AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta mengingatkan 17 pejabat eselon II Pemerintah Kota Ambon yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026 agar tidak sekadar mengejar kelulusan atau sertifikat.
Peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikan Ely saat menghadiri pembukaan PKN Tingkat II di Gedung Sasana Widya Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
“Jangan hanya mengejar kelulusan atau sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan untuk menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ely.
Kehadiran Ely dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkot Ambon terhadap pengembangan kompetensi kepemimpinan para pejabat di lingkup pemerintah daerah.
PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026 diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mulai 3 Agustus hingga 11 Desember 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3745/D.3/PDP.07.1 tertanggal 20 Juli 2026 tentang informasi kepesertaan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Ely menegaskan, pelatihan tersebut menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk memperkuat kemampuan memimpin organisasi, menyusun kebijakan strategis, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, memperluas wawasan, dan mengembangkan pola pikir inovatif dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Manfaatkan seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk memperluas wawasan, memperkuat kompetensi, dan membangun cara berpikir yang lebih inovatif dalam menjalankan tugas pemerintahan,” katanya.
Menurut Ely, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.