banner 728x250

Konsistensi Pengaturan Hak Guna Usaha Dalam Hukum Tanah Indonesia

  • Bagikan
Febrian Leonardo Manuhutu,SH.,M.H, akademisi dan praktisi hukum tatanegara. (FOTO: DOK. PRIBADI )
banner 468x60

NEGARA dalam hal–hal tertentu memerlukan tanah untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara, sedangkan ketersediaan tanah negara sudah semakin terbatas. Banyak pendapat khususnya mereka yang terlalu dipengaruhi oleh hak individualistis bahwa hanya orang yang mempunyai hak dan disebutnya dengan hak asasi manusia, yang kemudian dengan seketika menafikan hak negara.

Adalah kekeliruan, apabila negara tidak mempunyai hak, karena pada dasarnya negara adalah pemegang hak (hak publik) apabila meminjam pendapatnya Rosseou Jean Jacques sebagai berikut: Dapat dikatakan bahwa ketika individu satu bergabung dengan individu yang lain. Maka jadilah mereka masyarakat dan ketika masyarakat yang satu bergabung dengan masyarakat yang lain jadilah mereka suatu bangsa dan ketika individu dan masyarakat membentuk suatu negara, maka secara konseptual mereka telah menyerahkan hak individunya kepada negara untuk diatur guna memberikan harmoni diantara mereka dalam hal negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar–besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan hak menguasai negara mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (2) Undang–Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang–Undang Dasar Pokok Agraria. Mengatur dan menyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaaan, dan pemeliharaannya. Menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ditimbulkan dari hubungan kepentingan orang dan unsur agraria itu. Menentukan dan mengatur hubungan–hubungan hukum antara orang dan perbuatan–perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam didalamnya.

Penulis: FEBRIAN LEONARDO MANUHUTUEditor: REDAKSI
  • Bagikan