Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Malra berlangsung di kawasan Taman Landmark Langgur, Senin (16/3/2026).

Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya menjelang hari besar keagamaan biasanya terjadi peningkatan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. “Melalui kegiatan ini pemerintah daerah bersama berbagai pihak berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah merupakan kelanjutan dari program pasar murah yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, serta sejumlah komoditas pangan lainnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Rahantoknam menegaskan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan program nyata pemerintah daerah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pangan Nasional yang turut mendukung pelaksanaan program tersebut.

Rahantoknam mengajak masyarakat memanfaatkan Gerakan Pangan Murah secara bijak sekaligus mulai meningkatkan konsumsi pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan daerah. “Pemanfaatan pangan lokal sangat penting agar kita tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dengan demikian stabilitas harga dapat lebih terjaga dan ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” katanya.

<p>The post Pemkab Malra Hadirkan Pangan Murah Jelang Idul Fitri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Data dari Badan Karantina Indonesia (Barantin) tersebut disampaikan Kepala Karantina Maluku Willy Indra Yunan saat kunjungan kerja dan audiensi dengan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Tanimbar, Kota Saumlaki, Selasa (10/3/2026). Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi pengawasan dan pelayanan karantina di wilayah Tanimbar. Dan membahas peran strategis karantina dalam mendukung kelancaran lalu lintas komoditas perikanan, pertanian, dan peternakan sekaligus menjaga wilayah dari ancaman hama dan penyakit.

Berdasarkan data karantina tahun 2025, lalu lintas komoditas perikanan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat cukup signifikan, yakni sebanyak 213.103 ekor ikan hidup serta 3.324 ton ikan non-hidup yang dikirim ke berbagai daerah.

Willy mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan pelayanan karantina di Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi besar di sektor perikanan.

“Sinergi antara karantina dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kesehatan media pembawa serta mendukung pengembangan potensi komoditas daerah agar dapat dilalulintaskan secara aman,” ujar Willy dalam keterangan tertulis.

Pengawasan karantina juga dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan yang dapat mengancam produksi perikanan, seperti White Spot Syndrome Virus (WSSV), Viral Nervous Necrosis (VNN), dan Megalocytivirus.

Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan karantina dapat terus diperkuat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi komoditas unggulan yang cukup besar, khususnya di sektor perikanan dan perkebunan.

Ia menyebut beberapa komoditas yang memiliki peluang untuk dikembangkan hingga pasar ekspor antara lain kepiting bakau, ikan kerapu, dan rumput laut.

“Dengan dukungan karantina, kami optimistis potensi komoditas daerah dapat terus dikembangkan sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

<p>The post Nilai Komoditas Perikanan Tanimbar Capai Rp834 Miliar, Karantina Maluku Perkuat Pengawasan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang gabungan kedua kecamatan tersebut.

Ia menegaskan Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat memiliki kesamaan kekuatan utama, yakni laut sebagai sumber kehidupan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. “Laut memberi makan, laut memberi penghasilan, dan laut pula yang harus dijaga bersama,” ujar Rahantoknam membuka Musrembang di Gedung Serbaguna Desa Ohoira, Senin (2/3/2026).

Kecamatan Hoat Sorbay dikenal sebagai sentra produksi rumput laut terbesar di Maluku Tenggara. Wilayah Hoat Sorbay, Warbal, Tanimbar Kei, Ur Pulau, dan pulau-pulau sekitarnya telah diakui sebagai kawasan sentra budidaya rumput laut nasional.

Teluk Hoat Sorbay menjadi tumpuan ekonomi ratusan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.

Selain sebagai lumbung rumput laut, Hoat Sorbay juga berperan sebagai sumber air bersih utama bagi daratan Pulau Kei Kecil, termasuk Kota Langgur. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Potensi wisata alam turut memperkuat daya tarik wilayah ini, antara lain Goa Hawang, Pemandian Evu, dan Dian Wakat Park yang telah dikenal luas oleh wisatawan.

Sementara itu, Kecamatan Kei Kecil Barat berperan dalam menjaga kawasan konservasi laut dengan ekosistem mangrove yang relatif terpelihara. Desa Wisata Tanimbar Kei menjadi contoh pengelolaan kawasan berbasis konservasi yang berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Rahantoknam menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Menurutnya, produksi dan konservasi harus berjalan beriringan agar keberlanjutan ekonomi tetap terjaga.

<p>The post Rumput Laut dan Mangrove Pilar Pembangunan Malra 2027 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara tinggal di Pulau Kei Besar, dan hampir separuh wilayahnya belum memiliki jalan yang memadai,” tegas Bupati di hadapan peserta Musrembang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (3/3/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar angka statistik. Di baliknya, terdapat realitas pahit yang masih dihadapi ribuan warga. Sebanyak 54 desa di Pulau Kei Besar hingga kini masih terisolasi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi dasar menjadi perjuangan harian masyarakat yang harus melewati medan berat dan infrastruktur minim.

