Sejumlah kesiapan telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melalui Dinas Sosial untuk penyelenggaraan Kegiatan Bakti Sosial Terintegrasi oleh Kementerian Sosial.

Plt Kepala Dinas Sosial Malra Titus Betaubun menjelaskan pada 6 Maret 2026 telah dilaksanakan rapat koordinasi secara daring antara Direktorat Rehabilitasi Sosial Lansia dan Sentra Meohai Kendari bersama Dinas Sosial Daerah dan Dinas Kesehatan Malra.

Rakor tersebut terkait Agenda Bakti Sosial dan Pemberitahuan kepada Publik tentang Bakti Sosial Terintegrasi dengan fokus Operasi Katarak dan Agenda Bakti Sosial sekaligus rencana kunjungan Menteri Sosial di Malra.

Ia berujar proses skrining pasien katarak mulai 10 Maret 2026 di semua Puskesmas. “Bakti Sosial Terintegrasi akan dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia dan Direktur SCTV Indonesia, sesuai rundown sementara rombongan tiba di Langgur tanggal, 15 April 2026 dan kembali tanggal 16 April 2026,” kata Titus pada Rabu (26/3/2026).

Untuk Operasi katarak apabila pasien lebih dari 250 orang akan dioperasi selama tiga hari bertempat atau terpusat di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur.

Untuk tempat Bakti Sosial diluar operasi katarak, akan dikoordinasikan dengan Bupati Malra sebagaimana arahan Kepala Sentra Meohai Kendari tidak jauh dari tempat operasi katarak sehingga semua layanan dapat dijangkau dengan mudah.

“Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku akan memfasilitasi peralatan atau bahan yang tidak dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara,” katanya.

Pemkab Malra dapat menunjuk satu lokasi atau tempat penampungan untuk masyarakat yang melakukan operasi katarak dari area jauh atau pulau-pulau.

Khusus untuk khitanan dan nikah masal disesuaikan tempat dan diharapkan berlangsung serempak diberbagai titik yang ditentukan bersama Pemda Malra dan Kementerian Sosial. (RED)

<p>The post Malra Buka Pendaftaran Bakti Sosial Terintegrasi Kemensos first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Sore hari ini kita bisa berjumpa bersama dengan bapak-bapak ibu dari Kementerian Sosial untuk bertemu secara langsung dengan para pengungsi korban kebakaran pasar Gambus yang hari ini menempati pasar Gotong Royong sebagai tempat pengungsian,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ambon sangat prihatin atas kejadian kebakaran ini. “Kami Pemerintah Kota Ambon sangat merasa terpukul dengan kejadian yang dalam kurun waktu satu bulan kebakaran sudah lima titik. Kebakaran sebelumnya itu hanya kecil dampaknya tidak terlalu meluas,” jelas Bodewin.

Untuk itu, Pemkot Ambon harus lebih siap, lebih tanggap untuk menghindari hal-hal seperti ini. ”Oleh karena itu semua hal yang kita alami hari ini saya selalu sampaikan bahwa tidak ada kita yang menginginkan musibah bencana. Tetapi kalau itu harus menimpa kita dan harus kita hadapi maka cara kita adalah menganggap bahwa ini adalah ujian Allah. Karena hanya dengan itulah kita bisa tetap tabah sabar menerima apa yang kita alami,” katanya.

Pemkot Ambon menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang dalam waktu singkat mendengar kejadian ini dan membantu korban kebakaran. Bodewin akan berupaya menangani pengungsi korban kebakaran ini dengan baik dan melakukan segala upaya untuk korban kebakaran.

”Kita menempatkan mereka di pasar Gotong Royong karena kondisi kota Ambon terus diguyur hujan. Kalau kita buat tenda di luar, saya yakin siang mereka kepanasan malam mereka kedinginan bahkan mungkin basah karena hujan. Karena itu kami tempatkan mereka di pasar Gotong Royong walaupun juga mungkin tidak sama dengan kondisi rumah yang mereka tempati tapi minimal ini yang paling terbaik,” jelasnya.

Bantuan Kemensos bagi warga terdampak korban kebakaran berupa pakaian dewasa pria sebanyak 200, pakaian dewasa wanita 100, pakaian anak 45, pakaian dalam pria 200, pakaian dalam wanita 100, mainan edukasi anak-anak 35 paket, kasur 103 lembar, family kids 50 paket, selimut 206 lembar, kids awards 35 paket, makanan anak 35 paket dan makana siap saji 50 paket. (ADI)

<p>The post Pemkot Ambon Serahkan Bantuan Kemensos untuk Korban Kebakaran first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tercatat per Mei 2023, sebanyak 14 kasus terjadi di daerah berjuluk Pamahanunusa ini. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mendatangi kediaman FP (13), anak yang menjadi korban rudapaksa hingga hamil dan melahirkan oleh tetangganya di Kecamatan Teon Nila Serua.

Duduk di samping FP, Risma menggenggam erat tangan siswi kelas 6 SD itu sembari menyemangatinya dan keluarganya agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan.

