Melalui forum ini aspirasi masyarakat bertemu dengan perspektif teknis organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menghasilkan rencana kerja yang selaras dengan kebijakan daerah, dan menjadi jawaban permasalahan masyarakat.

Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menegaskan rencana kerja harus selaras dengan arah RKPD yang mengacu pada RPJMD, sehingga dapat berkontribusi langsung bagi pencapaian visi besar yakni, Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat.

Untuk itu ia minta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencanaan untuk dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang masuk Renja 2027, wajib hukumnya memiliki benang merah yang jelas, searah dengan visi dan misi pemerintah daerah sehingga dapat berdampak langsung terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencana, pastikan setiap program dan kegiatan yang masuk dalam Renja 2027 memiliki benang merah yang jelas. Dari visi daerah, turun ke misi, turun ke tujuan, sampai ke sasaran Renstra, turun ke program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan berdampak,” kata Hanubun saat membuka forum lintas perangkat daerah penyusunan rencana kerja OPD tahun 2027 di Aula kantor bupati, Rabu (11/3/2026).

Ia mengintakan pimpinan OPD fokus pada program yang berdampak positif, bukan program yang banyak. Keterbatasan anggaran mengharuskan perangkat daerah agar lebih selektif dalam perencanaan, lebih baik sedikit program namun terukur, dan berdampak nyata dari pada banyak kegiatan yang masing-masing hanya bisa berjalan setengah hati karena anggaran yang terlalu tipis.

“Saya meminta kepada setiap kepala OPD untuk berani memprioritaskan dan berani memangkas program yang tidak memberikan dampak yang signifikan,” kata bupati. (RED)

<p>The post Bupati Malra Ingatkan Rencana Kerja OPD Selaras dengan RKPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Perampingan OPD untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimal melayani masyarakat. “Perampingan OPD bukan sekadar pengurangan jumlah perangkat daerah, melainkan upaya membangun sistem kerja yang efisien dengan prinsip miskin struktur, tapi kaya fungsi,” kata Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun kepada awak media di Kantor DPRD Maluku, Senin (19/1/2026).

Dia berharap Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan perampingan OPD. Efektivitas perampingan memberikan gambaran tentang kerja-kerja yang optimal. “Meski kita miskin struktur, tapi kaya fungsi, seperti dulu kala,” ujarnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu mencontohkan sejumlah daerah dengan pendapatan tinggi seperti Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan, mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, meski jumlah OPD tidak terlalu banyak. “Daerah-daerah yang punya pendapatan tinggi saja OPD-nya tidak terlalu banyak,” ujar Benhur mengingatkan.

Dia berharap pemerintah daerah memiliki kajian yang matang terkait penataan OPD agar perampingan dapat dilakukan secara tepat dan berorientasi pada peningkatan kinerja. “Daerah ini harus lebih optimal dengan mengefisienkan tubuh OPD-nya. Jangan seperti pemerintah pusat, kementerian banyak tapi kerjanya belum tentu baik,” tegasnya.

Benhur mengusulkan jumlah OPD di Pemprov Maluku tidak lebih dari 32 OPD sehingga memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan dapat dikelola dengan baik. (RED)

<p>The post Benhur Soroti Gemuknya OPD Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelantikan ini sebagai langkah strategis memperkuat kinerja pemerintahan di tahun 2026. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil seleksi terbuka JPTP yang telah mengantongi rekomendasi Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 6945 Tahun 2025 yang diterbitkan pada hari yang sama.

Bodewin menjelaskan dasar pelantikan mengacu pada Surat Panitia Seleksi Nomor 19/PANSEL/JPTP/XII/2025, yang memuat hasil penilaian seluruh tahapan seleksi serta rekomendasi teknis dari BKN.

Tujuh pejabat yang dilantik yaitu Henly Claudya Simatauw sebagai Kepala Dinas Perikanan; Alfian Lewenussa sebagai Sekretaris DPRD Kota Ambon; Herman Semmy Tetelepta sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berikut Johan Stefanus Norimarna sebagai Kepala Dinas Kesehatan; Marsia Mulan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Siegers Vebyana sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM; serta Frits Raimond M. Tatipikalawan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bodewin menegaskan pelantikan dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2025 agar para pejabat definitif memiliki waktu mempersiapkan program dan kebijakan secara optimal. “Dengan pelantikan ini, pada awal tahun 2026 seluruh OPD sudah dipimpin pejabat definitif, tidak lagi Pelaksana Tugas (Plt), sehingga kewenangan pengambilan keputusan bisa berjalan maksimal,” ujar Bodewin di Balai Kota Ambon, Jumat (19/12/2025).

