banner 728x250

DPRD Maluku: Bahas KUA PPAS, Pimpinan OPD Dilarang Keluar Daerah

  • Bagikan
MASYARAKAT JAGA
Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2023.

“Mengingat sangat pentingnya pembahasan KUA PPAS dan demi kelancarannya, pimpinan OPD diharapkan tidak keluar daerah dan tidak diwakili,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Senin (21/11/2022).

Dia menyampaikan itu saat memimpin rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Maluku tahun anggaran 2023.

Menurut Sairdekut, setiap tahunnya pemerintah daerah terus melakukan peningkatan laju pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu pengelolaan keuangan daerah harus tepat sasaran dengan memperhatikan berbagai sektor yang dapat meningkatkan sektor pendapat asli daerah.

“Kebijakan APBD mesti dirancang sesuai kebutuhan masyarakat yang berdampak pada tingkat penurunan angka kemiskinanan. Penyelesaian plafon sementara yang akan diserahkan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dibahas tepat waktu,” ujar Melkianus.

Selanjutnya penyerahan KUA PPAS oleh pemerintah daerah akan dilanjutkan dengan digelarnya Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Dengan demikian diharapkan Pemda dapat menyiapkan semua dokumen sehingga seluruh pembahasan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya. (ADI)

  • Bagikan