‎‎Peningkatan layanan ini diresmikan pada Rabu (31/12/2025) sebagai bagian dari komitmen pemerataan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

‎‎Peresmian peningkatan jam nyala listrik dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, bersama Forkopimda dan sejumlah anggota DPRD MBD. Turut hadir Manager PLN ULP Moa, Wahyudi Haspullah beserta jajaran, serta pemerintah desa dan masyarakat melalui zoom meeting.

‎‎Wakil Bupati Kilikily mengatakan kehadiran listrik 12 atau 24 jam bukan sekadar soal penerangan, tetapi menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Peningkatan layanan listrik ini sebagai kado Natal dan Tahun Baru terbesar bagi masyarakat.

‎“Listrik adalah hak seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di pulau-pulau. Ini bukan hadiah, tetapi kewajiban negara yang harus kita hadirkan secara adil,” katanya.

Dia menyampaikan penghargaan kepada PLN yang telah bersinergi dengan Pemda MBD dalam mempercepat penyediaan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang cukup berat.

Hadirnya listrik 12 dan 24 jam membuka peluang baru bagi masyarakat, mulai dari pengembangan UMKM dan industri rumah tangga, pendidikan berbasis teknologi, hingga peningkatan layanan kesehatan di pulau-pulau.

‎‎Selain pulau Lirang dia berharap desa lainnya juga akan menyusul menikmati layanan listrik 12 maupun 24 jam pada waktu mendatang. Dengan tersedianya listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara berkesinambungan.

‎Sementara itu, Manajer PLN ULP Moa, Wahyudi Haspullah menjelaskan peningkatan jam nyala listrik ini didedikasikan untuk mendukung mata pencaharian utama warga sebagai petani dan nelayan.

<p>The post Tahun 2025, Sejumlah Desa di MBD Nikmati Listrik 24 Jam‎ first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Apel pasukan dipimpin Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily di lapangan upacara Polres MBD, Jumat (19/12/2025).

Gelar pasukan ini menandai kesiapan aparat keamanan dalam pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel gelar pasukan diikuti TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif selama momentum Natal dan Tahun Baru.

Wabup Kilikily menyampaikan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh pelayanan perayaan natal 2025 serta tahun baru 2026 dapat berjalan optimal.

Nataru dimanfaatkan untuk beribadah, berkumpul dan berlibur bersama keluarga sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Situasi ini menuntut kesiapsiagaan selama 14 hari, sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Kilikily menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta profesionalisme seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Lilin Salawaku 2025. “Pengamanan dilakukan secara humanis, dengan mengedepankan pelayanan kepada Masyarakat,” pesan Kilikily.

Operasi Lilin Salawaku 2025 difokuskan pada pengamanan rumah ibadah, pusat keramaian, jalur transportasi, serta lokasi strategis lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan digelarnya apel gelar pasukan ini, Pemkab MBD bersama TNI–Polri menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026.

Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana menjelaskan Polres menyiapkan 108 personel yang akan ada pada lima pos pengamanan khusus di Tiakur dan sekitarnya. Yakni, Pos Pengamanan depan pasar Tiakur, Pos Pelayanan pertigaan menuju kampung Babar dan Kaiwatu, Pos Bandara Moa serta terpadu di dermaga speedboat. (MBD)

<p>The post Operasi Lilin Salawaku 2025, Wabup MBD Pimpin Apel Gelar Pasukan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) MBD, Rabu (17/12/2025).

Rapat digital ini dihadiri Ketua Tim Akselerasi Percepatan KMP Maluku, Kepala Dinas Koperasi Maluku, Kepala Dinas PMD Maluku, pimpinan OPD terkait dari berbagai daerah.

Dalam laporan progres perkembangan, Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily menyampaikan dari total 117 desa dan satu kelurahan di MBD, seluruhnya telah memiliki akta notaris KMP. “Penyaluran dana sebesar Rp200 juta telah diterima oleh 62 titik, terdiri dari 61 desa dan satu kelurahan,” sebutnya.

Namun demikian, Kilikily mengungkapkan adanya kendala serius terkait status lahan pembangunan. Setelah penetapan titik koordinat dan pengajuan melalui sistem Dinas PUPR, sejumlah lokasi ditolak karena berstatus hutan lindung dan kawasan konservasi, termasuk di Pulau Dai. Hal ini menghambat penetapan titik pembangunan fisik gerai.

Pemkab MBD mengusulkan agar Tim Percepatan KMP Provinsi Maluku berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi status lahan tersebut, guna menghindari potensi persoalan hukum.

