LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun membawa aspirasi daerah kepulauan ke forum nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Ia menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan pembangunan wilayah kepulauan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Pengurus III APKASI Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).
Forum itu membahas berbagai masukan pemerintah kabupaten terkait penguatan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyempurnaan regulasi agar lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.
Bupati Thaher menilai daerah kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. Faktor geografis, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan publik antarpulau memerlukan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan menentukan prioritas pembangunan.
“Kabupaten di wilayah kepulauan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Karena itu, suara daerah harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional,” tegas Thaher.
Menurutnya revisi UU Pemerintahan Daerah menjadi momentum penting untuk memastikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih proporsional, sehingga pemerintah kabupaten dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai Ketua APKASI Provinsi Maluku, Thaher juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah kabupaten di Maluku agar mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Ia berharap, regulasi yang nantinya dihasilkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan keadilan bagi wilayah kepulauan dalam mengakses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