Bupati Thaher menyatakan ketimpangan pembangunan antara Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil tidak boleh terus dibiarkan. “Pulau Kei Besar harus setara dengan Pulau Kei Kecil dalam hal pembangunan dan kesejahteraan,” tandasnya.

Dalam strategi pembangunan ke depan, Kota Elat diposisikan sebagai simpul utama konektivitas sekaligus pusat distribusi ekonomi. Pengembangan Pasar Elat menjadi prioritas untuk memperkuat arus barang dan meningkatkan nilai jual produk lokal seperti kelapa, ikan, rumput laut, serta hasil pertanian.

Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan disparitas harga, sehingga petani dan nelayan memperoleh keuntungan lebih adil.

Bupati Thaher memaparkan kondisi riil lima kecamatan di Pulau Kei Besar yang menjadi fokus pembangunan: Kei Besar – Elat diarahkan sebagai pusat pelayanan dan ekonomi dengan penguatan Pasar Elat sebagai lokomotif pergerakan ekonomi.

Kei Besar Utara Timur tercatat sebagai kantong kemiskinan terbesar dengan 7.070 warga miskin ekstrem dan prevalensi stunting mencapai 20,89 persen. Wilayah ini menjadi prioritas pembangunan jalan, telekomunikasi, serta intervensi pengentasan kemiskinan.

Kei Besar Utara Barat menghadapi persoalan serius: 41,35 persen kepala keluarga tergolong miskin dan 38,87 persen rumah tidak layak huni. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak guna membuka akses pasar dan layanan dasar.

<p>The post Bupati Malra Tegaskan Percepatan Pembangunan Pulau Kei Besar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Wilayah perbatasan yang juga sekaligus pulau kecil terluar tersebut selama ini menghadapi tantangan akibat keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur.

Demikian disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun saat membuka Musrembang lima kecamatan seluruh Pulau Kei Besar di Gedung Putih Elat, Kecamatan Kei Besar, Selasa (3/3/2026).

Bupati mengakui kondisi geografis Pulau Kei Besar yang berbukit serta konektivitas yang belum optimal telah menghambat laju pembangunan. Akses jalan terbatas dan jarak antarwilayah yang jauh menyebabkan sebagian masyarakat belum menikmati pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

“Tingkat keterhubungan wilayah Pulau Kei Besar baru mencapai 53 persen. Sebanyak 54 desa belum terhubung dengan jalan dalam kondisi mantap,” katanya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar. Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur tercatat 7.070 jiwa atau 21,98 persen dari total kabupaten tergolong miskin ekstrem.

“Wilayah itu juga mencatat prevalensi stunting tertinggi sebesar 20,89 persen serta sembilan ohoi yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi,” imbuhnya.

Bupati menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan melalui perencanaan terarah dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Pemerintah daerah terus mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam arah kebijakan pembangunan, Kecamatan Kei Besar dengan Kota Elat ditetapkan sebagai simpul utama konektivitas. Elat diproyeksikan menjadi pusat pelayanan publik, pusat ekonomi, dan distribusi perdagangan di Pulau Kei Besar.

“Penguatan Pasar Elat menjadi salah satu langkah konkret untuk memperpendek rantai distribusi komoditas kelapa, ikan, rumput laut, dan hasil pertanian pangan agar nilai tambah dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” tuturnya.

<p>The post Pemkab Malra Siapkan Elat Jadi Simpul Ekonomi Kei Besar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Plh Sekda Maluku Tenggara, Rasyid menjelaskan RAT merupakan forum strategis untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip demokrasi ekonomi. “RAT menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas kinerja pengurus sekaligus sarana merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anggota,” ujar Rasyid di Grand Vilia Hotel, Langgur pada Sabtu (28/2/2026).

Pelaksanaan RAT sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Mengangkat tema “Meningkatkan Kesejahteraan Anggota melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal”, CU AHA dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Potensi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Tenggara perlu didorong melalui dukungan pembiayaan yang mudah diakses, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha berkelanjutan.

Credit union bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan institusi pemberdayaan yang membangun kemandirian dan solidaritas ekonomi anggota.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara komitmen memperkuat sinergi dengan koperasi dan credit union sebagai mitra pembangunan daerah. Kolaborasi diarahkan pada penguatan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha berbasis potensi unggulan daerah. (RED)

<p>The post Pemkab Malra Komitmen Perkuat Tata Kelola Koperasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, yang disampaikan Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Langgur, Kamis (26/2/2026).

