AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menata aset daerah yang masih terbengkalai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aset Pemprov Maluku, yakni Gedung Baileo Siwalima, Pasar Higienis, Ruko Mardika, serta berbagai tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Maluku.
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakakan beberapa catatan penting, antara lain terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dinilai belum maksimal, serta masalah aset daerah yang terus meningkat namun belum memberikan manfaat yang signifikan.
Bahkan sebagian besar aset milik Pemda Maluku tidak tercatat dengan baik dan tidak memiliki penjelasan yang memadai.
“DPRD menyarankan kepada gubernur Maluku agar menata kembali aset-aset tersebut agar bernilai dan dapat memberikan kontribusi finansial bagi daerah. DPRD juga mendorong agar ke depan mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan PAD,” harap Watubun memimpin rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Maluku, Rabu (28/5/2025).
Ketua DPD PDIP Maluku ini menegaskan, upaya tersebut tidak hanya melalui intensifikasi, tetapi juga perlu adanya gerakan ekstensifikasi dengan mengelola potensi dari sektor kehutanan, pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, pertambangan, perikanan, dan sektor lainnya yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“DPRD akan terus mendukung setiap langkah positif dari gubernur dalam memastikan pertumbuhan pendapatan daerah, meskipun di tengah situasi regulasi nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan seperti Maluku,” ingat Benhur.
LHP BPK atas LKPD Maluku tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, baik posisi keuangan, hasil usaha, laporan realisasi anggaran, maupun laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.