AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pembangunan pertanian Maluku tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu harus dibangun satu mata rantai yang jelas.
“Kita pastikan menjawab kebutuhan petani akan air, irigasi, lahan, benih, pupuk, produksi, pasca panen, penyerapan, pasar dan ekspor,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias dalam rapat dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kamis (13/8/2026).
Rapat membahas hasil pertemuan Komisi II DPRD Maluku dengan Dinas Pertanian terkait penyampaian aspirasi Komisi II di Kementerian Pertanian di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pimpinan OPD yang diundang menghadiri rapat yakni, Kepala Dinas PUPR Maluku, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Perum Bulog Wilayah Maluku, Kepala Balai Besar Perkebunan Maluku, Kepala Balai Wilayah Sungai, Kepala Balai Wilayah Karantina dan Kepala Balai Perakitan dan Moderenisasi Pertanian IX Maluku.
Kepada Dinas PUPR dan Balai Sungai, Anos mempertanyakan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) Irigasi berupa pembangunan fisik irigasi, irigasi perpompaan dan perpipaan, termasuk berapa luas lahan yang benar-benar sudah mendapatkan manfaat. “Jangan sampai SID selesai dibuat, tetapi pembangunan fisiknya tidak pernah dilanjutkan dan air tidak pernah sampai ke lahan petani,” ujar Anos.
Ia meminta Dinas Pertanian agar keberhasilan program optimasi lahan dan cetak sawah tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah hektare. Tetapi harus dilihat berapa yang sudah ditanami, berapa kali musim tanam, berapa produksinya, dan apakah pendapatan petani meningkat. “Kepada Balai Perkebunan saya mendorong agar pengembangan pala, kakao dan kelapa tidak berhenti pada pembagian benih. Kita harus memastikan benih ditanam, dipelihara dan menghasilkan,” kata politisi Partaai Golkar.
Anos berharap komoditi pala, kakao dan kelapa jangan hanya diekspor sebagai bahan mentah. ”Hilirisasi harus mulai kita dorong agar nilai tambah ekonominya tinggal di Maluku,” harapnya
Anos mengapresiasi peningkatan pengadaan gabah. Namun peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian penyerapan dan pasar. “Jangan sampai pemerintah berhasil meningkatkan produksi, tetapi ketika panen raya petani kesulitan menjual hasilnya dan harga justru jatuh,” terangnya.