Rapat dalam rangka merilis angka Indeks Harga Konsumen (IHK) serta upaya menanggulangi inflasi di Malteng. Rapat dihadiri Kepala BPS Maluku Tengah Alisye Kakerissa dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku Tengah.

Rilis BPS Maluku Tengah pada medio Mei 2025, tetap dapat mempertahankan dan mengendalikan angka inflasi yang rendah, yaitu sebesar 2,84 persen. Angka ini bahkan lebih rendah 0,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah, meskipun tantangan dalam pengendalian harga IHK masih ada.

“Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan IHK antara lain ketersediaan stok pangan dan distorsi harga yang tinggi antara produsen dan pedagang,” kata Wabup Lawalata saat memimpin rapat.

Ditemukan sejumlah solusi untuk menjaga stabilitas IHK ke depan. Menurutnya, beberapa langkah strategis yang akan diambil. “Kita haus menjaga pasokan stok bahan pangan, terutama beras, cabai, dan ikan, agar tetap stabil,” harapnya.

Dia berharap pemberdayaan petani dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNeg) dapat meningkatkan produksi dan distribusi pangan. “Optimalisasi kerja sama dengan nelayan guna memastikan ketersediaan bahan pangan dari sektor perikanan. Menjaga, mengendalikan dan mengawasi rantai pasok melalui pemberdayaan kelompok pedagang sehingga terhindar dari permainan spekulan pasar,” jelasnya.

Lawalata berharap dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (RED)

<p>The post Wabup Malteng Rapat Bersama BPS Tekan Inflasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Lokasi lahan berada di kompleks perkantoran Pemkab MBD. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Bupati MBD, Benyamin Noach dan Kepala BPS RI, Amalia A. Widyasanti di Kantor BPS RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Bupati Noach mengatakan hibah tanah milik Pemkab MBD kepada BPS merupakan salah satu pola pengelolaan barang milik daerah yakni pemindahtanganan barang milik daerah kepada pihak lain dalam hal ini BPS MBD dengan tujuan untuk menunjang tugas dan fungsi BPS.

“Pemberian hibah barang milik daerah berupa tanah kepada BPS adalah untuk pembangunan kantor BPS Kabupaten MBD. Dengan penandatanganan dan penyerahan tanah tersebut, secara sistem pengelolaan aset dapat menambah aset tanah pada neraca BPS, sehingga dengan pemberian hibah tanah ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan fisik yang ada di BPS kbupaten MBD,” ujar Noach.

Penyerahan aset tanah kepada BPS MBD akan meningkatkan komitmen, kerja sama, intensitas dan sinergi dalam upaya penyelengaraan tugas sistematik, menyeluruh, integral dan terintegrasi dalam mendukung tata kelola barang milik daerah serta peningkatan sinergitas kerja sama antara Pemkab MBD dan BPS.

Kepala BPS RI, Amalia A. Widyasanti mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemda MBD yang telah menghibahkan tanah kepada BPS MBD untuk membangun kantor.

Selama ini BPS telah berkantor di MBD, namun belum memiliki kantor tetap dan masih menggunakan kantor berstatus sewa dari pihak ketiga. “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten MBD dan semoga kolaborasi kita semakin baik dalam rangka memperkuat kelembagaan statistik dan BPS juga mampu menghadirkan data yang relevan dan berdampak langsung pada kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya. (MBD)

<p>The post Dukung Kinerja BPS, Pemkab MBD Hibahkan Lahan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

BPS menggelar pencanangan program Desa Cantik di Balai Desa Kaiwatu, Rabu (28/8/2024).

Program Desa Cantik 2024 merupakan inisiatif BPS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola data statistik yang akurat dan relevan guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Desa Kaiwatu dipilih sebagai salah satu dari desa-desa yang menjadi fokus utama program ini di tahun 2024.

Kepala BPS MBD Herlin Venny Johannes menyampaikan pencanangan Desa Cinta statistik ini merupakan langkah awal untuk menciptakan budaya sadar data di kalangan masyarakat desa.

