Dengan putusan itu, hasil Pilkada Buru tahun 2024 tetap sah dan sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasca penghitungan ulang di TPS 19 Desa Namlea dan PSU di TPS 02 Desa Debowae, KPU Buru menetapkan paslon nomor urut 2, Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai peraih suara terbanyak, mengungguli tiga paslon lain di Pilkada Buru.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) dilaksanakan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025 yang diajukan paslon Amus Besan-Hamsah Buton.

Paslon yang diusung PKB, PKS, PAN dan PSI ini meraih 22.408 suara, menang tipis atau selisih 62 suara dari pesaing terdekatnya, pasangan nomor 4 Amus Besan-Hamsa Buton yang meraup 22.346 suara.

Putusan MK sekaligus memastikan bahwa tidak ada perubahan dalam hasil akhir pemilihan, sehingga pasangan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Buru akan dilantik sesuai jadwal.

Putusan MK yang bersifat final and binding atau final dan mengikat ini disambut gembira partai politik pendukung, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kami menyambut gembira keputusan ini dan berharap semua pihak dapat menerima keputusan MK,” kata Ketua DPW PKS Maluku, Abdul Asis Sangkala, Senin (5/5/2025).

Kemenangan paslon dengan jargon IKHLAS ini menurutnya merupakan kemenangan untuk masyarakat Buru. “Pilkada telah berakhir, ini kemenangan bersama, saatnya kita semua berharap Pak Ikram Umasugi dan Pak Sudarmo dapat menjadi pemersatu dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan semua elemen untuk bisa bergandengan tangan membangun kabupaten Buru,” kata Sangkala yang juga wakil ketua DPRD Maluku ini.

Dipimpin oleh sosok yang berkomitmen pada kepentingan publik, dia berharap dibawa kepemimpinan baru, daerah berjuluk Retemena Barasehe ini semakin maju, adil dan sejahtera. “Doa dari masyarakat diharapkan agar pemimpin baru ini menjadi pemimpin yang baik, mampu menjaga amanah untuk kemaslahatan masyarakat kabupaten Buru kedepan,” ujar Sangkala.

<p>The post Umasugi-Sudarmo Pimpin Buru, Ini Harapan PKS Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

MK telah membacakan putusan diterima dan tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kabupaten Buru. MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan PPHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024.

Putusan  dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (5/5/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena dinilai tidak jelas atau kabur (obscuur).

“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan mengutip laman mkri.id.

Permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025, khususnya terkait hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Namun, Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak disertai dengan petitum yang lengkap. Pemohon hanya meminta pembatalan hasil perolehan suara tanpa mengajukan langkah lanjutan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS).

Menurut Mahkamah, hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih warga di TPS yang bersangkutan.

Mahkamah juga menemukan adanya pengulangan permohonan (redundansi) dalam petitum angka 5, Pemohon mencantumkan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae dua kali. Redundansi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai maksud sebenarnya dari Pemohon, serta berpotensi menyebabkan suara dihitung dua kali.

“Dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata jika Mahkamah mengabulkan petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih dan dihitungnya suara pemilih sebanyak 2 (dua) kali. Hal demikian justru akan menimbulkan pertentangan dengan prinsip utama dalam pemilihan umum yaitu satu orang, satu suara, satu nilai (one person, one vote, one value). Oleh karenanya, petitum yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur),” ujar Arief.

<p>The post Umasugi-Sudarmo Siap Pimpin Buru, MK Tolak Gugatan Amus-Hamsah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Gugatan ini terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Dabowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Gugatan oleh pasangan akronim AMANAH ini telah didaftatkan ke MK, Kamis (10/4/2025) sore.  Terdaftar di MK dengan registrasi perkara nomor 4/PAN/MK/e-AP3/04/2025.

Pasangan AMANAH kembali mengajukan sengketa Pilkada Buru ke MK dengan dalil adanya sejumlah kecurangan saat proses pencoblosan hingga pelanggaran yang dilakukan KPU Buru. Sebelumnya AMANAH melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru tahun 2024 di MK pada Desember lalu.

MK dalam putusannya pada 24 Februari 2025, mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah. Putusan MK memerintahkan KPU Buru menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS). PSU dilaksanakan di TPS 2 Desa Dobowae dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea.

Pilkada Buru 2024 diikuti empat paslon; nomor urut 1 Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim, nomor urut 2 Ikram Umasugi-Sudarmo, nomor urut 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi dan nomor urut 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Hasil PSU di TPS 2 Dobowae paslon nomor urut 1 hanya meraih 2 suara, nomor urut 2 meraup 239 suara, nomor urut 3 nihil atau tidak memperoleh suara. Suara terbanyak diraih paslon nomor urut 4 yang mendapatkan 272 suara. Tercatat hanya 2 suara tidak sah.

