AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Aru, Maluku disegel masyarakat adat.
Penyegelan secara adat atau sasi dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan atas penunjukkan kepala sekretariat Bawaslu Aru yang dinilai diskriminatif.
Penyegelan kantor Bawaslu telah berlangsung selama dua hari dan hingga saat ini masih berlangsung. Aksi penyegelan melibatkan ratusan warga dan dipimpin oleh para tetua adat di wilayah itu. Penyegelan ditandai pemasangan nyiur kelapa di pintu kantor Bawaslu sebagai tanda larangan beraktivitas.
Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin mengakui kantor Bawaslu Kepulauan Aru disegel.
Menurut Daim aksi penyegelan itu terjadi karena ketidakpuasan dari sebagian masyarkat. “Itu terkait persoalan internal saja, soal penempatan kepala sekretariat. Jadi ada keinginan sebagian masyarakat (kepala sekretariat) itu anak daerah,” kata Daim, Selasa (10/9/2024).
Adapun calon kepala sekretariat Bawaslu yang diajukan tidak diterima masyarakat. Sebab masyarakat lebih memilih putra daerah Aru untuk menjadi kepala sekretariat Bawaslu. “Intinya ada ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang lebih menginginkan kepala sekretariat Bawaslu itu anak daerah,” ujarnya.
Akibat aksi penyegelan itu pelantikan kepala sekretariat Bawaslu Aru ditunda. “Sampai saat ini belum ada, pelantikannya ditunda,” jelas Daim.
Informasi yang diterima sentraltimur.com, sebelumnya tiga anggota Bawaslu Aru telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Fredek Sigarley untuk diajukan sebagai calon kepala sekretariat.
Namun Ketua Bawaslu Aru Alan Jacobus diam-diam diduga mengusulkan nama lain ke Bawaslu RI untuk dilantik sebagai kepala sekretariat.
Aksi penyegelan kantor Bawaslu Aru viral setelah videonya beredar di media sosial dan WhatsApp. Dalam video yang beredar, Fredek Sogarley juga terlihat bersama dengan massa saat penyegelan sekretariat Bawaslu. Dia ikut menyampaikan sejumlah keluhannya di hadapan kantor Bawaslu Aru.