AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huwae menghadiri rapat koordinasi daerah di The Natsepa Hotel, Ambon, Jumat (6/12/2024).
Rakorda ini dirangkai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pengendalian Inflasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pemerintah daerah di wilayah Maluku.
Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie bersama penjabat bupati dan wali kota se-Maluku memimpin penandatanganan MoU tersebut.
Rakorda ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi di Maluku.
Sadali menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sementara Samuel Huwae menyatakan Rakorda ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok di Malra.
Dia menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong sektor pertanian sebagai salah satu solusi menghadapi inflasi.
MoU yang ditandatangani mencakup komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok, memastikan kelancaran pasokan, dan meningkatkan produksi lokal.
Upaya ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar daerah. Sinergi antardaerah di Maluku dianggap sebagai kunci keberhasilan pengendalian inflasi.
Sadali Ie menjelaskan inflasi tahunan (year-on-year) Maluku pada Januari 2024 tercatat sebesar 4,12%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,81% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,57%.
Penyumbang terbesar inflasi dari Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat inflasi 6,46%. Malteng juga daerah dengan inflasi tertinggi ketiga secara nasional. (ADI)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News