banner 728x250

Pemerintah Siap Bayar Ganti Rugi Korban Kerusuhan Sosial Maluku 1999

  • Bagikan
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menghadiri Rakorsus virtual membahas ganti rugi kepada pengungsi korban kerusuhan sosial tahun 1999, Kamis (5/8/2021). (FOTO: HUMAS PEMPROV MALUKU)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Keputusan pembayaran ganti rugi terhadap korban atau pengungsi kerusuhan Maluku tahun 1999 silam, akhirnya inkrah. Pemerintah wajib membayar ganti rugi kepada ratusan ribu pengungsi korban kerusuhan sosial itu.

Pembayaran ganti rugi setelah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) pemerintah atas gugatan class action atau perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku tahun 1999.

Keputusan pembayaran ganti rugi terungkap dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) pembahasan pelaksanaan putusan MA tersebut.

Rakorsus digelar virtual, Kamis (5/8/2021), dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Turut hadir Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dari ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kota Ambon.

Barnabas menyampaikan siap memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun bagi pengungsi kerusuhan Maluku tahun 1999. Tetapi pemberian ganti rugi harus dikeluarkan tepat sasaran.

“Paling tidak ada keterangan dari pemda maupun RT/RW, bahwa benar-benar yang bersangkutan (penerima ganti rugi) adalah korban kerusuhan,” kata Barnabas.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Barnabas, pada prinsipnya tetap patuh terhadap keputusan MA (inkrah).

Namun saat pembayaran, sebaiknya pemerintah memiliki data valid tentang penerima ganti rugi.

  • Bagikan