AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Menjelang akhir masa jabatan, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Bernabas Natanel Orno diingatkan tidak merombak organisasi perangkat daerah (OPD).

Pergantian pimpinan OPD di pengujung jabatan, DPRD kerap mengingatkan Murad Ismail, namun tidak dihiraukan. Terkait hal itu, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun buka suara.

“Sebagai rakyat Maluku yang menjadi representasi di DPRD, kita wajib menyampaikan hal itu. Karena bisa saja ada unsur like and dislike untuk menggantikan para pejabat yang bisa saja menciptakan instabilitas politik di Maluku,” kata Benhur, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya kebijakan Murad itu bisa saja dalam suasana kebatinan masyarakat, dimana masyarakat berada di tahun politik. Benhur berharap semua pihak menjaga dan mendukung sikap DPRD maupun Pemprov Maluku.

“Saya sarankan kepada Pak gubernur tidak boleh lagi mengambil langkah-langkah seperti itu. Kalau tidak, (setelah pelantikan) penjabat gubernur, DPRD akan bertemu dan menyampaikan catatan-catatan kritis tentang penyelenggaraan pemerintahan dan (perombakan birokrasi) itu tidak boleh,” tegas ketua DPD PDIP Maluku.

“Bayangkan saja orang rangkap jabatan di beberapa OPD dibiarkan begitu. Pemerintahan model bagaimana ini?,” sambung Benhur. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News