Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardy menegaskan penanganan kasus tersebut telah naik status ke tingkat penyidikan sejak, pekan lalu. “Sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan dari minggu lalu,” kata Ardy kepada sentraltimur.com, Rabu (19/11/2025).

Meski sudah naik ke tingkat penyidikan, Kejati Maluku belum menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik). “Belum ada (Sprindik). Kalau sudah nanti kami sampaikan,” ujar eks Kacabjari Saparua ini.

Ardy membeberkan alasan penyelidik menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Menurutnya dalam proses penyelidikan, tim penyelidik menemukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga penanganan kasus dinaikkan ke penyidikan.

“Dalam penyelidikan tim penyelidik menemukan suatu peristiwa pidana sehingga dari hasil penyelidikan dinaikan statusnya ke penyidikan,” kata Ardy.

Naik penyidikan, korps Adhyaksa belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Setelah naik penyidikan, tim penyidik akan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

“Belum ada tersangka. Nanti dalam penyidikan tim penyidik akan mencari bukti permulaan cukup atau mencari alat bukti dan menemukan tersangka,” ungkapnya.

Kapan penyidik menjadwalkan pemeriksaan para saksi, Ardy mengaku belum mendapat informasi dari tim Pidsus. “Belum ada info dari Pidsus,” ujar Ardy.

Proyek Dikerjakan Timo

Proyek jalan lingkar Pulau Wokam sebesar Rp 36,7 miliar dikerjakan oleh Timotius Kaidel alias Timo. Kontraktor lokal itu menggunakan PT. Purna Dharma Perdana asal Jawa Barat. Perusahaan jasa konstruksi itu pernah masuk daftar hitam Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2014 hingga 2016.

Perusahaan yang menangani proyek Jalan Lingkar Wokam pernah masuk daftar hitam Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2014 hingga 2016.

<p>The post Kejati Maluku Pastikan Kasus Jalan Wokam Aru Naik Penyidikan, Jaksa Bidik Tersangka first appeared on Sentraltimur.com.</p>

MYM terjerat kasus penggelapan dana nasabah. Penahanan MYM seusai tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Maluku menetapkannya sebagai tersangka, Rabu (25/6/2025).

Sebelum ditahan MYM menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Maluku, Jalan Sultan Hairun, kota Ambon selama lebih enam jam sejak pukul 13.00 WIT hingga 19.30 WIT.

Usai pemeriksaan, tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol digiring petugas menuju mobil tahanan di halaman kantor Kejati Maluku. Tersangka dibawa menuju Lapas Kelas II A Ambon.

“Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku pada hari ini telah melakukan penahanan terhadap tersangka MYM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uang nasabah pada sebuah bank pemerintah di Namlea kabupaten Buru,” kata Aspidsus Kejati Maluku Triono Rahyudi kepada awak media usai penahanan.

MYM merupakan customer service, membobol dana nasabah atas nama M sebanyak lima kali terhitung sejak 28 Februari sampai 1 Agustus 2023. “Tersangka diketahui telah melakukan overbooking atau penarikan tunai yang dilakukan secara berangsur sebanyak lima kali dari rekening nasabah atas nama saudari M tanpa sepengetahuan pemiliknya,” ungkap Triono.

Kasus tersebut terbongkar setelah korban yang mengetahui uang simpanannya di bank telah dibobol dan mengadukan kasus tersebut ke kejaksaan.

Perbuatan tersangka menyebabkan korban mengalami kerugian mencapai Rp2.059.704.000. “Kami melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan BPK Provinsi Maluku untuk mengaudit kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka hingga miliaran rupiah,” sebutnya.

MYM ditahan selama 20 hari ke depan terhitung 25 Juni sampai dengan 14 Juli 2025. “Tersangka ditahan di Lapas Ambon selama 20 hari ke depan,” katanya.

<p>The post Tilep Dana Nasabah Rp 2 Miliar, Pegawai Bank di Namlea Ditahan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dugaan korupsi di perusahaan milik daerah tersebut terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 3,7 miliar. Sejauh ini sudah 23 orang diperiksa dalam kasus tersebut.

