Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) RAPBD menjadi KUA–PPA RAPBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dengan Pemda Malteng.

Sekda mewakili Bupati Malteng menyampaian pidato pengantar nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2026. Rapat Paripurna dihadiri Forkopimda, pimpinan TNI/POLRI, staf ahli bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir mengatakan tahun anggaran 2026 penuh tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini bukan hanya bagi Malteng, tetapi berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini setelah pemerintah pusat melalui kebijakan Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian dan pengurangan besaran transfer ke daerah (TKD).

“Kebijakan ini berlaku secara merata terhadap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, termasuk di Maluku Tengah, yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Bupati dalam sambutannya dibacakan Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).

Tahun anggaran 2026, Malteng mengalami pengurangan TKD sebesar Rp 177.030.099.000 atau 11,5% dari jumlah TKD tahun 2025.

Penurunan ini tentunya cukup signifikan dan memberi dampak langsung terhadap ruang fiskal, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan, penyelarasan program, serta penguatan tata kelola anggaran agar tetap mampu menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan pelaksanaan program prioritas daerah.

Dengan kondisi fiskal tersebut, Pemda Malteng menetapkan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 1.501.461.583.000 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 86.017.920.000.

<p>The post Sekda Malteng Tandatangani KUA-PPAS APBD 2026 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Malteng dinobatkan sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua dengan Program Kum Kreatif Melawan Rentenir.

TPAKD Award 2025 ini digelar pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Bupati Zulkarnain.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai utama TPAKD Award 2025. Penilaian mencakup berbagai indikator seperti inovasi program, efektivitas kebijakan, kolaborasi antar-instansi, serta dampak nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan di daerah.

Bupati Zulkarnain menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan ini. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan yang inklusif,” kata Bupati.

TPAKD Maluku Tengah aktif mendorong program inklusi keuangan melalui berbagai inisiatif, di antaranya edukasi literasi keuangan bagi pelaku UMKM, penguatan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan digitalisasi ekonomi di wilayah kepulauan Banda dan sekitarnya.

Melalui penghargaan ini, Maluku Tengah menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. (RED)

<p>The post Pemkab Malteng Raih TPAKD 2025 Terbaik first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Malteng, Kamis (28/8/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II Seth Latukarlutu, dan Wakil Ketua I DPRD Malteng Arman Mualo. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa, anggota DPRD, OPD dan Forkopimda.

Rakib Sahubawa dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahuan Anggaran 2024 menyatakan nilai ekuitas dana atau dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA APBD 2024 alami peningkatan hingga 61,81 persen. Ini menunjukkan keuangan daerah pada realisasi APBD Malteng 2024 dalam kondisi sehat.

Begitu juga dengan nilai aktiva daerah meningkat hingga 59,58 persen, menunjukkan penguatan struktur aset pemerintah daerah. Dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahuan Anggaran 2024 Sekda mengatakan realisasi APBD 2024 sebesar 93,05 persen.

Dengan masing-masing pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun atau sekitar 93,05 persen. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1,82 trillun, dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun atau sekitar 92,26 persen.

Demikian pula, nilai aset daerah meningkat sebesar 59,58 persen, yang menunjukkan penguatan struktur aset pemerintah daerah. Dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024, Sekda menyampaikan tingkat realisasi APBD 2024 adalah 93,05 persen.

Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,81 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,68 triliun, atau sekitar 93,05 persen. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,82 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,68 triliun, atau sekitar 92,26 persen. (RED)

<p>The post Pemkab Serahkan NPJP-Nota Perhitungan APBD 2024 ke DPRD Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Beberapa langkah strategis telah dilakukan Pemkab Malteng untuk menyelesaikan konflik sosial antara warga dua desa itu. Ini tercermin ketika Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir menghadiri rapat membahas penananan konflik dua negeri tersebut di operation room lantai III, Kantor Bupati Malteng, Jumat (25/7/2025).

Bupati menegaskan penanganan konflik dilakukan secara cepat, terarah, dan berkelanjutan, demi menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat rekatan sosial di tengah masyarakat. “Sejak awal terjadinya konflik, pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh pihak terkait telah mengambil langkah-langkah strategis,” kata Bupati.

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Malteng, yakni melakukan koordinasi intensif dengan seluruh unsur Forkopimda, memastikan situasi keamanan di wilayah konflik tetap terkendali dan berangsur kondusif.

