banner 728x250

Gubernur Instruksikan Seluruh Daerah di Maluku Terapkan PPKM, Ini Sebabnya

  • Bagikan
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerung. (FOTO: ANTARA).
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluarkan surat edaran nomor 443-099 tahun 2021 sebagai tindaklanjut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro level III dan II.


“Surat edaran ditandatangani pada 12 Agustus 2021 menindaklanjuti Instruksi Gubernur Maluku No.9 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level III dan II serta mengoptimalkan posko penanganan di tingkat desa/negeri atau ohoi dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerung, Kamis (12/8/2021).


Surat Edaran tersebut juga menindaklanjuti Instruksi Mendagri No.32 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level III hingga level I, serta optimalisasi posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan di Indonesia.


Murad dalam surat edaran tersebut mengingatkan bupati dan walikota di 11 daerah di Maluku memperhatikan penetakan PPKM berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan.

Tercatat tujuh daerah di Maluku masuk kategori PPKM level III, yakni Ambon, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Seram Bagian Barat. 


Sedangkan tiga daerah menerapkan PPKM level II yaitu, Buru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur.

“Surat edaran ini bersifat penting untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi guna mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di semua daerah di Maluku,” katanya.

Surat edaran itu mengatur tentang pelaku perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Yakni 3M (menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun).

Adonia katakan, selain itu tidak diperkenankan berbicara satu atau dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan baik dengan moda transportasi darat, laut dan udara.

Dan tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan pernerbangan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi pelaku perjalanan yang wajib mengonsumsi obat obat dalam rangka   pengobatan.



Sedangkan untuk pelaku perjalanan dalam daerah dengan kendaraan pribadi maupun umum diwajibkan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan khusus tersebut juga mengatur tentang pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa dan Bali atau daerah lain yang ditetapkan melalui instruksi Mendagri dengan kategori level IV dan III, diwajibkan menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) serta hasil uji negatif RT-PCR dan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan penyeberangan antarkota dari dan ke daerah kategori PPKM level IV dan III wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan  hasil negatif tes RT-PCR dengan sampel diambil maksimal 1×24 jam sebelum berangkat.

  • Bagikan