MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam putusannya MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea.

Hasil putusan MK ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi dalam sidang putusan yang berlangsung, Senin (24/ 2/2025).

“Memerintahkan termohon untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa
Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan dan tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024,” kata Suhartoyo.

MK juga memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea disebabkan perbedaan angka pada model C hasil.

Perintah PSU dan penghitungan ulang surat suara di TPS 2 Desa Debowae dan TPS 19 Desa Namlea harus dilakukan KPU dalam waktu 45 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menambahkan berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan terhadap barang bukti berupa DPT, DPTb di TPS 2  dan TPS 4 Desa Debowae ditemukan adanya pemilih ganda yang mencobos lebih dari sekali

Pemilih atas nama Jamingah yang membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Debowae.

“Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini apakah nama Jamingah pada DPT TPS 2 Desa Debowae digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 ataukah digunakan oleh orang lain,” katanya.

Kasus serupa juga ditemukan di TPS 2 dan TPS 5. Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi kejadian khusus karena adanya pemilih ganda di TPS tersebut.

Sementara untuk kasus di TPS 19 Desa Namlea, hakim MK menyoroti ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah pasangan calon.

<p>The post Kabulkan Gugatan Amus Besan, MK Putuskan Hitung Ulang Suara dan PSU  di Pilkada Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Putusan perkara nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di ruang sidang pleno gedung I Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (4/2/2025).

Sidang pembacaan putusan sela (dismissal) PHPU Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2024 dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi.

“Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo melansir mkri.id.

Gugatan paslon Sairdekut-Keliduan tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Gugatan tersebut dianggap tidak memiliki dalil dan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim atas permohonan yang diajukan.

Perkara yang dimohonkan Sairdekut-Keliduan tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas selisih perolehan suara semestinya hanya 2 persen atau setara 1.245 suara.

Namun rekapitulasi perolehan suara, Pemohon memperoleh 14.505 suara. Sedangkan Pihak Terkait, paslon nomor urut 3 Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak memperoleh 19.643 suara.

Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 8,2 persen atau 5.138 suara.

Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Pilkada Tanimbar.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” kata M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan.

Dalam perkara ini Pemohon sebelumnya mendalilkan permasalahan mengenai syarat formil yang tak dipenuhi Pihak Terkait sebagai peserta Pilkada Tanimbar 2024.

Syarat formil yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait, dalam hal ini Ricky Jauwerissa belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar.

<p>The post Pilkada Tanimbar: Gugatan Paslon Sairdekut-Keliduan Ditolak Mahkamah Konstitusi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Perkara PHPU Pilkada Aru nomor: 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima. Pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan Aru nomor urut 1, Temy Oersopiny-Hady Djumaidy Saleh.

Pemohon menolak hasil rekapitulasi KPU yang menetapkan, paslon nomor urut 2 Timotius Kaidel-Mohammad Djumpa pemenang Pilkada Aru.

Paslon yang disokong Partai Demokrat, PKB, PAN, NasDem, Golkar, PKS, Perindo, Gelora dan PKN ini menang atas paslon Temy Oersipuny-Hady Djumaidy Saleh.

Dari 51.899 suara sah, Timotius-Djumpa meraih sebanyak 31.456 suara. Sedangkan Temy-Hady yang diusung Partai Hanura, Gerindra, PDIP, PPP hanya meraup 20.443 suara.

Sidang pengucapan putusan digelar di ruang sidang pleno gedung I MK, Selasa (4/2/2025) dihadiri 9 hakim konstitusi dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

“Mengadili, dalam pokok permohonan mengajukan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo membacakan amar putusan.

Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah menjelaskan bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah menyoroti selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, yakni Paslon nomor urut 2, Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa. Ambang batas maksimal selisih perolehan suara di antara keduanya, seharusnya tak lebih dari 2 persen atau setara 1.037 suara.

Sedangkan dari hasil rekapitulasi perolehan suara, pemohon mendapat 20.443 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 31.456 suara.

Karena itu, selisih perolehan suara di antara keduanya 11.013 suara atau mencapai 21,22 persen.

