Alhabsy akan mengemban jabatan baru sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Masyarakat. Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku ini menggantikan Daniel E. Indey yang pensiun sebagai ASN.

Alhabsy sebelumnya menjabat penyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku. Menduduki jabatan baru, Alhabsy kini menyandang eselon IIA di birokrasi Pemprov Maluku.

Pengangkatan Alhabsy sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Masyarakat berdasarkan surat Mendagri nomor: 100.2.2.6/3256/SJ, tanggal 20 Juni 2025. Surat yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian di Jakarta itu ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Salinan surat digital yang diperoleh sentraltimur.com, menjelaskan surat persetujuan Mendagri itu menjawab surat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Nomor 800.1.3.3/917, tanggal 28 Mei 2025. Surat yang dilayangkan gubernur perihal permohonan persetujuan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Mendagri dalam suratnya menjelaskan tiga poin. Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa: Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

“Kedua, berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, dan hasil verifikasi dokumen permohonan tersebut serta mempertimbangkan surat kepala BKN Nomor 6402/B-AK.02.02/SD/K/2025, tanggal 25 April 2025, perihal rekomendasi pengangkatan Umar Alhasby di Provinsi Maluku, secara prinsip Gubernur Maluku disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,” tulis Mendagri dalam surat tersebut.

<p>The post Mendagri Setujui Umar Alhabsy Jabat Staf Ahli Gubernur Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Nona Ahmad yang menjabat Kepala Lapas Perempuan Ternate sejak 19 Mei 2017, kini mengemban jabatan Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Maluku.

Serah terima jabatan Kepala Lapas Kelas III Ternate dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Said Mahdar di kantor Lapas Perempuan Kelas III Ternate, Selasa (3/6/2025).

Said Mahdar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja dan pengabdian Nona Ahmad selama menjabat sebagai Kepala Lapas. Dia menyambut hangat kehadiran pejabat baru, Agustina dan berharap kepemimpinan yang baru mampu membawa semangat dan inovasi dalam pengelolaan Lapas Perempuan Ternate.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nona Ahmad atas pengabdiannya dan selamat bertugas kepada Ibu Agustina. Semoga Lapas Perempuan Ternate terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional dan humanis,” kata Said menukil faktamalut.com.

Nona Ahmad menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan sinergi dari seluruh jajaran selama masa kepemimpinannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama menjabat.

“Saya mohon pamit dan memohon maaf jika ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan yang luar biasa. Semoga Lapas Perempuan Ternate semakin maju di bawah kepemimpinan yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Ternate yang baru, Agustina menyampaikan rasa syukur dan bangga atas amanah yang diberikan kepadanya. Dia menegaskan komitmennya untuk bekerja profesional dan membangun kerja sama yang harmonis dengan semua pihak.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen, baik internal maupun eksternal, guna mewujudkan Lapas Perempuan Ternate yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan,” kata Agustina.

Agustina akan mendorong 13 program akselerasi kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Belasan program prioritas yang akan didorong, salah satunya adalah ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

<p>The post Nona Ahmad Jabat Kalapas Perempuan Ambon, Agustina Pimpin Lapas Perempuan Ternate first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bambang dicopot dari jabatannya oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan. Pencopotan Bambang dilakukan setelah perwira menengah Polda Maluku itu menonjok sopir taksi online bernama Rizki.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah menyatakan pelaku penganiayaan sopir taksi online itu merupakan oknum perwira Polda Maluku. “Pemukulan sopir taksi online memang benar dilakukan Kompol Bambang adalah anggota kami di Polda Maluku,” kata Aries kepada sentraltimur.com, Senin (4/11/2024).

Aries sangat prihatin dengan insiden tersebut. Polda Maluku menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyaksikan penganiayaan itu melalui video yang viral di media sosial. “Mohon maaf kepada korban, keluarga korban dan masyarakat Indonesia terkait kejadian yang terjadi,” ujarnya.

Korban sempat melaporkan kejadian ini ke polisi, namun belakangan, korban dan pelaku telah sepakat berdamai dan membuat surat pernyataan. “Terkait kejadian itu, silahkan berproses terkait masalah pemukulan dengan pihak korban. Kasus ini ditangani di Jakarta,” jelas Aries.

Meski begitu kasus itu akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. “Untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro Jaya sesuai TKP,” katanya.

Sedangkan untuk masalah kode etik dan pelanggaran disiplin akan ditangani Polda Maluku. Aries menegaskan Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan telah menunjukkan komitmen untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota. “Pak Kapolda telah memerintahkan Kabid Propam Polda Maluku melakukan penyidikan dan memproses kejadian yang terjadi,” tegasnya.

Dia kembali menegaskan bagi setiap anggota yang berbuat pelanggaran akan ditindak tegas dan tidak ada kompromi. “Saya sampaikan kembali lagi bahwa Pak Kapolda Maluku akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota,” ujar Aries.

<p>The post Tonjok Sopir Taksi Online, Jabatan Perwira Polda Maluku Dicopot & Terancam Bui first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Beragam rumor menyertai penonjoban Mat, sapaan Muhamat Marasabessy dari jabatan empuk itu. Mulai dari ketidakharmonisan Mat dengan gubernur dan Sekda Maluku Sadali Ie. Dan kabar nomor induk pegawai (NIP) Mat yang tidak sesuai tahun kelahiran.

