AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meroket hingga Rp15.311.751.684 hanya dalam kurun waktu dua tahun.
Berdasarkan penelusuran pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pada 26 Maret 2026, Hendrik melaporkan total kekayaan tercatat sebesar Rp17.406.211.690.
Sebelum dilantik sebagai gubernur Maluku pada 20 Februari 2025, Hendrik merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2019-2024. Hendrik menyampaikan LHKPN ke KPK pada 18 Agustus 2024. Total harta kekayaan ketua DPD Partai Gerindra Maluku itu saat menjadi anggota DPR sebesar Rp2.094.460.006. Namun dalam laporan periodik 2026, kekayaannya melonjak fantastis menjadi Rp17.406.211.690. Artinya, hanya dalam waktu dua tahun harta Hendrik bertambah sebesar Rp15.311.751.684.
Berdasarkan dokumen LHKPN 2026, aset terbesar Hendrik ialah tanah dan bangunan senilai Rp17,4 miliar. Harta tidak bergerak itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Pria kelahiran 2 Maret 1968 itu juga melaporkan kepemilikan 6 sepeda motor dan 6 mobil senilai Rp629 juta. Kekayaan juga dari kas dan setara kas sebesar Rp235.211.690. Hendrik memiliki utang Rp900 juta, sehingga seluruh nilai aset dalam LHKPN total kekayaan bersih sebesar Rp17.406.211.690.
Dorong KPK Bergerak
Aktivis antikorupsi, Ruslan Hamzah mendesak KPK tidak tinggal diam menyikapi lonjakan kenaikan harta kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang fantastis mencapai Rp15,3 miliar hanya dalam kurun waktu dua tahun.
Kekayaan yang dimiliki Hendrik menurutnya tidak sesuai dengan profil gajinya sebagai mantan anggota DPR RI dan gubernur. “Total penghasilan bulanan anggota DPR RI berkisar antara Rp100 juta hingga lebih dari Rp200-an juta. Gaji pokoknya relatif kecil, namun karena berbagai tunjangan melekat, dapatnya bisa ratusan juta setiap bulan,” kata Ruslan kepada sentraltimur.com, Minggu (20/9/2026).
Sementara lanjut Ruslan, gaji resmi gubernur dari gaji pokok dan tunjangan jabatan diatur dalam regulasi nasional. Sedangkan pendapatan riilnya didukung oleh biaya penunjang operasional yang besarannya bergantung pada pendapatan asli daerah. “Dari profil gaji itu kita sudah bisa mengetahui kekayaannya. Lain halnya kalau (Hendrik) latar belakangnya pengusaha, kekayaan belasan miliar bisa dianggap wajar,” ujarnya.