Mulai 2026 para pejabat sudah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola OPD masing-masing, namun tetap dituntut membangun koordinasi lintas sektor secara solid. “Di tahun depan, saudara-saudara sudah memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan, tentu dengan tetap menjaga koordinasi yang baik,” katanya.

<p>The post Wali Kota Ambon Lantik 7 Pejabat, Dorong OPD Tingkatkan Kinerja first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Skema bisnis tersebut bertujuan guna peningkatan pendapatan yang harus lebih dari tahun kemarin. “Urgensi rapat hari ini kan kita bangker khusus dengan rekan-rekan dari OPD-OPD yang menghasilkan pendapatan, tapi juga dari Badan Usaha Milik Daerah. Kita dorong dan kita berusaha untuk mereka meningkatkan pendapatan daerah dan kontribusinya bagi daerah,” kata Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun kepada pewarta, Jumat (21/11/2025).

OPD diminta memasukkan skema bagaimana memperoleh pendapatan, skema bisnisnya, kemudian peningkatan pendapatan dibandingkan tahun kemarin. “BUMD juga harus kita dorong. Ini ada Dok Wayame, Panca Karya, Bank Maluku, dan Maluku Energi Abadi. Kalau Maluku Energi bisnisnya equity, saham, jadi nanti kita tunggu PI-nya harus selesai dulu,” ujar Watubun.

Dia menitikberatkan pada Dok Wayame. “Selama ini direktur dan bendaharanya menumpuk kekayaan di rumahnya. Saya harap manajemen yang baru ini tidak seperti mereka,” kata Watubun.

Watubun mendorong PD Panca Karya menggalakan bisnis bidang kehutanan, kelautan, transportasi dan unit-unit bisnis yang lain yang bisa memberikan kontribusi, termasuk Pasar Mardika.

Dia menjelaskan Pasar Mardika ditargetkan Rp 18 miliar, ternyata hasilnya hanya 900 juta lebih. Dan proyeksi mereka saat ini Rp 5 miliar. “Ya, saya kira kalau ukurannya seperti itu, ini mengancam kita punya proyeksi-proyeksi ke depan,” ungkap ketua DPD PDIP Maluku ini.

Dia mengusulkan agar pengelolaan pasar Mardika diserahkan ke Pemerintah Kota Ambon dengan skema bagi hasil. “Sebenarnya kasih ke Pemerintah Kota Ambon saja. Karena mereka punya Pol PP, ada unit kebersihan, sehingga penataan pasar itu lebih manusiawi. Dan orang bisa tertarik untuk ada di dalam dan berdagang di dalam. Itu yang kita harapkan,” usul Watubun.

Deviden Bank Maluku

Sementara mengenai Bank Maluku dan Maluku Utara, Watubun menyebutkan deviden hampir mendekati Rp 51 miliar. “Kita harapkan naik lagi, apalagi gubernur sudah tegas, harus irit-irit ya. Gaji direksi dan komisaris, ya jangan terlalu tinggi,” ujarnya.

<p>The post DPRD Maluku Dorong OPD Tingkatkan PAD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komisi III menilai tekanan fiskal yang semakin kuat dapat mengganggu kualitas pelayanan publik jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan sejak tahap perencanaan.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu menyebutkan pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp 3,1 triliun diperkirakan anjlok menjadi sekitar Rp 2,4 triliun pada 2026.

Penurunan signifikan ini berdampak langsung pada penyusunan pagu anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Ketika pendapatan turun, otomatis pagu OPD ikut menurun. Tapi pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Itu harus tetap menjadi prioritas. Karena itu OPD wajib melakukan reorientasi program,” tegas Halimun kepada pewarta di Gedung DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).

Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, dia menekankan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama Pemprov.

Peran badan usaha milik daerah (BUMD) seperti BPDM, Pancakarya, dan Maluku Energi yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi nyata. “BUMD tidak boleh menjadi beban. Mereka harus menunjukkan kinerja konkret. Tidak ada lagi alasan meminta penyertaan modal kalau kontribusinya belum jelas,” ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat itu menilai besarnya beban belanja daerah membuka opsi kembali kepada skema pinjaman untuk mendukung pencapaian visi-misi gubernur. “Kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada, visi-misi gubernur jelas tidak akan berjalan. Karena itu opsi pinjaman patut dipertimbangkan,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar Pemprov menelaah pengalaman sebelumnya terkait pinjaman ke PT SMI. Setiap proyek yang dibiayai lewat pinjaman harus terukur, memberi manfaat, dan tidak hanya berfokus pada satu dinas tertentu.

Menurutnya program di OPD seperti Dinas perhubungan, pertanian, perikanan, kehutanan hingga kesehatan harus ikut mendapat perhatian apabila berpotensi meningkatkan pelayanan publik maupun kontribusi PAD.