Pemkab Malteng mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan memperkuat peran pemerintah negeri setempat, menyalurkan bantuan kedaruratan kepada masyarakat terdampak, menyediakan dapur umum dan fasilitas pendukung lainnya secara kolaboratif dengan masyarakat, dan membentuk posko pemantauan dan pos pelayanan terpadu sebagai pusat kendali dan koordinasi di lokasi konflik.

Untuk itu Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas Penanganan Konflik Sosial, khususnya kepada Forkopimda, jajaran TNI/Polri, OPD, para camat, raja, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda yang telah bekerja keras menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

Menurutnya penanganan konflik ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau bersifat jangka pendek, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar pemulihan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

<p>The post Penanganan Konflik Sawai-Masihulan, Ini Langkah Strategis Pemkab Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemkab Malteng terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak agar sektor pertanian yang menjadi primadona dapat dikelola dengan baik.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath bersama Bupati Maluku Tengah yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemkab Malteng, Zahlul Ikhsan melakukan panen dan penanaman padi gogo di Negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku, serta Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon bersama kelompok tani.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa bibit padi gogo varietas Inpago 13 Portiz sebanyak 80 ton, pupuk NPK Phonska Plus 7 ton, serta 1 unit alat combine harvester untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Maluku Tengah.

Tahun 2025, Pemkab Malteng menargetkan luas tanam padi gogo seluas 2000 hektare. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Maluku Tengah.

Wagub Maluku berkesempatan meninjau lokasi pembibitan tanaman pala di Pusat Nursery Perkebunan (Pala milik Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan BBPPTP Ambon). (RED)

<p>The post Pemkab Malteng Kolaborasi Dorong Ketahanan Pangan & Sejahterakan Petani first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyerahan SK kepada CPNS formasi tahun 2024 ini berlangsung di Baileo Ir. Soekarno Kota Masohi, Senin (19/5/2025).

Bupati menyerahan SK CPNS kepada 232 orang dengan rincian tenaga teknis sebanyak 127 orang dan tenaga kesehatan 105 orang.

Bupati menyampaikan tiga pesan penting kepada para CPNS, yaitu pentingnya menjaga profesionalisme dalam bekerja, menumbuhkan loyalitas terhadap tugas dan instansi, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri.

“Ketiga hal tersebut, merupakan pondasi utama dalam membentuk ASN yang berkualitas dan berdedikasi,” kata Bupati.

Penyerahan SK CPNS dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa, staf ahli bupati, asisten setda, pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Maluku Tengah serta para CPNS. (RED)

<p>The post Serahkan SK CPNS, Ini Pesan Bupati Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Apresiasi disampaikan Sahubawa dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Maluku Tengah, Zahlul Ikhsan dalam Rakerwil V Hidayatullah Maluku.

Rakerwil dirangkai tabligh akbar dengan tema “Membangun Ukhuwah Islamiyyah Kunci Kebangkitan Ummat” berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Masohi, Sabtu (1/2/2025).

Menurutnya Rakerwil ini bukan hanya sekadar agenda organisasi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari upaya semua pihak bersama dalam membangun karakter umat yang berakhlakul karimah, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Hidayatullah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan keislaman dan penguatan ukhuwah Islamiyah.

“Saya berharap Rakerwil ini dapat menghasilkan program-program yang bermanfaat, tidak hanya bagi internal organisasi tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya di Maluku dan di Kabupaten Maluku Tengah,” ujar Sahubawa.

Rakelwil Hidayatullah Maluku menurutnya sangat penting sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkokoh persaudaraan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

“Semoga dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan Maluku yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” katanya. (RED)

<p>The post Pemkab Malteng Apresiasi Peran dan Kontribusi Hidayatullah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Program ini dimulai hari ini di Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi penanaman pertama berada di Km 2 Dusun Sion, Negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Selasa (21/1/2025).

Pj Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa menyatakan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kabupaten Maluku Tengah siap mendukung program ini dan berkontribusi pada peningkatan produksi jagung nasional,” ujarnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Malteng, Arsyad Slamat menjelaskan program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan ekonomi lokal. “Kami berharap program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan memajukan pertanian di Maluku Tengah,” katanya.