Bupati Hanubun menekankan penguatan akses layanan keuangan formal merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Tenggara diakui masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan distribusi layanan perbankan hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Kondisi ini membuat sebagian pelaku UMKM, nelayan, dan petani masih bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko. Karena itu, peran TPAKD sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah prioritas kerja TPAKD 2026. Fokus diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif, perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan literasi serta perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga optimalisasi teknologi digital guna menekan kesenjangan layanan antarwilayah.

Bupati juga mengingatkan agar TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi administratif, tetapi mampu melahirkan program konkret dengan indikator kinerja yang terukur. “Setiap program harus memiliki kontribusi nyata dan mekanisme tindak lanjut yang jelas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Rapat dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, perwakilan OJK Provinsi Maluku, Bank Indonesia, serta seluruh anggota TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara.

Pemerintah berharap sinergi lintas sektor yang terbangun dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Maluku Tenggara di tingkat regional maupun. (RED)

<p>The post Pemkab Malra Genjot Akses Keuangan hingga Pelosok Desa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Saya mau sampaikan salam hormat dari pak Bupati beliau sedang di luar daerah melaksanakan tugas sehingga saya mewakili beliau untuk membacakan sambutan Bupati Saya mau mengajak kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa kita berada semua di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat plenoTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) anggaran keuangan daerah tahun 2026,” ujar Rahantoknam, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan inklusi keuangan bukan sekadar agenda administratif, melainkan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Kecepatan akses keuangan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkeadilan dan berkelanjutan keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat potensi ekonomi daerah tidak akan berkembang secara optimal. Karena itu keberadaan tadi memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pondasi ekonomi daerah,” tegasnya.

TPAKD harus menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang efektif, bukan sekadar forum seremonial. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda dibanding wilayah daratan. Distribusi layanan keuangan yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama.

“Karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah daratan distribusi layanan perbankan yang belum merata tingginya biaya operasional antar wilayah keterbatasan infrastruktur pendukung serta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan banyak pelaku usaha khususnya UMKM nelayan dan petani belum dapat mengakses pembiayaan secara formal dan secara optimal,” jelasnya.

<p>The post Wabup Malra: Percepatan Akses Keuangan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pertemuan digelar menjajaki dan memetakan peluang investasi di Kota Ambon. “Setelah menghadiri RUPS Bank Maluku-Malut, besoknya Beta, Pa Sekkot dan beberapa Kadis bertemu dengan Bung William Sabandar, CEO Indonesia Business Council,” kata Bodewin, Rabu (25/2/2026).

Ia bersama Sabandar berdiskusi dan sepakat bekerja bersama dalam rangka membangun peluang investasi di Kota Ambon. Sabandar mendukung pemetaan, kajian dan penyusunan master plan Kota Ambon bersama dengan tim yang akan dibentuk oleh Pemkot, pada wilayah pengembangan sesuai RTRW dan RDTR.

“Semoga niat baik ini pada waktunya akan mampu menghasilkan perencanaan pengembangan Kota Ambon agar semakin baik ke depan. Terima kasih Bung Willy. Sehat dan sukses selalu. Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” ujar Bodewin. (RED)

<p>The post Walkot Ambon-CEO IBC Sepakat Kerjasama Buka Peluang Investasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kendati begitu ia berharap dinas terkait rutin melakukan operasi pasar sehingga harga kebutuhan bahan pokok tetap terjaga selama Ramadhan tahun 2026.

“Saya ini rajin ke pasar jadi memang harga kebutuhan pokok masih stabil. Misalnya, harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di kisaran Rp45.000 per kilogram, sementara harga tomat ukuran besar masih stabil tapi tomat ukuran kecil mengalami sedikit kenaikan harga,” ungkap Nita kepada awak media di Gedung DPRD Maluku, Selasa (10/2/2026).

Namun seiring meningkatnya permintaan Masyarakat, harga kebutuhan bahan pokok, kerap melonjak. ”Kita prediksi memasuki bulan Ramadhan bisa saja ada kenaikan harga karena banyaknya permintaan kebutuhan bahan pokok,” ujarnya.

Kenaikan harga selalu terjadi selama Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri. Ia berharap stok bahan pokok tidak terjadi kelangkaan agar stabilitas harga tetap terjaga. Sehingga masyarakat tidak mengeluh karena stok kebutuhan pokok yang menurun sehingga berdampak pada kenaikan harga.

“Jika stok kebutuhan pokok berkurang dan permintaan tinggi harga akan melonjak. Karena itu, stok barang harus tetap terjaga agar tidak terjadi kenaikan harga,” kata politisi PAN ini. (RED)

<p>The post Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, DPRD Maluku Minta Pemda Rutin Operasi Pasar first appeared on Sentraltimur.com.</p>