BANDUNG, SENTRALTIMUR.COM – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun terpilih sebagai Wakil Ketua I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025-2029.
Benhur terpilih dalam Munas I ADPSI dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (6/5/2025).
Munas dipimpin oleh Ketua ADPSI periode 2019-2024, sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa sebagai tuan rumah. Sekretaris DPRD Maluku Farhatun Rabiah Samal sebagai moderator.
Pembahasan Munas I tahun 2025 ini dihadiri Ketua Komisi II DPR RI sekaligus narasumber yang menyampaikan materi mengenai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel.
Materi yang diberikan diantaranya mengenai, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Dana Transfer ke Daerah, Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah.
Berikut, RPP Penataan Daerah dan Desartada, Kepegawaian Daerah, Implikasi Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Aspirasi Status Ketua dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara.
Kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian dan Penetapan Tata Tertib Munas I ADPSI, Penyampaian Draft AD/ART ADPSI dan ASDEPSI, Pemilihan Ketua ADPSI periode 2024-2029.
Berlanjut dengan serah terima jabatan Ketua ADPSI periode 2019-2024 kepada Ketua ADPSI terpilih, Pemilihan dan Penetapan Kepengurusan ADPSI periode 2024-2029, Serah Terima Jabatan Ketua ASDEPSI periode 2019- 2024 kepada Ketua ASDEPSI terpilih, dan Penetapan Kepengurusan dan AD/ART ASDEPSI periode 2024-2029.
Ketua ADPSI terpilih periode 2024-2029, Buky Wibawa menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar DPRD provinsi seluruh Indonesia dan siap mengemban amanah tersebut. Dia menekan pentingnya lembaga ini dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah, guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan.
“Daerah-daerah seluruh provinsi di Indonesia ini memiliki berbagai macam masalah yang sebetulnya masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Tentu kita akan menyuarakan bersama melalui forum ini sehingga di Indonesia ini terjadi pembangunan yang berkeadilan,” ujar ketua DPRD Jawa Barat ini melansir Antara.