Tiga orang saksi yang diperiksa penyidik adalah inisial UT selaku Senior Manager Produksi PT Dok Wayame, KR merupakan Manager Logistik PT Dok Wayme, dan DL, mantan pimpinan Cabang Utama PT Bank Maluku-Maluku Utara.

“Mereka diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada pukul 10.00 WIT hingga 18.00 WIT,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardy.

Tim jaksa penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Penyidik masih akan meminta keterangan dari saksi lainnya sebelum penetapan tersangka dilakukan,” kata mantan Kacabjari Saparua ini.

Sebelumnya korps Adhyaksa telah mengorek keterangan sejumlah petinggi perusahaan tersebut. Mereka diantaranya Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Wayame insial SR, Manager Keuangan, WA, Manager Galangan, PP dan Manager Maintenance, MSA. (MAN)

<p>The post Kasus Korupsi PT Dok Wayame, Jaksa Garap Petinggi Perusahaan dan Pimpinan Bank first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan, Widya belum memahami tugasnya sebagai anggota DPR. Widya seharusnya menyampaikan pernyataan yang mendukung dan memberikan apresiasi kepada Polda Maluku, bukannya menghalangi bahkan menyoroti institusi penegak hukum yang getol memberantas korupsi di Maluku.

“Dia harusnya sadar, dan tahu diri keberadaannya di Senayan mewakili rakyat Maluku. Karena itu wajib hukumnya mendukung proses pemberantasan korupsi di Maluku, bukannya malah melemahkan penegakan hukum yang dilakukan Polda Maluku dalam memberantas korupsi,” kata Benhur kepada sentraltimur.com, Senin (18/11/2024).

Istri mantan Gubernur Maluku Murad Ismail itu mestinya berperan mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku serta kasus-kasus lain yang kini ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku.

Benhur menduga lantaran kasus-kasus korupsi yang ditangani Ditreskrimsus bersentuhan dengan orang-orang dekat Murad, Widya berupaya melemahkan pemberantasan korupsi.  “Dia belum paham tugasnya dengan baik, apakah dia wakil rakyat Maluku di Senayan ataukah wakil keluarganya di Senayan,” sentil Ketua DPD PDIP Maluku ini.

Benhur menegaskan semua orang punya posisi yang sama di mata hukum. Langkah yang dilakukan Polda Maluku mestinya diapresiasi agar proses penegakan hukum dalam penanganan berbagai kasus korupsi segera tuntas.

“Tidak ada yang kebal hukum, siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi dan jika itu terpenuhi unsur pidananya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegas Benhur.

Sebagai anggota Komisi III DPR yang fokus pada bidang hukum, Benhur mempertanyakan komitmen Widya dalam memerangi korupsi di Maluku. Dia meminta Widya mendorong Kejaksaan Tinggi Maluku menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Maluku era kepemimpinan Murad Ismail.

Mulai dari kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19, dana hibah kwarda Pramuka Maluku dan kerjasama pengelolaan ruko pasar Mardika antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur.

<p>The post Masuk Komisi Hukum Tapi Tak Dukung Pemberantasan Korupsi, Ketua DPRD Maluku Skakmat Widya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka mendesak Kejati Maluku segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan ruko Pasar Mardika Ambon tahun 2022–2023 yang merugikan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung pamflet berisi kecaman atas lambannya penanganan kasus tersebut. “Kami minta kepada Kejati Maluku segera tuntaskan kasus ini secara transparan,” teriak Koordinator Aksi Syahrul Soulissa menyampaikan orasi.

Dalam kasus tersebut PT Bumi Perkasa Timur sebagai pengelola ruko Mardika telah menerima uang senilai lebih dari Rp 18 miliar dari sejumlah pedagang yang menempati ruko, namun yang diserahkan ke Pemprov Maluku hanya senilai Rp 5 miliar.

“Ini bukti telah terjadi korupsi, harus diusut tuntas jangan didiamkan,” teriak mahasiswa.