Di MBD, baru dua desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik, yaitu Desa Klis pada tahun 2022 dan Desa Kaiwatu 2024. “Program Desa Cantik ini penting karena desa tidak hanya harus dilihat sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek dan ujung tombak dari pembangunan itu sendiri,” ujar Herlin.

Program Desa Cantik sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Hadir untuk meningkatkan kapabilitas statistik di desa. Melalui program ini, diharapkan desa-desa mampu mengelola data statistik dengan lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” kata dia.

Program ini lanjut dia, bertujuan meningkatkan literasi statistik, standarisasi pengolahan data, optimalisasi penggunaan data serta membentuk agen statistik di desa, sehingga tata kelola statistik di desa semakin baik dan berkualitas.

Bupati MBD melalui Asisten Bidang Pemerintahan Simon Dahaklory mendukung program ini. Menurutnya, program Desa Cantik sangat relevan dengan upaya pemerintah daerah mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Saya berharap output dari pembinaan desa Cantik berbentuk Kukri Desa Kaiwatu harus memiliki agen statistik yang akan melakukan sosialisasi tentang statistik kepada masyarakat,” ujarnya.

<p>The post BPS MBD Canangkan Kaiwatu Sebagai Desa Cantik 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI), digelar Rabu (7/2/2024).

Pranata Komputer Ahli BPS Kota Ambon, Hisbul Wathoni dalam pemaparannya menjelaskan SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan SDI adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan.

“SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019,” tandasnya.

Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon Ronald H. Lekransy menyampaikan Pemkot Ambon telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SDI di Kota Ambon.

Dalam Perwali itu, pembina data adalah BPS Kota Ambon yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Walidata adalah Dinas Kominfo dan Persandian yang bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Selanjutnya, Sekretariat adalah Bappeda Litbang yang bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Ambon.
“Produsen Data adalah Semua OPD di lingkup Pemkot Ambon, yang bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata,” terangnya.

<p>The post BPS-Pemkot Ambon Gelar Pembinaan Statistik Sektoral first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Kota Agus Ririmasse pada acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di The Ritz Carlton, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Ririmasse menjelaskan penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi atas komitmen dan capaian Pemkot Ambon dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang predikat baik.

“EPSS ini merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri. Tujuannya untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, di mana oleh BPS Pemkot Ambon mendapat predikat baik dengan nilai 2,72,” ujarnya.

Tahapan EPPS terdiri atas penilaian mandiri, penilaian dokumen, interview, dan visitasi yang Implementasinya dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (TPI) melibatkan Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosandi) serta Bappeda Litbang terhadap dua OPD yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perikanan Kota Ambon yang melakukan kegiatan statistik.

“Tentunya kita bersyukur atas penghargaan ini yang akan terus memotivasi jajaran Pemkot terutama Diskominfosandi dan Bappeda Litbang serta OPD lainnya dan terkait dalam penyelenggaraan statistik,” harapnya.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfosandi Kota Ambon Sulian Sedubun menjelaskan pelaksanaan penilaian mandiri berpedoman pada 38 indikator yang terbagi dalam 5 domain; prinsip, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional.

Teknis pelaksanaannya meliputi pengumpulan bukti dukung dari dua OPD, verifikasi bukti dukung oleh TPI, pengisian penilaian di aplikasi SIMBATIK oleh operator tim, verifikasi data pengisian oleh supervisor dan submit hasil penilaian mandiri.

Dalam penilaian interview yang dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri, BPS Maluku melakukan sistem penilaian silang antar kabupaten/kota.

<p>The post Predikat Baik, Pemkot Ambon Terima Penghargaan BPS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Untuk mengatasi laju inflasi, Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menekan laju inflasi. Salah satunya, mengundang sejumlah stakeholder seperti maskapai penerbangan, Bulog, kelompok tani hingga pedagang yang berhubungan dengan faktor-faktor pendukung inflasi.

