banner 728x250

PT SMI Beri Pinjaman Rp 124 Miliar untuk Pemkab Malra Bangun Daerah

  • Bagikan
Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun. (FOTO: ANTARA/SIPRIANUS YANYAAN)
banner 468x60

LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memberikan pinjaman kepada beberapa daerah untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Di Maluku, kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memperoleh pinjaman sebesar Rp 124 miliar untuk pembangunan. Pinjaman itu disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tertuang dalam surat tertanggal 16 April 2021.

“Upaya untuk membangun daerah ini melalui pinjaman pada PT SMI kini sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 2021, yang ditujukan kepada Bupati Malra, isinya menyetujui pinjaman daerah 124 miliar pada PT SMI,” kata Bupati Malra M. Thaher Hanubun di Langgur, Kamis (29/4/2021).

Usulan pinjaman pada PT SMI sudah dilakukan Pemkab Malra dengan persetujuan DPRD sejak tahun 2020, dan atas dasar surat itu sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) menemui pemerintah pusat untuk mengurusnya.

“Untuk itu, saya sudah tugaskan Pak Sekda dan beberapa kepala OPD untuk segera mengurusi pinjaman tersebut,” katanya.
Hanubun menyebutkan, pinjaman dana itu yakni Rp 100 miliar untuk pembangunan jalan, sebagian besar di Kei Besar dan sebagian di Kei Kecil.
Sementara sisanya sebesar Rp 24 miliar untuk membangun pasar yang representatif di Elat, ibu kota kecamatan Kei Besar.

“Ini merupakan upaya dan usaha Pemda untuk membangun daerah lebih khusus untuk kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan infrastruktur,” katanya.
Menurut Thaher, ketika infrastruktur air, listrik, kesehatan, maupun transportasi tercukupi, masih ada lagi persoalan seperti pembiayaan oleh warga untuk keseharian yang harus dipikirkan.

Dia juga menyatakan beberapa pihak mengkritisi peminjaman tersebut, namun semua itu untuk kebaikan seluruh masyarakat. “Kita hadir untuk melayani. Jika ada persoalan, sebaiknya dibicarakan dengan baik, tidak perlu membuat hal-hal aneh yang pada akhirnya mencegah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih khusus di Kei Besar,” tegasnya. (ANT/RED)

  • Bagikan