AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku Andi Munaswir menolak rencana pemerintah konversi pemakaian kompor minyak tanah ke kompor listrik.
Alasannya, kebijakan tersebut belum cocok untuk diterapkan karena infrastruktur kelistrikan di Provinsi Maluku belum maksimal.
Menurutnya pemerintah diskriminatif tidak melihat kondisi daerah di Indonesia secara keseluruhan.
“Pemerintah bersama PLN tidak perlu banyak bicara soal kompor listrik. Tuntaskan dahulu persoalan infrastruktur listrik di Maluku, biar terkesan tidak kewel (omong kosong),” tegasnya, Kamis (6/10/2022).
Rasio elektrifikasi di Indonesia menyentuh angka 98 persen. Dua persen yang belum terpenuhi berada di wilayah Timur Indonesia salah satunya Maluku.
“Coba kita ke wilayah di kabupaten Kepulauan Tanimbar. Misalnya di Larat saja belum 100 persen tersentuh infrastruktur listrik. Seram Utara pun sama listrik masih jadi kendala utama karena belum menyala 24 jam,” sebut anggota Komisi IV DPRD Maluku ini.
Dia mengaku heran keinginan pemerintah menerapkan program kompor listrik, kompor induksi atau yang lebih parah mobil listrik. “Ini tidak cocok dengan kondisi daerah Maluku dan ini kebijakan ini mengada-ada,” sindir Andi.
Bagi Andi, pemerintah pusat jangan dulu membicarakan sesuatu yang terlalu bombastis dan mewah. “Tetapi lebih fokus membenahi yang menjadi prinsip dasar kita, yakni memastikan 1.198 desa di Maluku harus teraliri listrik 100 persen,” kata Andi. (ADI)