<p>The post Pendapatan APBD 2026 Diprediksi Turun, Pemprov Maluku Didorong Prioritaskan Layanan Publik first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pejabat tinggi pratama atau eselon II yang dilantik sebelumnya telah mengikuti fit and job pada Juni 2025. Pelantikan berdasarkan surat keputusan bupati nomor: 800/112 /BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBT.

Bupati juga mengangkat pelaksana tugas atau Plt pimpinan di sejumlah OPD lingkup Pemda SBT. Pengangkatan merujuk pada surat keputusan bupati nomor: 800.1.3.1/113.5/2025 tentang Pejabat Pelaksana Tugas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBT.

Bupati Fachri mengatakan pelantikan pejabat tinggi pratama merupakan bagian dari upaya untuk mengelola tata pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel melalui uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

“Jabatan yang dipercayakan kepada saudara-saudara adalah amanah pimpinan yang harus dijaga, dijalankan dengan sebaik-baiknya dibarengi kejujuran keikhlasan dan tanggung jawab moral yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Fachri mengingatkan.

Dia berharap para pejabat yang dilantik segera beradaptasi melakukan inovasi, meningkatkan kinerja organisasi serta kontribusi dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten SBT yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.

“Dua hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, pertama untuk mereka yang tadi dilantik dan yang kemarin sudah dilantik. Saya akan mengundang masing-masing saudara bertemu dengan saya untuk membicarakan apa yang jadi target saya dari tiap bidang yang saudara pimpin. Tiap dinas yang saudara pimpin dan selanjutnya akan ada penandatanganan pakta integritas sebagai acuan bagi saya dalam mengukur kinerja saudara-saudara dan paling lambat setiap enam bulan,” tegas Fachri.

<p>The post Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Bupati: Tiap 6 Bulan Saya Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

‎Ia menyebut jika dirunut kebelakang proses penetapan APBD tahun anggaran 2019 sampai 2024, ada tindakan copy paste atau Copas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Malteng.

‎Tehuayo mengungkapkan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Malteng dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024, Kamis (28/8/2025).

‎‎”Kalau kita runut lagi ke belakang terkait dengan proses penetapan APBD dari tahun 2019- 2025 kebanyakan yang terjadi di OPD adalah copy paste,” tegas Tehuayo.

‎Ia mengungkapkan, jika buka-bukaan soal (penetapan) anggaran, Fraksi PKB dengan tegas menyampaikan kepada Sekda Malteng untuk sama-sama melihat daerah ini dengan hati.

‎‎”APBD ialah uang masyarakat hanya dititipkan kepada anggota DPRD dan pihak eksekutif dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bukan kepada kelompok tertentu yang terjadi hari ini,” tegas anggota Komisi II DPRD Malteng ini.

‎‎Ia turut mengkritisi laporan pertanggungjawaban APBD 2024 dari Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa. ‎‎Menurutnya, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2024 jika dilihat dari indikator capaian yang dilakukan, hal itu tidak rasional.

‎‎Salah satunya, Kabupaten Maluku Tengah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‎”Bahwa opini dasarnya ialah pengambilan keputusan semuanya tertib semuanya taat, namun yang terjadi hari ini di Kabupaten Maluku Tengah 10 kali dapat WTP tapi masyarakatnya makin miskin,” sesalnya.

‎Walau begitu, ia menyebut capaian tersebut adalah suatu pencapaian yang membanggakan dan harus dipertahankan. ‎‎”Karena opini WTP ini opini yang paling tinggi yang merupakan syarat minimal pemerintah daerah mengelola keuangan dengan tertib dan taat,” kata Tehuayo.

‎‎Walau begitu, ia berharap adanya langkah bersama yang diambil untuk berbenah untuk kemajuan kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa ini. ‎”Ini sebagai langkah awal bagi Malteng Bangkit untuk berbenah dari periode-periode sebelumnya,” ujarnya. (RED)

<p>The post Anggota DPRD Ini Sebut OPD Pemda Malteng Copas APBD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sekretaris Daerah (Sekda) Malteng, Rakib Sahubawa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kinerja.

Rakib menyampaikan itu saat Penandatanganan Komitmen Pemenuhan Dokumen Kelengkapan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) 2025 dan Penandatangan Pemberian Akses Langsung dan Tak Terbatas Dalam Internal Audit Carter (IAC).

Kegiatan dilaksanakan di operation room lantai 3 Kantor Bupati Malteng Rabu (6/8/2025), dihadiri Plt Asisten III Setda Irvan Rahmat dan pimpinan OPD lingkup Pemda Malteng.