Sebelumnya, FP dan keluarganya telah menerima pemulihan psikososial melalui hipnoterapi, terapi seni, konseling, dan edukasi perawatan diri, pengasuhan, dan pendampingan. “Kamu harus terus semangat, terus sekolah ya sayang. Ibunya juga harus kuat supaya bisa mendampingi anaknya,” kata Risma melalui keterangan tertulis Biro Humas Kementerian Sosial, Jumat (5/5/2023)

Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Sentra Meohai Kendari memberikan bantuan atensI kepada FP senilai Rp13.181.500. Dan bantuan kewirausahaan kepada keluarga FP senilai Rp6.000.000.

Kasus rudapaksa yang dialami FP adalah satu dari belasan kasus asusila yang terjadi di Malteng. Per Mei 2023, sebanyak 14 kasus asusila yang dialami anak-anak dan dewasa telah terjadi.

Menyadari gentingnya hal ini, Mensos Risma siap membantu pembentukan satgas penanganan masalah sosial di Malteng. “Sudah diskusi dengan Pak Penjabat Bupati Malteng beserta aparat pemerintah daerah lainnya bahwa pembentukan Satgas sosial ini penting. Kita arahkan agar masyarakat berkegiatan positif sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan hal-hal negatif,” kata Risma.

Serahkan Bantuan

Malteng dikenal dengan hasil pertaniannya. Potensi alamnya menjanjikan namun masih terdapat keterbatasan dalam pengolahannya. “Nanti saya akan bantu alat-alat pertaniannya. Banyak hasil alam yang bisa diolah di sini, kalau alat yang digunakan modern pasti hasilnya bukan hanya padi dan jagung tapi bisa berbagai macam buah-buahan,” kata Mensos Risma.

<p>The post Kemensos Bentuk Satgas Sosial di Maluku Tengah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dokumen diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Arif Nahari di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Rovik didampingi kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Tim Pengkajian dan keluarga A.M Sangadji dari Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Dokumen itu akan ditelaah atau diverifikasi secara administrasi oleh Pemerintah Pusat. Namun persyaratan administrasi yang diserahkan, dinilai telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Secara administrasi dokumen yang diserahkan dianggap sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, Komisi IV bersama tim pengkajian meminta bantuan maupun dorongan dari masyarakat agar almarhum A.M Sangadji ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” kata Rovik.

Komisi IV DPRD Maluku, Dinas Sosial dan tim pengkajian juga telah meminta bantuan dari sejumlah pihak terkait dokumen usulan yang sudah diserahkan ke Kemensos RI. “Kita minta agar pihak-pihak tersebut mendorong A.M Sangdji sebagai pahlawan nasional. Mereka siap perjuangkan yang saat ini tengah kita lakukan,” ujar politisi PPP ini.

Dokumen pengusulan yang telah diserahkan akan dikaji dan diverifikasi kembali. Namun jika ada hal-hal yang belum terpenuhi akan dikonfirmasikan kembali. Karena memang secara administrasi sudah clear berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kemensos.

Batas Pengusulan 31 Maret

Batas pengusulan sampai 31 Maret 2023. Karena itu, Komisi IV menyerahkan dokumen lebih awal agar hal-hal yang masih kurang bisa dilengkapi. Setelah itu, akan dibentuk tim peneliti dan pengkaji di pusat. Tim ini akan bekerja selama delapan bulan. Setelah itu dibentuk Dewan Gelar untuk menetapkan A.M Sangadji sebagai pahlawan nasional.

“Kami merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan. Kami sudah sampaikan, bahwa kami datang atas nama rakyat Maluku yang ada di seluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan baik moril atau politik kepada almarhum A.M Sangadji ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” kata Rovik.

Dalam dokumen itu sudah dijelaskan tentang sosok dan perjuangan A.M Sangadji untuk Indonesia sehingga saat pertemuan dengan Kemensos, tidak lagi menjelaskan berbagai persoalan yang saat ini tengah diperjuangkan.

Setelah 31 Maret, Komisi IV akan kembali melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang berkompeten agar maksud dan tujuan bisa terakomodir dan tercapai.

“Doa restu dari masyarakat Maluku sangat kita butuhkan agar apa yang kita perjuangkan ini mendapat ridho. Kalau dari penjelasan Kemensos kami yakin sungguh, tinggal bagaimana didorong oleh pemerintah daerah dan masyarakat Maluku saja,” katanya.

Komisi IV akan mendorong dan mengawal proses tersebut. Segala persyaratan yang diajukan sudah sesuai keinginan pemerintah. Rekomendasi gubernur Maluku, dukungan PP2GD, kemudian biografi tentang A.M Sangadji juga menjadi variabel pendukung.

“Semua sudah clear. Berbagai dokumen dari zaman Jepang maupun Belanda telah kita jadikan sebagai salah satu lampiran. Dari syarat-syarat yang ada, A.M Sangadji sudah sah, dan bagi kami dia sudah pahlawan. Tinggal disahkan secara de facto dan de jure,” ujarnya lagi.

<p>The post Perjuangkan A.M Sangadji Pahlawan Nasional, DPRD Maluku Serahkan Dokumen ke Kemensos first appeared on Sentraltimur.com.</p>