AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pengungsi korban kebakaran di kawasan Mardika, kota Ambon mengeluhkan jatah makan dari dapur umum yang dibangun pemerintah di lokasi tersebut.
Ratusan pengungsi mengeluh karena sudah beberapa hari terakhir mereka tidak lagi mendapat jatah sarapan pagi seperti hari-hari pertama pasca kejadian.
Tak hanya itu, jatah makan siang bagi para pengungsi juga kerap telat diantar oleh petugas Dinas Sosial dan Tagana.
“Kita sudah tidak diberikan makan pagi. Dan untuk makan siang itu selalu telat diantar,” keluh, Ira salah satu pengungsi di lokasi pengungsian, Rabu (14/12/2022).
Padahal Pemerintah Kota Ambon masih memberlakukan tanggap darurat selama tujuh hari terhitung sejak kebakaran terjadi pada Jumat (9/12/2022). Selama tanggap darurat, Pemkot Ambon ikut mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan ratusan pengungsi di lokasi tersebut.
Menurut Ira karena tidak lagi mendapat sarapan, terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membeli makan sendiri. Kondisi itu dirasa amat berat karena mereka tidak lagi punya mata pencarian saat ini.
“Kalau pagi hari itu kita beli makan sendiri apalagi untuk anak-anak mereka tidak bisa tahan sampai jam dua siang,” katanya.
Senada dengan Ira, Norma pengungsi lainnya juga mengaku dalam beberapa hari terakhir pengungsi mengeluarkan uang untuk membeli makan di luar karena makanan sering telat datang.
“Kalau untuk sarapan pagi itu sudah tidak dapat lagi. Tapi yang kita sesalkan ini untuk makan siang, masa sampai jam dua baru datang. Kita ini selalu mengeluarkan uang untuk makan di luar, sama seperti hari ini kita juga baru makan jam dua siang lewat,” kesalnya.
Menurutnya tidak semua pengungsi punya daya tahan tubuh yang sama. Karena itu mereka meminta khusus untuk jatah makanan siang tepat waktu.
Sebab di lokasi pengungsian da banyak lansia dan anak-anak yang harus dijaga waktu makanannya agar tidak sakit. “Kalau seperti ini orang bisa sakit dan yang menderita mag bisa lebih menderita,” ketusnya.
Gunakan Beras Bantuan
Pengungsi juga heran dan bertanya-tanya apakah dapur umum yang didirikan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran pengadaan makan bagi ratusan warga korban kebakaran di kawasan Mardika.