banner 728x250

Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, DPRD Maluku Tekankan Efisiensi

APBD 2026
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Keterbatasan kemampuan fiskal menjadi perhatian DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

DPRD menegaskan, perubahan kebijakan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mengutamakan efisiensi, skala prioritas, serta kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala saat memimpin rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026).

Sangkala menjelaskan bahwa perubahan APBD dimungkinkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca juga :  Komisi II DPRD Maluku Dibohongi PT Batutua Tembaga Raya, Ragukan Hasil Uji Laboratorium

Perubahan tersebut dapat dipicu oleh pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, perubahan alokasi belanja, maupun penyesuaian sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

“Perubahan APBD dapat dilakukan sebagai akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, baik karena pelampauan maupun tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan,” ujar Sangkala.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menyusun rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 untuk disampaikan kepada DPRD. Dokumen tersebut selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku sebelum menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca juga :  PDI Perjuangan Kerahkan Satu Juta Orang Bersihkan Sampah, Maluku Targetkan 18.000 Warga

 Belanja Harus Selektif

 Kondisi fiskal daerah merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program serta kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD. “Kondisi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan ruang gerak kita dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Sangkala.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel
Penulis: REDAKSIEditor: ANTO