LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun mengatakan peningkatan kualifikasi guru merupakan tuntutan regulasi nasional sekaligus langkah strategis untuk memperkuat mutu pendidikan di daerah.
Hal tersebut disampaikan bupati saat menghadiri pelantikan Pengurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (24/11/2025).
Bupati Thaher mengungkapkan masih terdapat guru yang belum memahami urgensi peningkatan kualifikasi, padahal standar nasional pendidikan mengharuskan pendidik mengantongi ijazah S1 sebagai prasyarat utama profesi. “Ada aturannya. Kalau tidak berkualifikasi S1, guru bisa kembali menjadi tenaga tata usaha. Program ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk mempersulit,” tegasnya.
Ia menjelaskan peningkatan kualifikasi merupakan bagian dari upaya memastikan generasi muda Maluku Tenggara memperoleh layanan pendidikan yang baik dan kompetitif. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong guru untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sesuai perkembangan zaman.
Bupati mengingatkan pengurus PGRI yang baru dilantik menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
Tantangan profesi guru saat ini dinilai semakin kompleks, terutama terkait aturan kedisiplinan yang kadang dipersepsikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Sedikit saja guru bertindak tegas, langsung dibilang pelanggaran HAM. Tapi ketika murid gagal, guru yang disalahkan. Karena itu penting untuk memahami 10 Kode Etik Guru,” ujarnya.
Bupati memuji besarnya peran guru dalam membentuk kualitas bangsa. “Tanpa guru, saya dan kita semua tidak akan ada di sini. Presiden pun menjadi presiden karena keringat guru,” katanya.
Ia menyebutkan kasus dua guru honorer di Sulawesi yang sempat berurusan dengan hukum ketika memperjuangkan hak rekan-rekannya. Bupati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan kepada kedua guru tersebut sebagai bentuk penghormatan negara terhadap profesi pendidik.