Hal ini untuk mencari solusi menekan inflasi yang bertengger di urutan pertama data inflasi Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Juni 2023.

Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse mengatakan inflasi di kota Ambon mulai terkendali sehingga berada pada posisi aman. ”Yang berikut terkait inflasi, kita semua diharapkan ikut menekan inflasi. Puji Tuhan dan Alhamdulilah kepala Bappeda baru sampaikan inflasi kita sementara waktu aman,” kata Agus usai memimpin apel di Balai Kota Ambon, Senin (10/7/2023).

Inflasi berhasil ditekan karena kerja keras semua pihak termasuk Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena. ”Semua ini karena kerja keras Pak Pj wali kota Ambon dan Tim Pengendali Inflasi Daerah sehingga semuanya bisa berhasil,” ujarnya. (ADI)

<p>The post Inflasi Kota Ambon Sempat Tinggi, Ini Kata Sekkot first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan hal yang menjadi penyebab tingginya inflasi di Tual utamanya akibat tarif angkutan udara. 

“Inflasi tertinggi di Kota Tual sebesar 7,49 persen dengan komoditas penyumbang inflasi, tarif angkutan udara memberi andil 1,80 persen, bensin andil 0,62 persen,” ujarnya dalam paparan data bulanan BPS, Senin (3/4/2023). 

Selain komoditas tersebut, ikan segar juga memberikan andil terhadap inflasi tahunan Tual sebesar 0,62 persen, nasi dengan lauk menyumbang 0,55 persen, rokok kretek filter memberikan andil 0,45 persen, beras 0,4 persen, dan kontrak rumah sebesar 0,22 persen. 
Bahkan, inflasi di Kota Tual jauh lebih tinggi dari inflasi nasional pada Maret 2023 yang berada di level 4,97 persen. 

Pada saat yang sama, inflasi terendah dari 90 kota yang BPS pantau untuk Indeks Harga Konsumen (IHK), terdapat pada Kota Merauke, Papua,  yakni sebesar 3,17 persen.

60 Kota Inflasi Tinggi  

Secara keseluruhan, untuk inflasi tahunan terjadi di seluruh kota di Indonesia. Dari 90 kota IHK, sebanyak 26 kota mengalai inflasi tahunan lebih rendah dari nasional, serta 60 kota mengalami inflasi lebih tinggi dari nasional. 

Bila melihat inflasi secara spasial, wilayah di Pulau Sumatera dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, Bangka Belitung, sebesar 6,71 persen. Kemudian di Jawa terdapat di Jember dengan inflasi mencapai 6,48 persen. 

Untuk Pulau Kalimantan, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Baru sebesar 7,4 persen. Kota Mobagu menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Sulawesi dengan angka 6,95 persen. Sementara untuk Bali Nusra terdapat di Kota Kupang sebesar 6,84 persen. 

<p>The post Inflasi Tahunan: Kota Tual Tertinggi di Indonesia Capai 7,49 Persen first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota maupun legislatif. Karena itu semua pihak harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Maluku.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia naik pada September 2022. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen atau mengalami peningkatan 0,03 persen poin, jika dibandingkan bulan Maret 2022. Per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang. Maluku masuk dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia.

Menurutnya, angka kemiskinan di Maluku saat ini sudah mengalami penurunan. Meski diakui, faktor-faktor lain mempengaruhi, walaupun data BPS menyatakan persentase penduduk miskin di Maluku mencapai 16,23 persen.

“Seluruh kebijakan kita selama ini, eksekutif maupun legislatif selalu berpihak kepada rakyat. Legislatif banyak menampung aspirasi masyarakat. Sejatinya, kemiskinan itu bukan saja menjadi tanggung jawab pemprov, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak. Sehingga kabupaten mana yang dinilai miskin menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama ditangani,” kata Benhur.

DPRD Tetapkan Program

DPRD Maluku lanjut Benhur, selalu menetapkan program-program terbaik agar bisa mendukung apa yang menjadi program di tingkat kabupaten maupun kota, sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan.

