AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pembangunan Pelabuhan Terpadu Maluku atau Maluku Integrated Port (MIP) merupakan proyek strategis yang akan menjadi salah satu simpul pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia.
Rencana pembangunan MIP sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang menempatkan Maluku sebagai wilayah strategis dalam mendukung sistem logistik nasional.
Proyek ini ditaksir akan menarik investasi senilai 50 juta dolar Amerika guna pengembangan fasilitas seperti terminal peti kemas, terminal kapal roro dan sistem logistik modern yang terkoneksi dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.
Proyek strategis ini semula direncanakan berada di wilayah pulau Ambon tepatnya di sekitar Desa Tulehu, Waai dan Liang, kecamatan Salahutu.
Namun lokasinya dipindahkan ke Waisarisa, kecamatan Kairatu Barat, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Belakangan proyek MIP ini batal di Waisarisa dan kembali ditempatkan di kawasan Hornala, desa Tulehu.
Pemindahan ini atas dan keinginan pihak sponsor yakni Bank Dunia (World Bank). Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa menyampaikan pengalihan dan penempatan MIP di kawasan Tulehu dan sekitarnya semata-mata bukan keinginan pemerintah daerah, melainkan berdasarkan kajian kelayakan serta dukungan lembaga internasional.
Penegasan itu menipis isu perpindahan MIP ke pulau Ambon atas keinginan pemerintah daerah. “Proyek tersebut merupakan program yang didukung oleh pendanaan dari World Bank sehingga lokasi pembangunan harus mempertimbangkan prospek ekonomi, akses transportasi, serta efektivitas pengembangan kawasan,” kata Johan di Gedung DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).
Pembangunan MIP bukan dibangun dengan uang pemerintah daerah atau negara karena itu penentuan lokasi didasarkan pada studi kelayakan yang sangat komprehensif.
Pemerintah Provinsi Maluku kata Johan memiliki harapan besar agar pembangunan industri berkembang di Pulau Seram karena pulau Seram merupakan penyangga ekonomi di Maluku.