AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan anggaran yang pemerintah siapkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
Anggaran itu untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan bukan soal anggaran.
BACA JUGA:
7 Pejabat Bersaing Rebut Kursi Sekot Ambon, 1 Calon Dari NTT – sentraltimur.com
Menteri BUMN Erick Thohir: BUMN Buka Kolaborasi Komunitas Kreatif – kliktimes.com
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut. Agar program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten,” kata Ma’ruf di kantor gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (13/10/2021).
Ma’ruf menyampaikan itu usai rapat koordinasi membahas masalah penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah Maluku. Rakor dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail dan sejumlah bupati. Rapat koordinasi membahas masalah penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah Maluku.
Ma’ruf bersama Istri Wury Estu Handayani tiba sekitar pukul 12.30 WIT menggunakan pesawat khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dari Jakarta. Ia bersama lima menteri melakukan kunjungan kerja ke Ambon. Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.
Berikut Deputi Bidang Ekonòmi Ahmad Erani Yustika dan Deputi Bidang Pembangunan Saprayoga Hadi. Selain itu Staf Khusus Wapres, Sukriansyah S. Latief, Masduki Badlowi, Arif Budimanta Masykuri Abdillah dan Bambang Widianto.
Lima Kabupaten Termiskin di Maluku
Ma’ruf mengarahkan agar konvergensi program harus lakukan dengan segera. Konvergensi tersebut adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program. Tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.