Berdasarkan tidak memenuhinya persyaratan ambang batas tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ujar Guntur Hamzah mengutip laman mkri.id

<p>The post Gugatan Pilkada Aru dan MBD di Mahkamah Konstitusi Kandas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tercatat sebanyak 11 pasangan calon dari 9 kabupaten/kota di Maluku menggugat hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari 11 kabupaten/kota di Maluku hanya paslon yang kalah di Pilkada Seram Bagian Barat dan Pilkada kota Tual tidak mengajukan gugatan.

Dilansir dari laman mkri.id, sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Pilkada Buru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur pada Senin (13/1/2025).

Sidang gugatan akan digelar pukul 13.00 WIB oleh Panel 3 yang berada di lantai 4 gedung MK. Panel 3 terdiri dari Arief Hidayat (ketua panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.

Gugatan diajukan oleh paslon Muhammad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim dan pasangan Amus Besan-Hamsah Buton di Pilkada Buru.

Berikut pasangan Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa di Pilkada Buru Selatan. Selanjutnya, pasangan Rohani Vanath dan Madja Rumatiga pada Pilkada Seram Bagian Timur.

Pada Selasa, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilkada Maluku Tengah, Aru, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Tanimbar.

Sengketa Pilkada Maluku Tengah diajukan paslon Ibrahim Rohunussa dan Liliana Aitonam, Pilkada Aru; pasangan Temy Oersipuny-Hady Djumaidy Saleh, Pilkada Maluku Tenggara; paslon Martinus Sergius Ulukyanan-Akhmad Yani Rahawarin.

Berikut, hasil Pilkada Maluku Barat Daya digugat pasangan Hendrik Natalus Christiaan-Hengky Ricardo Pelata, Pilkada kepulauan Tanimbar; pasangan Adolof Bormasa-Henrikus Serin dan Melkianus Sairdekut-Kelvin Keliduan.

Sidang pendahuluan di panel 1, lantai 2 gedung MK pada pukul 08.00 WIB. Panel 1 diketuai Suhartoyo didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Sementara, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU kota Ambon di panel 2, terdiri dari Saldi Isra (ketua panel), Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Sidang dijadwalkan, Rabu (15/1/2025) pukul 08.00 WIB di lantai 4 gedung MK.

Gugatan hasil Pilkada kota Ambon diajukan pasangan Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay.

MK mulai menggelar sidang sengketa PHPU kepala daerah 2024 pada Rabu (8/1/2025). Agenda awal persidangan sengketa pilkada ialah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon.

MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan sidang sengketa Pilkada ini maksimal 45 hari kerja. “Paling akhir MK akan memutuskan perkara atau sengketa PHP Pilkada pada 11 Maret,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz.

Faiz mengatakan MK telah menerima total perkara permohonan gugatan Pilkada 2024 sebanyak 310. Dia menyatakan optimistis hakim konstitusi bisa menyelesaikan sidang sengketa pilkada tepat waktu.

Menurutnya MK telah berpengalaman dalam memeriksa dan memutuskan sengketa PHP pemilihan umum. “Kami selalu bisa menyelesaikan seluruh perkara itu bahkan sebelum tenggat waktu,” ujarnya mengutip tempo.co.

Ratusan perkara PHPU dibagi atas pelbagai pertimbangan agar tidak menumpuk pada panel tertentu dan tidak berbenturan kepentingan dengan masing-masing hakim panel.

MK membagi ke dalam tiga panel secara proporsional. “Kami mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari, tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan. Seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi, (hakim) tidak akan menangani (sengketa) pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan,” kata Faiz.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

<p>The post Catat, Ini Jadwal MK Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada 9 Daerah di Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyandingan data perolehan suara ini dilakukan KPU Malteng menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 ini adalah Kapresi Jacob, calon anggota DPRD dapil 1 Maluku Tengah. Kapresi caleg nomor urut 1 diusung Partai Perindo. Dia menggugat rekannya sesama Partai Perindo; Yuanita Missy, caleg nomor urut 2.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Almudatsir Zain Sangadji menyatakan tindaklanjut putusan MK dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari sejak MK membacakan putusan. “Hari ini tanggal 19 Juni 2024 adalah batas akhir pelaksanaan putusan MK tersebut,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Rabu.