Pendemo mengatakan kasus ini diselidiki Ditreskrimsus Polda Maluku, namun dalih penyelidikan dilakukan lebih awal, atas perintah Kepala Kejati Maluku A.S Prasetyo diambil alih Kejati Maluku.

Anehnya, penyelidikan kasus yang menyeret nama M. Franky Gaspary Theopilus alias Kipe selaku kuasa direktur PT. BPT berjalan di tempat. Kipe merupakan orang dekat mantan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Mereka mendesak Kejati Maluku segera menuntaskan kasus tersebut karena bila didiamkan akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Kejati dalam penegakan hukum di Maluku. “Kajati harus membuktikan ke publik kredibilitasnya untuk menangani kasus ini. Jangan karena susah terima dana hibah (dari Pemprov Maluku) Kejati diam,” kecam demonstran.

Pendemo juga mendesak korps Adhyaksa mengusut tuntas kasus pengunaan anggaran Covid-19 Pemprov Maluku dan juga dana reboisasi di Dinas Kehutanan Maluku. Mereka menuding lambannya penanganan dua kasus tersebut karena diduga Kejati Maluku telah bermain mata dalam kasus itu.

Agendakan Pemanggilan

Kajati A.S Prasetyo juga dinilai tak bernyali karena kasus itu melibatkan orang paling berkuasa di Maluku saat ini. “Ini patut kita curigai mengapa penanganan kasusnya tidak berjalan,” teriak mahasiswa.

<p>The post HMI Desak Kejati Maluku Tuntaskan Kasus Korupsi Pengelolaan Ruko Pasar Mardika first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rio adalah terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran proyek taman kota Saumlaki dan pelataran parkir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Majelis hakim Pengadilan Tipikir Ambon memvonis bebas Rio pada Senin (31/1/2022).

BACA JUGA:

Omicron Masuk Ambon, Tercatat 965 Kasus Positif – sentraltimur.com

Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com

“Setelah mempelajari putusan hakim, JPU telah menyatakan mengajukan kasasi,” kata Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba, Rabu (10/2/2022).

Jaksa penuntut umum (JPU) sedang berproses untuk segera memasukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon ketuai Jenny Tulak dan anggota Ronny Felix Wuisan dan Yefta Jefri Sinaga membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU Achmad Atamimi, Ye Ocheng Ahmadali, dan Novi Tatipikalawan.

JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menuntut terdakwa 8,5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Dan tuntut membayar uang pengganti sebesar Rp1,035 miliar subsider enam bulan kurungan.

JPU menyebutkan berdasarkan hasil audit BPKP RI Perwakilan Maluku, akibat perbuatan para terdakwa, kerugian negara mencapai Rp1,38 miliar.

Terdakwa Sempat DPO

Terdakwa Rio mengerjakan proyek taman kota, pelataran parkir, drainase, dan jalan tahun anggaran 2017 milik Dinas PUPR Tanimbar.

<p>The post JPU Kasasi Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Taman Kota Saumlaki first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kejaksaan Tinggi Maluku menahan SR, Selasa (25/1/2022). Dia menjalani penahanan di Rutan Kelas II A Ambon setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik di kantor Kejati Maluku.

BACA JUGA:

Bentrok di Sorong, Polda Maluku Imbau Warga Tenang – sentraltimur.com

Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com

Dia terjerat kasus dugaan korupsi korupsi ADD dan DD Desa Tawiri tahun anggaran 2015-2018. “Setelah menjalani pemeriksaan dan tetapkan sebagai tersangka saudara SR ditahan di rutan Kelas IIA Ambon,” kata Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Matopo, Selasa (25/1/2022) malam.

Selain SR, jaksa penyidik juga menetapkan JNT dan AL sebagai tersangka dalam kasus yang sama.  Meski begitu, penyidik belum menahan keduanya. “Untuk dua tersangka lain belum ditahan karena masih jadwalkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan lagi,” katanya.

Tersangka SR sempat menjabat Kaur Umum Desa Tawiri pada tahun 2015-2016. Kemudian pada 2017-2018 menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tawiri.

