banner 728x250

KPK Periksa Manager Indomaret dan Sopir Mantan Wali Kota Ambon

  • Bagikan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa enam orang saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi persetujuan izin prinsip pembanguanan gerai Alfamidi di kota Ambon tahun 2022.

Pemeriksaan saksi berlangsung di markas Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui, Ambon, Rabu (13/7/2022).

“Hari ini pemeriksaan saksi  tindak pidana korupsi persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon untuk tersangka RL dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada sentraltimur.com dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, pegawai honorer pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa dan kepala perwakilan regional Alfamidi, Amri. Dua tersangka telah ditahan KPK pada 13 Mei 2022. Hanya Amri yang belum ditahan lembaga antirasuah.

Ali Fikri mengatakan enam saksi yang diperiksa penyidik KPK adalah adalah sopir Richard Louhenapessy; Imanuel Arnold Noya dan Branch Manager Indomaret cabang Ambon Untung Trihartono.

Selanjutnya Novy Elkheus Warella dan Tan Pabula, keduanya adalah wiraswasta, seorang notaris Pattiwael Nikolas dan seorang ASN Hervianto.

“Pemeriksaan (saksi) dilakukan di markas brimob Polda Maluku,” kata Ali Fikri.

Sehari sebelumnya KPK juga memeriksa sejumlah saksi kasus suap yang menjerat Richard di markas brimob Polda Maluku. Saksi-saksi yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Ambon Melianus Latuihamallio dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sirjohn Slarmanat.

Richard diduga menerima Rp500 juta terkait persetujuan izin prinsip pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi. Uang itu diserahkan oleh Amri melalui rekening bank milik Andrew yang juga merupakan orang kepercayaan Richard.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Richard. Politisi Partai Golkar itu disinyalir telah menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Dia juga terindikasi menerima aliran uang dari berbagai pihak dalam pengaturan proyek di Pemkot Ambon. Atas dasar itu, KPK menetapkan Richard sebagai tersangka perkara TPPU.

Temukan Transaksi Keuangan Janggal

KPK menemukan dugaan transaksi keuangan janggal milik Richard Louhenapessy. Eks ketua DPRD Maluku itu diduga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan identitas pihak lain.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi penyidik KPK kepada delapan saksi pada Jumat (8/7/2022).

  • Bagikan