Penyandingan data perolehan suara dihadiri oleh peserta Pemilu, Bawaslu Maluku dan Bawaslu Maluku Tengah, Polres Maluku Tengah serta kuasa hukum dari pemohon dan pihak terkait.

Proses penyandingan ditemukan perbedaan data dalam D Hasil Kecamatan dengan merujuk pada C Hasil pada setiap TPS. “Perbedaan data sudah dikoreksi merujuk formulir C hasil pada setiap TPS. Para saksi menendatangani formulir D hasil kecamatan yang dilakukan koreksi perolehan suara,” jelas Ongen, sapaan Almudatsir.

Selanjutnya KPU Malteng akan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan dituangkan dalam D hasil kabupaten. “Berdasarkan hal tersebut KPU Maluku Tengah melakukan penetapan perolehan suara dengan surat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai perubahan penetapan perolehan suara yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Keputusan penetapan tersebut akan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku sebagai bagian dari lampiran keputusan nomor 360 tahun 2024 yang merupakan objek sengketa di MK.

MK Putuskan 7 Perkara

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memutus tujuh perkara PHPU legislatif 2024 di Maluku. Dari tujuh perkara, MK memutus perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dikabulkan sebagian. Pemohon dalam sengketa ini adalah Kapresi Jacob, calon anggota DPRD dapil 1 Maluku Tengah.

Sementara lima perkara yang diajukan pemohon ditolak seluruhnya. Sedangkan satu perkara nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, MK mengabulkan penarikan permohonan pemohon. Pemohon dalam PHPU ini Nono Sampono, calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku.

<p>The post Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Malteng Sandingkan Data Suara 19 TPS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dari tujuh perkara, MK memutus perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dikabulkan sebagian. Pemohon dalam sengketa ini adalah Kapresi Jacob, calon anggota DPRD dapil 1 Maluku Tengah.

Sementara lima perkara yang diajukan pemohon ditolak seluruhnya. Sedangkan satu perkara nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, MK mengabulkan penarikan permohonan pemohon. Pemohon dalam PHPU ini Nono Sampono, calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku.

Sidang pengucapan putusan/ketetapan digelar di ruang sidang Kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Sidang putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dihadiri hakim MK dan para pihak yang berperkara.

“Dengan demikian terdapat 5 perkara yang dinyatakan ditolak, 1 perkara dikabulkan penarikannya dan 1 perkara dikabulkan sebagian,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Almudatsir Zain Sangadji kepada sentraltimur.com, Jumat (7/6/2024).

PHPU Pemilu Legislatif 2024 di Maluku terdiri dari 1 perkara DPD RI yang diajukan oleh Nono Sampono, 1 perkara untuk kursi DPRD Provinsi Dapil Maluku 1, pemohon Partai Perindo. Kemudian 5 perkara DPRD kabupaten/kota, di antaranya 1 perkara pada Dapil Seram Bagian Timur 2, tiga perkara Dapil Maluku Tengah 1 (pemohon caleg Perindo Kapresy Jacob),  Dapil Maluku Tengah 2 (pemohon Partai Perindo) dan Dapil Maluku Tengah 4 (diajukan oleh Partai Golkar.

Selanjutnya, 1 perkara Dapil Kota Ambon 2 oleh pemohon Partai Gerindra.

Permohonan Kapresi Jacob yang dikabulkan sebagian, hakim MK memerintahkan penyelenggara pemilu melakukan pencermatan pada 19 TPS di kecamatan Amahai dengan menyandingkan C hasil dan d hasil kecamatan.

“Untuk perkara yang dikabulkan sebagian akan ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tengah dalam waktu 14 hari setelah putusan MK dibacakan,” ujar Almudatsir. 

Berikut gugatan yang ditolak MK :

1. Perkara nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemohon Partai Gerindra, Dapil Kota Ambon 2
2. Perkara nomor: 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemohon: Fandy Anwar Renjaan, Caleg Partai Demokrat, Dapil SBT 2
3. Perkara nomor: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemohon Partai Perindo, Dapil Maluku Tengah 2
4. Perkara nomor: 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024). Pemohon Partai Perindo, Dapil Maluku 1.
5. Perkara nomor: 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemohon Partai Golkar, Dapil Maluku Tengah 4.