<p>The post Korupsi ADD – DD Rp 3 Miliar, Staf Desa Tawiri Masuk Bui first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dalam kunjungan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Undang Mugopal menyambut kedatangan Pangdam dan rombongan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Richard memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah Maluku.

BACA JUGA:

Menpora Dukung Ambon Bangun Stadion Sepakbola – sentraltimur.com

Stok Aman, Kemendag Stabilkan Harga Minyak Goreng – kliktimes.com

Dia berharap kunjungan itu dapat meningkatkan sinergitas antara Kodam XVI  Pattimura dengan Kejati Maluku dalam mengemban fungsi dan tugasnya di Maluku.

“Maksud dan tujuan kami berkunjung, berbincang hari ini adalah untuk mempererat silaturahmi. Meningkatkan koordinasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kajati, yang telah menyambut kami dengan hangat,” kata Richard.

Mantan Danjen Kopasus ini menyampaikan kesediaannya untuk memberikan dukungan tugas perbantuan kepada Kejati Maluku. “Kodam siap mendukung tugas perbantuan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai dengan fungsi dan tugas Kodam,” kata Richard.

<p>The post Tingkatkan Sinergitas, Pangdam Pattimura Temui Kajati Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) berlangsung di Kantor Kejati Maluku jalan Sultan Hairun, Ambon pada Rabu (5/1/2022).

BACA JUGA:

Hore! Maluku Akhirnya Terbebas dari Covid-19 – sentraltimur.com

Stok Aman, Kemendag Stabilkan Harga Minyak Goreng – kliktimes.com

Nota kesepahaman diteken Kepala Kejati Maluku Undang Mugopal dan General Manager  PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon.

Hadir dalam acara penandatangan kerjasama itu Wakajati Maluku Didi Suhardi, para asisten, KTU, para kordinator, jaksa pengacara negara dan jajaran PT. ASDP Indonesia Cabang Ambon.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan penandatanganan perjanjian kerjasama itu sebagai wujud tugas kejaksaan sebagai pengacara negara untuk mengantisipasi permasalahan di bidang hukum.

“Dan sebagai wujud kepercayaan PT. ASDP kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), jika ada,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Menurutnya langkah itu lakukan sebagai bentuk komitmen Kejati Maluku dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Maluku. “Kegiatan penandatangan MoU berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Wahyudi.

Kerjasama bidang Datun sebelumnya juga telah Kejati Maluku lakukan dengan TNI AU, PT Angkasa Pura dan berbagai instansi pemerintah. (MAN)

<p>The post Kejati Maluku – PT ASDP Teken MoU Bidang Datun first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan ini dari penyidikan 51 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang limpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Kepala Kejati Maluku Undang Mugopal mengungkapkan kerugian negara yang diselamatkan di tahun 2021 itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebanyak Rp 3,1 miliar.

“Untuk uang negara yang diselamatkan Kejati Maluku di tahun 2021 sebesar Rp 1.323.979.500. Ini sedikit menurun dari tahun 2020 yaitu Rp 3.100.000.000,” kata Mugopal di kantornya, Selasa (4/12/2021).

Selama periode 2021, Kejati Maluku menangani 98 kasus Tipikor. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 52 kasus.

Mugopal mengatakan peningkatan terjadi di semua tahapan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan atau berkas perkara limpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

“Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara di 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” ujar Mugopal.

Ini Jumlah Kasus Tipikor Tangani Kejati

Dia merinci, proses penyelidikan di tahun 2020 sebanyak 31 kasus, dan 2021 naik menjadi 38 kasus.

Berikut tahap penyidikan dari 21 kasus di tahun 2021 naik 60 kasus. “Selanjutnya berkas perkara Tipikor yang limpahkan dari 20 kasus naik sebanyak 51 kasus di tahun 2021,” katanya.

Menurut Mugopal, pelimpahan 51 kasus korupsi ke Pengadilan Tipikor merupakan capaian tertinggi penanganan kasus korupsi di Maluku. Bahkan capaian itu tertinggi nomor empat nasional.

<p>The post Kejati Maluku Selamatkan Uang Negara Rp 1,3 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>