Relasi Mat dengan gubernur dan Sekda Maluku Sadali Ie kerap putus nyambung. Sebagai salah satu orang kepercayaan dan orang dekat, Gubernur Murad memilih Mat sebagai Penjabat Bupati Malteng hingga akhirnya disetujui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada September 2022 lalu.

Sejumlah sumber di Pemerintah Provinsi Maluku mengungkapkan beberapa bulan setelah menduduki kursi Penjabat Bupati Malteng, hubungan Mat dengan gubernur dan Sekda Maluku kerap ‘kendor’ karena pelbagai alasan.

“Iya beberapa kali (hubungan dengan gubernur dan sekda) memanas tapi kemudian mencair lagi, panas lagi,” ujar sumber sentraltimur.com di kantor gubernur, Senin (14/8/2023).  

Puncak retaknya relasi Gubernur Murad dengan Mat terlihat saat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXX. Murad hadir membuka MTQ yang digelar di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat pada Sabtu (22/7/2023) lalu.

Kejanggalan terlihat ketika Mat sebagai tuan rumah perhelatan MTQ 2023 duduk berjauhan dengan gubernur. “Sesuai aturan protokoler seharusnya Pak Mat sebagai penjabat bupati setempat yang menggelar MTQ duduk disamping gubernur yang hadir membuka MTQ, bukan berjauhan. Ini tentunya mengindikasikan sesuatu (hubungan tidak lagi harmonis),” ungkap sumber mewanti-wanti namanya tidak ditulis.

Sebagai kepala Dinas PUPR Maluku, Mat merupakan pejabat eselon IIA yang kini telah berubah menjadi pejabat tinggi pratama di birokrasi Pemprov Maluku. Meski menjabat Pj bupati Malteng sejak September 2022, jabatan Mat sebagai kepala Dinas PUPR Maluku tidak tergantikan.

Mat Rutin Masuk Kantor

Roda birokrasi dan administrasi kantor tetap berjalan seiring ditunjuknya Nurul Ella Sopalau sebagai Plh Kepala Dinas PUPR Maluku semenjak Mat mengisi kursi Pj bupati Malteng. Memimpin Malteng, Mat tetap rutin menjalankan tugas sebagai kepala Dinas PUPR. Minimal dua kali sebulan Mat berkantor di Dinas PUPR Maluku.

<p>The post Mat Marasabessy Dinonjob dari Jabatan Kepala Dinas PUPR, Sekda Maluku Bungkam first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tercatat tujuh pejabat jajaran Polresta Pulau Ambon yang dirotasi dari jabatannya, yakni Kabag Logistik, Kasat Samapta dan lima Kapolsek.

Pucuk pimpinan di lima Polsek yang ikut bergeser yaitu Polsek Pulau Haruku, Leihitu, Salahutu, Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) dan Teluk Ambon.

Rotasi tujuh pejabat itu ditandai dengan upacara serah terima jabatan di halaman Polresta Pulau Ambon, Kamis (6/4/2023).

Dalam rotasi jabatan tersebut, Kabag Logistik yang sebemnya dijabat Kompol Roni F. Manawan kini dijabat Kompol Jandry F. Alfons. Kasat Samapta bergeser dari AKP Subhan Amin kepada AKP La Maru.

Sedangkan Kapolsek Pulau Haruku yang sebelumnya dijabat Iptu Julkisno Kaisupy digantikan AKP Idris Mukadar. Iptu Julkisno kini menjabat Kapolsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Kasi Humas Polresta Pulau Ambon Iptu Moyo Utomo mengemban jabatan Kapolsek Leihitu menggantikan AKP Adryan Muhiddin. Kapolsek Salahutu dijabat Iptu Ismail dan Kapolsek Teluk Ambon dipercayakan kepada Ipda Mohamad Iqbalul Fikri.

Ini Amanat Kapolresta Ambon

Kapolresta Pulau Ambon Raja Arthur Lumongga Simamora dalam amanatnya mengatakan, mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar. Mutasi jabatan merupakan bentuk penyegaran dan pengembangan karier anggota Polri.

<p>The post Rotasi Jabatan Polresta Ambon, Kaisupy Jabat Kapolsek Pelabuhan, Mukadar Masuk Haruku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Paling mencolok adalah meniadakan jabatan eselon IV. Ratusan pejabat struktural eselon IV kini dialihfungsikan sebagai pejabat fungsional.

Kebijakan itu merujuk pada amanat Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

BACA JUGA:

Tahun 2021, Kasus Kriminal di Pulau Buru Meningkat – sentraltimur.com

Melawan Global Warming dengan Sedekah Pohon – kliktimes.com

Alihfungsi jabatan dilakukan melalui pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy berdasarkan SK Nomor 764 Tahun 2021.

Richard dalam sambutannya mengatakan, penyetaraan status ke jabatan fungsional merupakan kebijakan strategis nasional untuk menciptakaan ASN yang profesional dan mampu bersaing secara global.

“Pemerintah mengambil kebijakan tenaga administrator alifungsikan karena Indonesia menetapkan kebijakan strategis lahirnya generasi emas 2045. Sehingga membutuhkan sumberdaya manusia yang bisa bersaing secara global, termasuk ASN,” kata Richard.

Dia menjelaskan, sesuai target pemerintah pusat penyetaraan jabatan fungsional bukan saja kepada eselon IV, namun secara berjenjang hingga eselon III dan II.

<p>The post Perampingan Birokrasi, Pemkot Ambon Hapus Jabatan Eselon IV first appeared on Sentraltimur.com.</p>