Almudatsir mengatakan, berkaitan dengan penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi, KPU akan menetapkan calon terpilih dan perolehan kursi berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

Pasal 17 itu berbunyi: Penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dilakukan dengan ketentuan: 

a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi; atau 

b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

<p>The post MK Putuskan 7 Perkara Sengketa Pileg 2024 di Maluku, Ini Hasilnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Gugatan Nono Sampono telah didaftarkan ke MK dengan nomor registrasi 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024. “Untuk gugatan Pak Nono Sampono telah diterima dan akan lanjut untuk sidang (pembuktian) PHPU,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair di Ambon, Rabu (22/5/2024).

Hasil rekapitulasi suara Pileg 2024 oleh KPU, Nono berada di urutan ke lima. Permohonan PHPU Nono Sampono diputuskan dalam rapat musyawarah hakim MK, Selasa (21/05/2024).

Nono Sampono mengajukan keberatan ke MK terkait dugaan penggelembungan suara pada Pemilu legislatif 2024 di aplikasi Sirekap KPU.

Eks komandan korps marinir ini mengajukan gugatan ke MK perihal penampilan data di aplikasi Sirekap yang tidak valid. Pemohon meminta KPU menghentikan publikasi rekapan suara di situs tersebut.

Contohnya ada calon yang mendapat suara di satu TPS hingga mencapai 860 suara, padahal pemilih di setiap TPS maksimal hanya 300 orang. Ketika dicek data pada C plano hasil di aplikasi Sirekap ternyata yang diperoleh hanya 6 suara.

Subair mengatakan, selain permohonan Nono Sampono, lima permohonan perkara yang diajukan sejumlah pihak dari Maluku juga diterima oleh MK.

Kelima permohonan PHPU yang diterima MK yakni perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Kapresy Jacob caleg Partai Perindo, Dapil 1 Maluku Tengah. Selanjutnya, perkara nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Gerindra, Dapil 2 Kota Ambon.

Lalu perkara nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Fandy Anwar Renjaan, Caleg Partai Demokrat Dapil 2 Seram Bagian Timur.

Kemudian, perkara nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Perindo, Dapil 2 Maluku Tengah.

Berikut, perkara nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon Perindo Dapil 1 Maluku. Dan perkara nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Golkar Dapil 4 Maluku Tengah.

“Keenam perkara PHPU dari Maluku ini yang diterima MK untuk dilanjutkan ke sidang selanjutnya,” katanya. (MAN)

<p>The post MK Terima Gugatan PHPU Nono Sampono, Menanti Sidang Pembuktian first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penolakan PHPU itu setelah MK membacakan putusan dismissal dalam rapat musyawarah di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/05/2024).

Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan sebelumnya ada 12 permohonan PHPU dari Maluku yang telah diregistrasi di MK. Namun dari 12 permohonan, enam perkara ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

“Enam perkara ditolak dengan alasan bermacam-macam. Namun yang pasti semuanya tidak memenuhi syarat untuk disidangkan di MK,” kata Subair di Ambon, Rabu (22/5/2024).

Putusan dismissal oleh MK menjadi penentu apakah gugatan yang dimohonkan oleh pemohon akan dilanjutkan ke sidang pembuktian atau tidak.

Putusan dismissal terhadap enam perkara PHPU Pileg yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian yakni perkara nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Demokrat untuk Dapil 2 Buru Selatan.

Perkara nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024, pemohon Caleg PAN Dapil 3 Maluku Tengah, Nurmiati La Abusaleh.

Kemudian, perkara nomor 256-01-0431/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Golkar Dapil 3 Maluku.

Lalu, perkara nomor 10-02-15-31 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Agustinus Pical, Caleg PSI Dapil 1 Maluku.

Selanjutnya perkara nomor 252-01-17-31 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 Maluku Tengah.

Berikut, perkara nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon Partai Bulan Bintang Dapil 1 dan 3 Seram Bagian Timur.

“Enam perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat,” tegas Subair.

Sementara enam perkara PHPU Pileg lainnya lainnya dalam pemeriksaan MK. “Enam perkara masih dalam pemeriksaan,” ujarnya. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post MK Tolak 6 Permohonan PHPU Pileg di Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>