Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan 32 perkara korupsi yang ditangani itu sementara masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap II dan proses persidangan.

Latif menegaskan komitmen Polda Maluku mencegah dan memberantas korupsi di provinsi Maluku terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Untuk kasus korupsi tahun 2022 yang diungkap 4 kasus. Sementara k tahun 2023 naik menjadi 32 kasus sesuai hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat dan penyelidikan di lapangan,” kata Kapolda Maluku dalam rilis akhir tahun, Sabtu (30/12/2023) lalu.

Jumlah total kerugian keuangan negara dari 32 perkara korupsi yang ditangani tersebut mencapai Rp 15,1 miliar. Dari jumlah itu, kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polda Maluku sebesar Rp2,1 miliar.

“Untuk tahun 2023 dari 32 perkara korupsi yang ditangani total kerugian negara sekitar Rp15.125.718.533. Dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp2.138.987.676,” jelasnya.

Melonjaknya perkara korupsi yang ditangani Polda Maluku, Latif mengingatkan penyelenggara negara melakukan upaya pencegahan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya korupsi. “Penyelenggara agar bisa mencegah dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi terjadi korupsi,” kata Latif mengingatkan. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Tangani 32 Perkara Korupsi, Polda Maluku Selamatkan Uang Negara Rp2,1 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan ini dari penyidikan 51 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang limpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Kepala Kejati Maluku Undang Mugopal mengungkapkan kerugian negara yang diselamatkan di tahun 2021 itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebanyak Rp 3,1 miliar.

“Untuk uang negara yang diselamatkan Kejati Maluku di tahun 2021 sebesar Rp 1.323.979.500. Ini sedikit menurun dari tahun 2020 yaitu Rp 3.100.000.000,” kata Mugopal di kantornya, Selasa (4/12/2021).

Selama periode 2021, Kejati Maluku menangani 98 kasus Tipikor. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 52 kasus.

Mugopal mengatakan peningkatan terjadi di semua tahapan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan atau berkas perkara limpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

“Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara di 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” ujar Mugopal.

Ini Jumlah Kasus Tipikor Tangani Kejati

Dia merinci, proses penyelidikan di tahun 2020 sebanyak 31 kasus, dan 2021 naik menjadi 38 kasus.

Berikut tahap penyidikan dari 21 kasus di tahun 2021 naik 60 kasus. “Selanjutnya berkas perkara Tipikor yang limpahkan dari 20 kasus naik sebanyak 51 kasus di tahun 2021,” katanya.

Menurut Mugopal, pelimpahan 51 kasus korupsi ke Pengadilan Tipikor merupakan capaian tertinggi penanganan kasus korupsi di Maluku. Bahkan capaian itu tertinggi nomor empat nasional.

<p>The post Kejati Maluku Selamatkan Uang Negara Rp 1,3 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>