Penanaman jagung serentak ini menggunakan varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit. Petani juga akan mendapatkan dukungan teknis dan bantuan sarana produksi dari pemerintah.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung nasional dan mendukung keamanan pangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. (RED)

<p>The post Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar Diawali di Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Banyak faktor yang menyebabkan sejumlah negeri belum memiliki KPN, salah satunya persoalan mata rumah. Puluhan negeri yang belum punya raja definitif ialah Haruru, Yainuelo, Rutah, Haya, Teluti Baru, Ulahahan, Wolu, Laha Kaba, Waru, Issu, Messa, Sahulau, Olong, Siatele, Rumahsokat.

Berikut Wahai, Parigi, Morokay, Aketernate, Seti Mulumet, Seti Bakti, Wailulu, Rumahwey, Leinitu, Titawaai, Aboru, Kariuw, Pelauw, Tial, Ureng, Hila, Hatu, Pulau Ay, Merdeka, Porto, Saparua, Tiouw, Siri Sori Islam, Tuhaha, Ihamahu.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Malteng Santrik Witak mengatakan, sebanyak 40 negeri di Malteng tidak memiliki kepala pemerintahan negeri atau raja definitif akibat berbagai permasalahan di internal negeri.

Santrik tidak merinci berapa jumlah negeri adat dan negeri administratif yang tak memiliki raja definitif. Namun, menurutnya, di negeri administratif tidak ada kendala, hanya saja bertepatan dengan Pemilu legislatif dan Pilkada 2024 sehingga pelantikan belum terlaksana.

“Berbeda dengan negeri adat, permasalahan internal yang terjadi di negeri, di antaranya mata rumah parentah, yakni mata rumah yang berlandaskan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah, serta pelaksanaan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri tersebut. Jadi sulit bagi kami untuk melaksanakan proses pelantikan raja definitif apabila permasalahan tersebut belum diselesaikan secara internal,” kata Santrik, Senin (20/1/2025).

Santrik mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Malteng.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah mengkaji peraturan daerah negeri dan mengusulkan peraturan tentang pemilihan kepala pemerintahan negeri/raja serentak. “Saya sudah sampaikan, kalau bisa kita lihat bersama bahwa ini memang perlu. Harus revisi perda negeri, artinya perda negeri harus kita tinjau ulang, dan juga ada perda yang mengatur tentang pemilihan serentak,” ujar Santrik. (RED)

<p>The post 40 Negeri di Malteng Belum Miliki KPN, Ini Penyebabnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Proses penertiban dilakukan pada Februari hingga Maret 2025. Jika ada warga yang menolak bakal ditindak tegas.

Kepala Bidang Aset BPKAD Malteng Erwin Hatuina menyatakan, puluhan rumdis yang saat ini ditempati oleh pensiunan atau pihak yang tidak berhak akan segera dikosongkan.

Menurutnya, rumdis seharusnya hanya digunakan oleh pejabat atau pegawai yang masih aktif bertugas. “Pejabat yang sudah pensiun atau pindah tugas wajib mengembalikan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun,” tegas Erwin, Sabtu (18/1/2025).

Dia menegaskan, jika ada penghuni yang menolak mengosongkan rumah dinas secara sukarela, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya kebutuhan rumah dinas bagi pegawai aktif semakin mendesak, sementara banyak rumah dinas saat ini masih ditempati oleh sanak keluarga mantan pejabat.

Sebagai langkah awal, BPKAD telah berkomunikasi dengan para penghuni rumah dinas sejak Januari 2025. Surat pemberitahuan resmi juga akan diterbitkan sebelum pelaksanaan penertiban. Penertiban dimulai di Kota Masohi di sejumlah titik seperti Perumahan Rakyat, Perumahan Guru, Perumahan Kesehatan, dan Perumahan Kehutanan. Selanjutnya, penertiban akan dilakukan di sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Malteng.

Dia berharap penertiban yang dilakukan memastikan pemanfaatan rumah dinas sesuai peruntukannya serta memenuhi kebutuhan pegawai aktif. ”Dengan begitu pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif dan mendukung operasional pemerintah daerah,” katanya. (RED)

<p>The post Prioritas ASN, Pemkab Malteng Bakal Tertibkan Rumah Dinas first appeared on Sentraltimur.com.</p>