Sementara PUSS di TPS 19 Desa Namlea, total suara sah dan tidak sah sebanyak 406 suara, 2 diantaranya tidak sah.

Hasil penghitungan ulang surat suara, paslon nomor urut 1 dari semula meraup 158 suara berkurang 1 suara atau meraih 157 suara, nomor urut 2 dari 125 menjadi 124 suara, nomor urut 3 tetap meraih 68 suara. Begitu pun paslon nomor urut 4 perolehan suara tidak bergeser atau tetap mengumpulkan 55 suara.

Siap Ladeni

Menanggapi gugatan yang kembali diajukan paslon AMANAH ke MK, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Zain Sangadji memberikan tanggapan.

<p>The post Amus-Hamsah Gugat PSU Pilkada Buru di MK, KPU Siap Ladeni first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelaksanaan PSU dan PUSS sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025.

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah. Putusan MK memberikan batas waktu maksimal 45 hari untuk pelaksanaan PSU dan PUSS.

Pelaksanaan PSU dan PUSS Pilkada Buru dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (5/4/2025).

Komisioner KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji menyampaikan PSU dilaksanakan di TPS 2 Dobowae bertempat di Kantor Desa Dobowae.  Sedangkan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, di pelataran kantor sementara KPU di Nametek, Namlea.

Hasil hitung ulang TPS 19 Desa Namlea dan PUSS pada TPS 2 Dobowae akan digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak dibatalkan MK sampai pada pleno tingkat kabupaten.

“Berdasarkan hasil penggabungan tersebut KPU kabupaten Buru akan menetapkan dengan surat keputusan yang akan menggambarkan perolehan suara setiap paslon,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Jumat (4/4/2025).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Maluku ini mengatakan
distribusi C pemberitahuan KWK sudah disampaikan kepada pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan banyak pihak, terutama Pj. Bupati Buru, Kapolres Buru, Komandan Kodim 1506, Kabinda Maluku, Dirintelkam Polds Maluku dan seluruh pihak yang telah memastikan keamanan dan kesiapan pelaksanaan PSU dan hitung ulang. Tentu harapan kami para pemilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pada Pilkada Buru 2024, sebelumnya KPU Buru menetapkan pasangan Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai peraih suara terbanyak.

Paslon Ikram-Sudarmo meraih 22.414 suara atau unggul 287 suara dari pesaing terdekatnya paslon Amus Besan-Hamsah Buton yang meraup 22.127 suara.

<p>The post Besok, KPU Buru Gelar PSU di TPS 2 Dobowae dan PUSS TPS 19 Namlea first appeared on Sentraltimur.com.</p>

MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam putusannya MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea.

Hasil putusan MK ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi dalam sidang putusan yang berlangsung, Senin (24/ 2/2025).

“Memerintahkan termohon untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa
Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan dan tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024,” kata Suhartoyo.

MK juga memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea disebabkan perbedaan angka pada model C hasil.

Perintah PSU dan penghitungan ulang surat suara di TPS 2 Desa Debowae dan TPS 19 Desa Namlea harus dilakukan KPU dalam waktu 45 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menambahkan berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan terhadap barang bukti berupa DPT, DPTb di TPS 2  dan TPS 4 Desa Debowae ditemukan adanya pemilih ganda yang mencobos lebih dari sekali

Pemilih atas nama Jamingah yang membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Debowae.

“Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini apakah nama Jamingah pada DPT TPS 2 Desa Debowae digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 ataukah digunakan oleh orang lain,” katanya.

Kasus serupa juga ditemukan di TPS 2 dan TPS 5. Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi kejadian khusus karena adanya pemilih ganda di TPS tersebut.

Sementara untuk kasus di TPS 19 Desa Namlea, hakim MK menyoroti ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah pasangan calon.

<p>The post Kabulkan Gugatan Amus Besan, MK Putuskan Hitung Ulang Suara dan PSU  di Pilkada Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan digelar dalam rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan bupati dan wakil bupati Malra terpilih di Hotel Aurelia Kimson, Kamis (6/2/2025) malam.

Rapat pleno dilaksanakan pasca Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Malra Martinus Sergius Ulukyanan-Ahmad Yani Rahawarin, Rabu (5/2/2025).

Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat menyampaikan rapat pleno terbuka merujuk surat dinas KPU RI nomor 232 tahun 2025 tentang rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah diputus dismissal oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain surat dinas itu, KPU Malra berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf b dan Pasal 60 ayat 2 peraturan KPU nomor 18 tahun 2024.

Penetapan Hanubun-Rahantoknam sebagai bupati dan wakil bupati Malra terpilih tertuang dalam surat keputusan KPU Malra nomor 2 tahun 2025.

Pilkada Malra 2024 diikuti tiga pasangan calon. Paslon nomor urut 3, Hanubun-Rahantoknam pemenang Pilkada Malra meraih 28.929 suara atau 48,4 persen dari total suara sah 59.757.

