AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Wokam, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku tahun anggaran 2018, memasuki babak baru.
Tim penyelidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku telah merampungkan proses penyelidikan. Hasilnya, jaksa penyelidik menaikan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah dalam pengumpulan data dan bahan keterangan dari pelbagai pihak ditemukan tindak pidana korupsi.
Keputusan menaikkan status perkara ini merupakan hasil dari gelar perkara internal penyelidik Pidsus. “Sudah naik ke penyidikan,” kata sumber sentraltimur.com di Kejati Maluku, Senin (17/11/2025).
Di tahap penyidikan, penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka.
Apakah Kejati Maluku telah menerbitkan surat perintah penyidikan? “Kasi Penkum akan menyampaikan press release,” jawabnya.
Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui status perkara jalan lingkar Pulau Wokam ditingkatkan ke penyidikan.
“Saya belum tahu, nanti saya cek ya,” ujar Ardi.
Proyek infrastruktur senilai Rp 36,7 miliar itu dikerjakan oleh Thimotius Keidel alias Timo.
Kontraktor lokal itu menggunakan PT. Purna Dharma Perdana asal Jawa Barat. Perusahaan jasa konstruksi itu pernah masuk daftar hitam Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2014 hingga 2016.
Berawal dari kontraktor, nasib baik berpihak ke Timo. Gagal di Pilkada Aru 2020 sebagai calon bupati, Timo menang di Pilkada Aru 2024. Timo terpilih bersama Mohammad Djumpa sebagai bupati dan wakil bupati Aru periode 2025-2030.
Maju Pilkada Aru, Timo dan Djumpa diusung oleh PKB, Demokrat, PAN, Golkar, PKS, Perindo, Gelora dan PKN.
Dalam proses penyelidikan, korps Adhyaksa telah meminta keterangan pelbagai pihak, di antaranya mantan Bupati Aru periode 2016—2021 dan 2021—2024, Johan Gonga.
Johan dikorek keterangannya di kantor Kejati Maluku pada 14 Oktober 2025. Gonga yang saat itu bupati Aru mengetahui proses awal penganggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.



