AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Aksi unjuk rasa warga yang tergabung dalam Himpunan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Kecamatan Kilmury (HPPMK) di depan gerbang Kantor Gubernur Maluku, jalan Sultan Hairun, Ambon berujung ricuh, Rabu (23/6/2021).
Sejumlah demonstran terlibat bentrokan dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjaga kantor gubernur.
Insiden ini bermula ketika pendemo melakukan unjuk rasa menagih janji Gubernur Maluku Murad Ismail terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Namun, keinginan pendemo bertemu gubernur gagal, mereka akhirnya berusaha memaksa masuk.
Saling dorong terjadi antara demonstran dengan personel Satpol PP di depan pintu gerbang kantor gubernur Maluku.
Sejumlah demonstran dan personel Satpol PP yang tak mampu menahan emosi akhirnya terlibat bentrokan. Aksi adu jotos melibatkan dua kubu ini pun terjadi. Aparat kepolisian yang berada di lokasi demo berhasil menghentikan pertikaian tersebut.
Aksi unjuk rasa sempat memacetkan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Bentrokan antara demonstran dengan Satpol PP menjadi tontonan pengendara yang melintas.
Demo yang dikoordinir Yasir Kwairrumaratu dan Irfan Kwaikamtelan menuntut janji gubernur saat kunjungan ke Kilmury tahun 2018.
Saat kunjungan itu Murad bersimpati melihat Kilmury yang kondisinya sangat memprihatikan. Dia berjanji akan membangun infrastruktur, jalan, pendidikan, dan kesehatan di wilayah itu.
Janji di depan masyarakat, Murad sampai meneteskan air mata. Namun air mata ‘palsu’ Murad tidak menjamin Kilmury diperhatikan. Hingga kini janji tersebut tidak kunjung direalisasikan, Kilmury tidak tersentuh pembangunan.
“Pertanggungjawabkan janji bapak (gubernur) saat turun ke Kilmury sampai mengeluarkan air mata, persoalan infrastruktur sama sekali tidak tersentuh. Bagaimana mau kembalikan ekonomi sedangkan jalan saja tidak mampu diperbaiki?,” kata Yasir.
Dia katakan, masyarakat Kilmury akan memboikot Pilkada 2024 dan menyebut Gubernur Murad antikritik.
“Kalau tidak mau dikritik turun dari jabatan. Belasan ribu masyarakat Kilmury tidak akan termakan janji Murad, 2024 warga Kilmury boikot Pilkada. Jangan harap dapat suara dari masyarakat Kikmury,” tegas demonstran.
Pasca bentrok dengan Satpol PP, demonstran meninggalkan kantor gubernur sekitar pukul 12.10 WIT. Mereka akan kembali menggelar demo lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak. (DNI)