TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023 kepada DPRD.
Penyerahan berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten MBD, Senin (18/9/2023). Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda didahului dengan pendandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang telah dibahas sebelumnya oleh Pemda dan DPRD MBD.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati MBD Benyamin Thomas Noach bersama Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay, Wakil Ketua I Ever Moses, dan Wakil Ketua II William B.O Kahjoru.
Bupati dalam pidatonya menjelaskan penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran serta sisa lebih pagu anggaran tahun anggaran sebelumnya.
“Penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini telah mempertimbangkan kewajiban–kewajiban yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan,” kata bupati menukil laman malukubaratdayakab.go.id.
Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dibuktikan dengan perbaikan indikator kinerja darah dari tahun ke tahun.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 meningkat menjadi 5,01 persen, presentase penduduk miskin turun menjad 27,64 persen di tahun 2022. IPM meningkat menjadi 63,07 persen, tingkat pengangguran terbuka berkurang menjadi 2,47 persen dan prevelensi stunting turun menjadi 25,7 persen.
“Indikator kinerja daerah mengalami perbaikan di tahun 2022, dan itu menunjukan kerja keras dan kerjasama kita semua,” kata bupati.
Tahun 2023, Pemda mendapatkan apresiasi penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI, universal health coverage award, serta predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.