Rapat pleno dihadiri Pemda Malra, Forkopimda, Bawaslu, Parpol peserta kontestasi Pilkada, dan tokoh agama. Sementara bupati dan wakil bupati Malra terpilih Hanubun-Rahantoknam yang berada di luar daerah mengikuti rapat pleno via daring.

Jaga Perdamaian

Bupati Malra terpilih Muhamad Thaher Hanubun mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan perdamaian. Menurutnya perbedaan dalam pesta demokrasi adalah aset.

“Tidak ada kata lain, selain kami berdua mengucapkan banyak terimakasih kepada KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik dan juga semua tim yang ada di ohoi (desa) yang telah bekerja untuk kemenangan ini,” kata Hanubun melalui rekaman video, Jumat (7/2/2025).

<p>The post Pasca Putusan MK, KPU Tetapkan Hanubun-Rahantoknam Bupati dan Wakil Bupati Malra Terpilih first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kemendagri menyatakan terdapat 505 kepala daerah yang akan dilantik secara serentak, 11 diantaranya dari Maluku minus kabupaten Buru.

Berdasarkan Surat MK Nomor 76/AP.03.05/01/2025 perihal Penyampaian Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 pada 6 Januari 2025, pada Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) terdapat 54,31 persen pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Daerah tanpa gugatan berjumlah 296 daerah terdiri atas 21 provinsi, 225 kabupaten, dan 50 kota. Berikut daerah yang terdapat gugatan sebanyak 249 daerah yang terdiri atas 16 provinsi, 190 kabupaten, dan 43 kota.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan para kepala daerah yang kemenangannya sempat digugat di MK akan diikutkan dalam seremoni pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari 2025.

“Iya betul (dilantik serentak). Total ada 505 kepala daerah yang insyaallah akan dilantik tanggal 20 (Februari),” kata Bima mengutip tempo.co, Kamis (6/2/2025).

Kemendagri masih berkomunikasi dengan beberapa instansi untuk mempersiapkan agenda pelantikan kepala daerah secara serentak tersebut. Termasuk dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Istana Kepresidenan.

Hal senada diungkapkan Komisioner KPU Iffa Rosita. Dia memastikan para kepala daerah yang sengketanya sudah tidak lagi dilanjutkan oleh MK dapat ikut dilantik serentak bersama dengan kepala daerah lainnya yang tidak bersengketa sesuai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, beberapa waktu lalu.

“Sesuai hasil rapat dengar pendapat harapannya semua sesuai rencana bisa dilantik serentak tanggal 20 Februari 2025,” ujar Iffa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 pada 20 Februari 2025. Pelantikan serentak itu dilakukan untuk kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK dan gugatannya ditolak MK.

Tito menyampaikan keinginan Prabowo tersebut dalam rapat dengan Komisi II DPR, KPU Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pada, Senin (3/2/2025).

Mereka mengadakan rapat tentang pelantikan kepala daerah setelah MK mempercepat jadwal sidang putusan dismissal menjadi 4 dan 5 Februari 2025. “Kami melihat bahwa dengan adanya putusan dismissal tanggal 4 dan 5 Februari itu membuka peluang terjadinya pelantikan besar yaitu yang non-sengketa sama dismissal,” kata Tito.

MK telah rampung membacakan putusan sela atau dismissal pada 4-5 Februari 2025. Hasilnya, MK tidak melanjutkan 270 perkara, sementara 40 perkara lainnya lanjut ke tahap sidang pembuktian. Sidang pembuktian akan dilangsungkan 7-17 Februari 2025.

Jumlah ini hanya 12,9 persen dari total sengketa Pilkada Serentak 2024 yang telah teregistrasi di MK sebanyak 310 perkara.

Tunggu Perpres

Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengatakan meski sudah menyepakati tanggal 20 Februari, Perpres itu penting sebagai landasan untuk pelantikan serentak.

<p>The post 505 Kepala Daerah Dilantik 20 Februari, 11 dari Maluku Minus Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hasilnya, MK tidak melanjutkan 270 perkara, sementara 40 perkara lainnya lanjut ke tahap sidang pembuktian. Jumlah ini hanya 12,9 persen dari total sengketa Pilkada Serentak 2024 yang telah teregistrasi di MK sebanyak 310 perkara.

MK membacakan 158 perkara pada sidang yang digelar Selasa (4/2/2025) dan 152 perkara pada Rabu (5/2/2025).

Seluruh perkara itu menghasilkan putusan atau ketetapan yang beragam. Pada sidang pembacaan Selasa, MK memutus sebanyak 138 perkara yang tak berlanjut. Dengan rincian 97 perkara tak diterima, enam perkara tidak berwenang, 27 perkara ditarik kembali, delapan perkara gugur.

