MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Sejumlah catatan penting dan kritis fraksi mewarnai penutupan rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Rapat paripurna agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD dan Nota Perhitungan APBD tahun anggaran 2024 pada Rabu (8/10/2025).
Dari total delapan fraksi di DPRD Maluku Tengah, salah satunya Fraksi Gerindra yang menyampaikan sejumlah catatan tegas terhadap LPJ APBD 2024 Kabupaten Maluku Tengah.
Melalui juru bicaranya, Frans Loupatty, Fraksi Gerindra menyoroti persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Daerah perlu lebih serius menggali potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata. Kegiatan seperti Banda Heritage Festival harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD,” ujar Loupatty dalam penyampaiannya di rapat paripurna.
Dia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah,” ujarnya.
Delapan fraksi di DPRD Maluku Tengah menyatakan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Tengah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa, 26 anggota dewan, para pimpinan OPD serta unsur Forkopimda. (RED)