banner 728x250

Kolusi Lelang Proyek di BP2JK Maluku Marak, Ini Sebabnya

  • Bagikan
Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di kawasan Latta, Kota Ambon. (FOTO: SENTRALTIMUR.COM)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Semangat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), jauh panggang dari api.

BP2JK dibentuk tahun 2019 tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Keberadaannya menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menyebut salah satu proses rawan penyimpangan dalam sebuah proyek infrastruktur yaitu pengadaan barang dan jasa.

“Kementerian PUPR sendiri setiap tahun memiliki 10.000 paket yang dilelangkan. Oleh karenanya kami membentuk BP2JK, unit kerja yang lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR. BP2JK juga didukung oleh SDM yang independen karena terpisah dari unit kerja lain,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Maret 2019 lalu.

Pasca ULP di masing-masing balai yang berada di bawah Kementerian PUPR dihapus, kewenangan pengadaan barang dan jasa pemerintah berada di pundak BP2JK.  

Dua tahun berdiri, amanat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh Kepala BP2JK Wilayah Maluku Sofian dan segelintir anak buahnya yang terlibat dalam kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam praktiknya pimpinan dan Pokja BP2JK Maluku diduga membuka ruang terjadinya kolusi dengan pengusaha jasa konstruksi alias kontraktor.

Hasil dari ‘koalisi’ terselubung tersebut, menguntungkan kontraktor tertentu yang menjadi langganan pemenang dalam proses lelang, meski syarat dokumen lelang menabrak Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemitraan yang terbangun antara oknum-oknum BP2JK Maluku dengan kontraktor tertentu berpotensi terjadinya korupsi dan berakhir pada kerugian keuangan negara.

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN.

Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI; Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Untuk mencegah praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 tersebut, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari KKN.

Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar-penyelenggara negara tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha dan lainnya.

ANAK EMAS BP2JK

Kolusi yang dibangun menjadi santapan oknum-oknum BP2JK dan kontraktor mendapatkan keuntungan materi. Praktik ini juga menjadikan kontraktor tertentu sebagai ‘anak emas’ oleh BP2JK.

Praktik kolusi telah berlangsung setahun terakhir tepatnya setelah Sofian memimpin BP2JK wilayah Maluku.

  • Bagikan