Lalu pada sidang pembacaan Rabu, MK memutus sebanyak 132 perkara tak berlanjut ke sidang pembuktian. Dengan rincian 130 putusan tak dapat diterima dan dua perkara ditarik kembali.

Dari 40 perkara yang berlanjut ke sidang pembuktian. Hanya tiga perkara yang merupakan sengketa hasil Pilgub. Sementara 37 perkara lainnya merupakan sengketa hasil Pilkada di tingkat kabupaten/kota.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan MK telah menerima 310 perkara yang teregistrasi. Namun, jika didasarkan pada wilayah, MK mencatat gugatan hanya terjadi pada 249 daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota.

“Karena ada satu daerah itu (laporannya) dua atau tiga perkara. Dari pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian,” kata Arief di Gedung MK.

Arief menjelaskan sidang pembuktian yang akan dilangsungkan pada 7-17 Februari 2025 mengharuskan para pemohon, terkait, dan termohon, untuk mempersiapkan berbagai bukti, dan data. Sekaligus, mempersiapkan para saksi dan ahli untuk memperkuat argumentasi.  

KPU dan Bawaslu koordinasikan dengan jajarannya untuk kelancaran sidang selanjutnya ke tahap pembuktian, karena pembuktian pendalamannya lebih detail dan lebih komprehensif.

“Tahap pembuktian mungkin (mengulik) kedalaman lebih detail dan komprehensif, termasuk mungkin juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan proses-proses lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai,” jelasnya.

Dari 40 perkara yang lanjut ke tahap sidang pembuktian, salah satunya dari Maluku yaitu terkait sengketa Pilkada Buru. Perkara 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut, 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada MK membatalkan keputusan Termohon Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

KPU Buru menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai pemenang Pilkada 2024.

Hasil rekapitulasi, pasangan nomor 2 dengan jargon IKHLAS ini unggul, meraih 22.414 suara dari total suara sah sebanyak 78.122 suara.

Pasangan yang diusung PKB, PKS, PAN dan PSI ini menang tipis dengan selisih 287 suara dari pesaing terdekatnya, pasangan nomor 4 Amus Besan-Hamsah Buton yang meraih 22.127 suara.

Pasangan nomor 1 Muhammad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim berada di posisi ketiga meraih 21.064 suara. Sedangkan pasangan nomor 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi berada di posisi terakhir dengan perolehan 12.517 suara.

10 Gugatan Tak Diterima

Pilkada serentak tahun 2024 di Maluku digugat 11 pasangan calon dari 9 kabupaten/kota, minus kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Tual.

<p>The post Sengketa Pilkada: 270 Gugur, 40 Gugatan Lanjut Sidang Pembuktian Termasuk Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Ambon 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tadi Salampessy-Dominggus Luhukay.

Sidang pengucapan putusan atau ketetapan di ruang sidang pleno gedung 1 MK, Rabu (5/2/2025) malam. Sidang putusan sela atau dismissal dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi.

MK memutus permohonan perkara nomor 246/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Ambon tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2024 tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan.

Arsul menjelaskan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur permohonan perselisihan hasil pemilihan diajukan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan, ataupun hal-hal lain. Bahkan, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain selain eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

“Berkenaan dengan eksepsi lain serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya,” ujar Arsul.

<p>The post MK Tolak Gugatan, Bodewin-Elly Toisutta Pimpin Kota Ambon first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Putusan perkara nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di ruang sidang pleno gedung 1 MK, Rabu (5/2/2025).

“Dalam pokok permohonan, kami menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra dan tujuh hakim konstitusi lainnya.

Alasan utama penolakan adalah karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 158 UU Pilkada. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Suhartoyo membacakan amar putusan.

Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

Hasil Pilkada Malteng paslon nomor urut 1 Mirati Dewaningsih–Dani Nirahua memperoleh 30.360 suara, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam mendapatkan 50.149 suara.

Berikut paslon nomor urut 3 Andi Munaswir–Tina Tetelepta 54.192 suara, dan paslon nomor urut 4, Zulkarnain Awat–Mario Lawalata memperoleh 57.988 suara. Total suara sah Pilkada Maluku Tengah 2024 sebanyak 192.689 suara.

Dengan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait (Zulkarnain-Mario) jauh di atas ambang batas sengketa suara 2 persen, MK menilai tidak ada dasar kuat untuk mengabulkan gugatan.

Pemohon dalam dalilnya menyebutkan selisih suara tersebut terjadi akibat adanya keterlibatan Pj. Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa mendukung dan memenangkan Paslon Zulkarnain atau Ozan Awat–Mario Lawalata.

Hal ini menurut Pemohon telah direncanakan sejak pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada Mei 2024 dan Rakib Sahubawa sebagai Dewan Pembina.

<p>The post Gugatan Ditolak MK, Ozan-Mario Sah Pimpin Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>