Rakib menjelaskan dalam tata kelola pemerintahan, pengendalian dan pengawasan harus terus ditingkatkan. Salah satunya adalah pemenuhan dokumen kelengkapan MCSP.

“MCSP merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk mengawasi berbagai kinerja aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik serta kinerja aparatur sipil negara,” kata Rakib.

MCSP setiap tahun mendapatkan penilaian dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan survei integritas, Malteng berada di posisi 3 dari 11 kabupaten kota di Propinsi Maluku dan posisi 200 secara nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa MCSP Maluku Tengah tergolong rendah. Diharapkan komitmen OPD untuk memperbaiki kinerjanya agar posisi bisa naik baik di level Provinsi Maluku maupun di level nasional.

“Penyetoran pajak yang tidak tepat waktu juga akan menjadi temuan KPK dan berimbas kepada penundaan penyaluran dana bagi hasil,” ingatnya.

Kepada pimpinan OPD Rakib mengingatkan terus meningkatkan kinerjanya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Peningkatan ini mencakup peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan anggaran, pelayanan publik, penerapan sistem pelaporan yang terstruktur dan terstandarisasi serta terintegrasi,” kata Rakib. (ADI)

<p>The post MCSP Rendah, Sekda Malteng Dorong OPD Tingkatkan Kinerja first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bupati didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Yafet Lelatobur dan Kepala BKPSDM MBD, Eduard J. S. Davidz di Pendopo Bupati, Rabu (23/7/2025).

Ketua PKP Angkatan II, Erick W. Talakua menyampaikan, peserta PKP sebanyak 39 orang telah mengikuti pembelajaran secara online maupun offline di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku dan Studi Lapangan (Stula) di Desa Kamal, Desa Eti, Desa Waisarisa, Morekau Kabupaten Seram Bagian Barat.

PKP diberikan kesempatan menyusun aksi perubahan yang nantinya dapat menjawab berbagai persoalan di OPD masing-masing. “Kita saat ini diberikan kesempatan untuk menyusun aksi perubahan yang merupakan inovasi pemecahan masalah yang terjadi di OPD masing-masing. Semoga diharapkan lewat inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja OPD dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Talakua.

Peserta diklat PKP kali ini didominasi pejabat struktural baik itu Kepala Sub Bagian Kepegawaian hingga Kepala Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi, sehingga dalam pemecahan masalah yang diambil didominasi terkait masalah kepegawaian dan perencanaan.

“Ada inovasi terkait pelaporan dan evaluasi keuangan, penataan arsip, penilaian ekinerja pegawai hingga penyelesaian dan tindaklanjut rekomendasi BPK RI serta penataan aset milik daerah,” beber Talakua.

Dia berharap dengan audiensi bersama Bupati MBD, peserta PKP menjadi lebih semangat menyelesaikan aksi perubahan dan memberikan manfaat bagi MBD.

Bupati Noach mengatakan, pemerintah daerah telah mengirimkan sebanyak 39 orang ASN yang mengikuti PKP, dengan harapan selesai mengikuti diklat ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Saya mendukung semua ide dan gagasan melalui aksi perubahan yang disampaikan apalagi terkait dengan inovasi itu yang sangat penting sehingga ke depan dapat memberikan perubahan untuk MBD,” harap Bupati Noach.

<p>The post Peserta PKP MBD Paparkan Sejumlah Inovasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal ini tercermin ketika Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Maluku,menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan OPD di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (3/7/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala. Sangkala menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah yang baru mencapai 36,91 persen dari target lebih dari Rp800 miliar hingga pertengahan tahun 2025.

Dia menyampaikan masih banyak OPD yang belum memenuhi target, bahkan ada yang belum sama sekali merealisasikan pendapatannya.

DPRD mendorong Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Hasil Daerah (PHD) melakukan konsolidasi internal memperkuat pencapaian target. “Kita akan diskusikan secara spesifik bersama mitra komisi untuk mengurai kendala-kendala yang menghambat capaian retribusi ini,” kata Sangkala.

Harapannya, setiap program OPD bisa diarahkan untuk mendongkrak pendapatan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dalam waktu dekat, DPRD dan pemerintah daerah akan menggelar pembahasan prognosis semester II, dengan menekankan perlunya komitmen dan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Dia menyebut penting untuk mengoreksi target yang sudah tidak relevan, dan terus mendorong target yang masih memungkinkan dikejar.

DPRD dan pemerintah daerah juga telah sepakat untuk meninjau kembali Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, karena banyak tarif retribusi yang masih jauh di bawah standar dan perlu disesuaikan agar potensi PAD bisa dioptimalkan. (RED)

<p>The post Capaian PAD Rendah, DPRD Maluku Soroti Kinerja Pimpinan OPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>