Dengan begitu akan memiliki multiplier effect untuk menurunkan angka kemiskinan. “Ketika pekerjaan ada, orang akan keluar dari kungkungan kemiskinan. Jadi kira-kira seperti itu,” katanya.

BPS mencatat 10 provinsi termiskin di Indonesia per September 2022. Provinsi termiskin pertama ditempati oleh Papua, yakni 26,8 persen. Diikuti Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen.

Posisi ketiga ditempati Nusa Tenggara Timur. Tercatat presentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,23 persen. Sebesar 60 persen warga NTT mata pencarian sebagai petani dan peternak.

<p>The post Maluku Provinsi Termiskin, Ini Kata Benhur Watubun first appeared on Sentraltimur.com.</p>

FGD bertujuan untuk meningkatan peran dan fungsi institusi statistik mewujudkan satu data kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berkualitas. Dan memastikan ketersediaan, keakuratan serta konsistensi data yang akan dimuat dalam dokumen DDA dengan masing-masing produsen data.

Selain itu data yang dikompilasi harus memenuhi empat prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu; memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi dan/atau data induk, memenuhi kaidah interoperabilitas data.

FGD ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala BPS kabupaten MBD Herlin V. Johannes bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Johzes H.F Leunufna, mewakili bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MBD Simon Dahoklory.

BPS MBD memberikan piagam penghargaan sebagai apresiasi bagi tiga OPD terpilih yang menyandang predikat sebagai dinas yang paling koperatif dan dinas yang menyampaikan data tercepat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Parawisata.

Data Elemen Terpenting Perencanaan

Johzes Leunufna menekankan data memiliki nilai penting dan strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dari data tersebut dapat diketahui sejauhmana perkembangan kabupaten apakah mengalami kemajuan atau kemunduran sehingga dapat ditentukan langkah strategis dalam pembangunan kabupaten yang lebih baik lagi, serta menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan BPS MBD.

“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS MBD atas kerja kerasnya dalam menyediakan data-data strategis dalam mengukur kinerja pembangunan daerah,” kata Johzes.

Johzes mengatakan data merupakan elemen terpenting dalam perencanaan dan pengevaluasi pembangunan di daerah. “Data yang benar dan akurat sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat. Sehingga pelayanan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Johzes.

<p>The post BPS MBD Gelar FGD Publikasi Dalam Angka first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku menyebutkan angka kemiskinan di Maluku turun pada medio Maret 2022 tercatat 15,97 persen atau turun 0,33 persen.

Sebelumnya pada 2021, angka kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan sebesar -1,69 persen dari 17,99 persen menjadi 16,30 persen. Bahkan, penurunan kemiskinan ini merupakan yang tertinggi di Maluku, selama 10 tahun terakhir. Dan merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia pada tahun 2021.

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan angka kemiskinan di Maluku saat ini dibawah 15 persen. Menurutnya penurunan kemiskinan satu digit di tengah pandemi Covid-19 tidak mudah. “Penurunan kemiskinan ini bukan saja motor penggerak pemerintah, tapi semua pihak membantu menurunkan kemiskinan,” kata Lucky di DPRD Maluku, Selasa (19/7/2022).

DPRD Maluku kata Lucky, baru saja kembali dari Jakarta menyampaikan aspirasi ke kementerian terkait dan program/kegiatan akan diimplementasikan.

“Kita berharap dengan adanya program dan kegiatan yang disepakati bisa berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan penurunan kemiskinan. Kita berharap angka pengangguran juga ikut turun,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dia berharap bantuan pemberdayaan kepada masyarakat harus tepat sasaran. Contohnya bantuan pancing tonda, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Bantuan harus tepat sasaran. Kita bekerja sekeras-kerasnya turunkan angka kemiskinan. Kita terus menyampaikan pikiran ke pemerintah pusat agat masalah kemanusiaan di Maluku mendapat perhatian serius,” kata Lucky. (ADI)

<p>The post Angka Kemiskinan Turun, Ini Kata Ketua DPRD Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>