Meski demikian, Pemkab MBD menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan KMP karena dinilai sangat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Dandim 1511/Pulau Moa Letkol Inf. Nuriman Siswandi melaporkan dari 117 desa dan satu kelurahan, sebanyak 65 titik telah terdaftar dalam portal KMP, dengan 62 titik telah memperoleh anggaran dan dalam proses pembangunan.

Progres tercepat pembangunan telah mencapai 27 hingga 28 persen, ditandai dengan pekerjaan pondasi dan struktur tembok.

Dandim juga memaparkan sejumlah kendala di lapangan, antara lain keterbatasan material bangunan di wilayah MBD, ketergantungan logistik dari Kupang yang terkendala transportasi kapal perintis, serta faktor cuaca akibat musim angin barat yang berpotensi menghambat distribusi material ke pulau-pulau. “Kondisi tersebut diperkirakan dapat berdampak pada pengunduran waktu pelaksanaan maupun penambahan anggaran,” ujarnya.

<p>The post 62 Koperasi Merah Putih MBD Masuk Tahap Pembangunan Gerai first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelantikan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi serta tindak lanjut kebijakan nasional terkait penataan jabatan fungsional. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah, Eduard J. S Davidz staf ahli, para asisten sekda, serta pimpinan OPD.

Empat pegawai dilantik dan disumpah untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, masing-masing pada jenjang Ahli Muda dan Ahli Pertama, yang ditempatkan pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten MBD.

Wabup Kilikily menyampaikan pelantikan pejabat fungsional merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kebutuhan formasi jabatan.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan organisasi. Empat pejabat yang dilantik hari ini adalah bagian penting dalam penguatan tata kelola barang dan jasa serta fungsi pengawasan,” ujarnya.

Kilikily menegaskan jabatan fungsional bukanlah hal baru, melainkan bagian dari upaya profesionalisasi ASN. “Saya yakin keempat saudara yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan baik. Jabatan ini adalah berkat dan kepercayaan dari Tuhan, sekaligus tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh loyalitas dan integritas,” ucapnya.

Kilikily berharap pejabat yang baru dilantik mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas pada OPD masing-masing. “Mulai hari ini, kita semua dapat melihat perubahan pelayanan yang lebih baik. Apa pun tantangan yang dihadapi, tetap andalkan Tuhan dan bekerja dengan setia. Pemerintah membutuhkan saudara untuk memperkuat pelayanan publik di MBD,” kata Kilikily. (MBD)

<p>The post Lantik Pejabat Fungsional, Wabup MBD Tekankan Loyalitas-Pelayanan Masyarakat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kunjungan KPK ini dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Tim KPK disambut Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah Eduard J. S. Davidz dan jajaran pimpinan OPD di Kantor Bupati.

Kehadiran tim lembaga antirasuah ini menjadi bagian dari rangkaian program koordinasi pemantauan program pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah pada Pemda MBD.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi, kunjungan ini kami sambut dengan tangan terbuka sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten MBD terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Kilikily.

Kunjungan ini terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah, capaian monitoring cantre survelaince prevention tahun 2025, tindaklanjut survei penilaian integritas tahun 2024 serta pelaksanaan survei penilaian integritas tahun 2025.

Aspek ini adalah pilar fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kami memandang monitoring ini sebagai konsultasi dan asitensi untuk memetakan titik-titik lemah dan memperkuat sistem pencegahan yang sudah ada,” ujarnya.

Rekomendasi yang disampaikan diterima sebagai perbaikan dan menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi dan memastikan seluruh indikator dapat dicapai optimal.

Kilikily berharap melalui sesi monitoring dan pendampingan ini kiranya diberi masukan, arahan dan rekomendasi konkrit terkait dengan area-area yang masih memerlukan perbaikan.

Pemkab MBD berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi perbaikan ke depan dalam membangun integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, Ketua Tim KP, Abdul Haris menyampaikan capaian MCSP Pemkab MBD baru mencapai 39 %. Capaian yang rendah ini menunjukkan pejabat Pemda MBD belum bekerja secara optimal.

<p>The post KPK Kunjungi Pemkab MBD, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini dalam rangka penguatan pengelolaan Puskesmas dan Posyandu menuju transformasi layanan primer.

Kegiatan digelar pada Kamis (4/12/2025) di Gedung Serbaguna Tiakur Beach Inn dihadiri Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, Forkopimda, Pembina Posyandu MBD Rely A. Noach, pimpinan OPD lingkup Pemda MBD, Camat Moa, para kepala desa serta Kelompok Kerja Pokjanal Posyandu yang akan bertransformasi menjadi Tim Pembina Posyandu.

Ketua Panitia Teli F. Etwiory dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya memperkuat integrasi layanan primer melalui sinergi lintas sektor dan lintas program. Pelaksanaan kegiatan berlandaskan berbagai regulasi nasional terkait kesehatan, Posyandu, pemberdayaan masyarakat, dan standar pelayanan minimal.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong sinergisitas lintas sektor dalam mendukung transformasi layanan primer, memperkuat kelembagaan Posyandu agar mampu memberikan layanan berkualitas. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan dalam implementasi integrasi layanan primer.

Pembina Posyandu MBD, Rely Noach menekankan Posyandu memiliki peran strategis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat desa dan kini harus bertransformasi menjadi Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer).

Sesuai kebijakan terbaru, Posyandu tidak hanya fokus pada ibu hamil dan balita, tetapi melayani seluruh siklus hidup, dari bayi hingga lansia.

Dia menekankan pentingnya, restrukturisasi kelembagaan Posyandu, penyusunan kebijakan daerah terkait Posyandu, penguatan kader, termasuk pemenuhan 25 keterampilan dasar kader, digitalisasi layanan Posyandu untuk peningkatan kualitas pelaporan dan pelayanan.

Tugas Posyandu sangat berkaitan dengan program PKK, khususnya bidang kesehatan, gizi, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan pendidikan keluarga. “Semoga kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan integrasi layanan primer dan transformasi Posyandu demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Rely.

<p>The post Pemda MBD Perkuat Transformasi Posyandu first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan Bank Maluku Malut, Kepala BRI Unit Tiakur dan wajib pajak.

Dalam laporannya Kepala Bapenda MBD sekaligus Sekretaris TP2DD, Johana V. Johansz mengatakan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan tata kelola keuangan. Seluruh transaksi pajak maupun retribusi didukung melalui kanal digital Bank Maluku Maluku Utara (Malut).

MBD mencatat peningkatan signifikan Indeks ETPD, 2022 (70,0), 2023 (92,3), 2024 (92,2), 2025 semester I (96,5) termasuk dalam peringkat pertama se-Maluku. Capaian ini didorong oleh pelaksanaan 6 high level meeting, 7 capacity building, dan 12 literasi digital melalui media sosial.

Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM, jaringan internet, minimnya transaksi non-tunai, dan layanan perbankan yang belum merata.

Dua inovasi digital resmi dilaunching yaitu, yang pertama (e-MBLB) Sistem pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara digital. Terintegrasi dengan sistem perbankan, e-MBLB mempermudah pembayaran, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko kesalahan manual.

Kedua, (SPARTA-BMD) Sistem informasi pengelolaan aset daerah yang mendigitalisasi pendataan, penilaian, hingga pelaporan Barang Milik Daerah secara terintegrasi dan akurat.

Kedua inovasi ini merupakan aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII, Masran Suade, ST (SPARTA-BMD), Ramena F. Letelay, ST (e-MBLB).

Mewakili Bank Maluku Malut, Moses Batlayeri menegaskan komitmen memperkuat kanal pembayaran digital daerah. “Bank Maluku Malut telah mendukung pembayaran retribusi rumah sakit, pasar, parkir, pelabuhan, pariwisata, serta monitoring pajak hotel, restoran, dan rumah makan,” ujar Moses.

<p>The post Indeks ETPD Tertinggi, MBD Luncurkan e-MBLB dan SPARTA-BMD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Berlangsung di ruang CAT BKPSDM MBD, Rabu (12/11/2025), MBD merupakan daerah pertama di Maluku yang menggelar secara mandiri profiling dan penilaian kompetensi ASN.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Penilaian ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan asesor, Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard JS Davidz, pimpinan OPD dan peserta penilaian kompetensi ASN di lingkungan Pemda MBD.

Profiling ASN dan Penilaian ini merupakan upaya Pemkab MBD dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian berbasis kompetensi, kinerja, dan potensi ASN.

Kepala Pusat Penilaian ASN BKN, Suparlan menyampaikan pelaksanaan penilaian kompetensi ini merupakan amanat dari undang-undang untuk memastikan ASN memiliki kompetensi sesuai jabatan dan tanggung jawab yang diemban.

“Proses penilaian kompetensi merupakan bagian penting dari sistem merit, yaitu metode pengelolaan ASN yang dilakukan secara objektif dan adil, tanpa membedakan suku, ras, atau golongan,” kata Suparlan.

Penerapan manajemen talenta ASN harus dibangun secara sistematis melalui pembinaan kepegawaian. Di dalam manajemen talenta terkandung tiga unsur utama, yakni kinerja, kompetensi dan potensi pegawai, yang menjadi dasar dalam proses pengembangan karier ASN ke depan.

Data hasil penilaian kompetensi ASN yang dilakukan saat ini akan terintegrasi ke dalam aplikasi nasional BKN. “Hasil penilaian ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan karier ASN di seluruh Indonesia. Karena itu, penting bagi setiap peserta untuk mengikuti proses dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kemampuan terbaik,” ujar Suparlan.

Penilaian kompetensi ASN ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Regional IV BKN Makassar. Total sebanyak 538 ASN dari berbagai OPD mengikuti kegiatan ini.

Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily menyampaikan apresiasi kepada BKN dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penting ini.

<p>The post BKPSDM MBD Gelar Profiling-Penilaian Kompetensi ASN first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakor digelar pasca puluhan siswa SMP Negeri 1 Tepa, Pulau Babar, menjadi korban setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (11/9/2025).

Rakor juga dihadiri Forkopimcam Babar Barat, Puskesmas Tepa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Babar Barat dan pengelola dapur sehat secara virtual, Jumat (12/9/2025).

Kilikily dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi ini digelar menyusul adanya dugaan keracunan makanan pelajar SMP N. PP. Babar yang disuplay melalui Dapur Sehat yang merupakan program MBG.

‎“Kita ingin menerima laporan data dan informasi terkait kejadian yang terjadi bagi pelajar di Tepa Kecamatan Babar Barat yang menjadi korban baik dari sisi kronologi, jumlah korban hingga kondisi terakhir korban saat ini,” kata Kilikily.

‎Ia mengatakan, di Maluku belum ada kejadian terkait penyaluran MBG bagi pelajar seperti ini dan tentunya dengan kejadian ini membuat pemerintah daerah menjadi gelisah dan perlu mengambil langkah strategis penanganannya.

Pengelola Dapur Sehat Kecamatan Babar Barat, Enggelina Angkie dari Yayasan Berkat Harmoni Babar mengatakan, peristiwa dugaan keracunan pelajar itu terjadi pada Kamis, 11 September 2025. Menu yang disajikan saat itu yakni nasi, sayur sawi dan ikan tuna serta buah semangka.

‎“Kami mengakui ada kesalahan yang dilakukan di mana proses pemotongan ikan terlalu awal. Proses pekerjaannya sudah dimulai jam 10.00 WIT malam,” ungkapnya.

‎Sementara itu, tenaga medis Puskesmas Tepa, dr. Adriana Ruimassa menjelaskan, terdapat pasien dari pelajar SMP Negeri 1 Babar sebanyak 28 orang dan 2 pelajar dari SMA Negeri 5 MBD, total 30 orang yang dirawat di UGD Puskesmas Tepa.

Berdasarkan anamnesi dan pemeriksaan fisik, diagnosis sementara terduga pasien mengalami keracunan makanan.

“Pasien mengalami nyeri perut, mual, sakit kepala, pusing dan kram pada tangan dan kaki. Diagnosis ini bersifat sementara karena tidak ada fasilitas pendukung untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” urai Ruimassa.

<p>The post Pasca Siswa Keracunan MBG, Pemkab MBD Gelar Rakor first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini menjadi wadah kreativitas, inovasi, sekaligus apresiasi bagi anak usia dini, pendidik, dan orang tua dalam mengembangkan potensi generasi penerus bangsa.

Acara yang mengusung tema “Wujudkan PAUD Berkualitas Menuju Indonesia Emas” ini dihadiri ratusan peserta dari 189 satuan PAUD se-MBD.

Jumlah tersebut terdiri dari 154 Taman Kanak-kanak, 34 Kelompok Bermain, dan 1 Satuan PAUD Sejenis yang tersebar di wilayah kepulauan ini.

Wakil Bupati MBD Agustinus Lekwarday Kilikily menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendidik PAUD yang telah berperan dalam meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anak.

Menurutnya, perkembangan pendidikan anak usia dini di MBD mengalami kemajuan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, Kilikily menekankan pentingnya mengembangkan potensi kecerdasan melalui metode belajar sambil bermain yang menyenangkan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam merangsang kreativitas dan minat belajar anak.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menumbuhkembangkan pendidikan anak usia dini, serta mengembangkan potensi anak sejak dini sesuai dengan minat dan bakatnya,” ujar Kilikily.

Ketua Panitia Gebyar PAUD, Evalince Audrey melaporkan, pelaksanaan kegiatan tahun ini dirancang untuk memacu semua satuan PAUD, terutama pengelola dan pendidik, agar terus berusaha meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak usia dini.

Berbagai aktivitas menarik digelar dalam acara tersebut, mulai dari lomba kreativitas anak, senam ceria, pameran karya PAUD, hingga penampilan seni budaya. Panitia juga mengadakan sosialisasi program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.

<p>The post Gebyar PAUD Lemola, Wabup MBD Apresiasi Kreativitas Anak Usia Dini first appeared on Sentraltimur.com.</p>