Pembentukan PTPS diatur dalam Juknis yang diterbitkan Bawaslu RI melalu surat keputusan nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagdja.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay menjelaskan kewenangan pembentukan Pengawas TPS pada tahapan Pilkada yakni oleh panitia pengawas kecamatan atas usul pengawas kelurahan/desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 27 junto UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 106.

Pembentukan Pengawas TPS dilakukan minimal 23 hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara dan bertugas maksimal 7 hari setelah pemungutan suara. “Jumlah Pengawas TPS yang akan direkrut yakni 3.274 orang. Jumlah tersebut mengikuti jumlah TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Pilkada serentak tahun 2024. Berarti, masing-masing TPS hanya 1 orang pengawas TPS,” kata Melay.

Dia memastikan proses pembentukan Pengawas TPS dilakukan transparan dan akuntabel. “Kami berharap bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang ada dapat mengikuti seleksi Pengawas TPS,” ujar dia.

Melay berharap Panwascam melakukan seluruh tahapan pembentukan sebagaimana ketentuan yang ada. Bawaslu kabupaten/kota kata Melay, melakukan fungsi monitoring dan supervisi kepada Panwascam agar memastikan tidak ada yang cawe-cawe sehingga dapat merugikan peserta dan juga lembaga.

<p>The post Bawaslu Maluku Rekrut 3.274 Pengawas TPS di Pilkada 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk tahapan Pilkada menggunakan metode evaluasi existing dan pendaftaran peserta baru.

Kewenangan perekrutan Panwaslu kecamatan tahun 2024 oleh Bawaslu kabupaten/kota. Pelaksanaan tes tulis rekrutmen Panwaslu kecamatan berbasis CAT atau komputer berlangsung 13 – 14 Mei 2024. Untuk Maluku ditetapkan waktu tes serentak, Selasa (14/5/2024).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDM) Bawaslu Maluku Stevin Melay mengatakan pelaksanaan rekrutmen secara umum diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/KI/04/2024.

Sedangkan berkaitan dengan existing bagi Panwascam yang bertugas pada Pemilu 2024 akan dievaluasi kinerjanya sebelum dilanjutkan hingga Pilkada Serentak 2024. “Untuk metode evaluasi existing diatur dalam juknis Bawaslu RI Nomor: 193/HK.01.01/KI/04/2024,” ujarnya.

Hasil evaluasi kinerja Panwaslu existing pada 118 kecamatan se-Maluku yang berjumlah 354 orang. Dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panwaslu terpilih sebanyak 230 orang.

“Sebanyak 124 anggota Panwaslu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak lagi dilanjutkan,” sebut Melay.

Dia melanjutkan, dari 11 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Buru yang seluruh Panawaslu dinyatakan memenuhi syarat sehingga tidak dibuka rekrutmen baru.

Terdapat 124 kursi di 2 kota dan 8 kabupaten yang melakukan rekrutmen baru. Melay merinci, Kabupatan Seram Bagian Barat membutuhkan Panwaslu 16 orang dan yang mengikuti seleksi sebanyak 55 orang.

Maluku Tengah; 17 dan peserta 75 orang, Buru Selatan; 6 dengan jumlah peserta 27 orang, Maluku Barat Daya; 19 dan yang mengikuti tes tertulis 80 orang, Kepulauan Tanimbar; membutuhkan 11 Panwaslu baru dan yang mengikuti tes 46 peserta.

Selanjutnya Kepulauan Aru membutuhkan 10 Panwaslu dan peserta 54 orang, Maluku Tenggara; kebutuhan 15 dan peserta tes 88, Seram Bagian Timur; membutuhkan 22 orang dan peserta 144, Kota Tual; 7 dan peserta tes 42, serta Kota Ambon; membutuhkan 1 dan peserta tes 24 orang.

<p>The post Bawaslu Maluku Rekrut 124 Panwaslu Kecamatan Pilkada Serentak first appeared on Sentraltimur.com.</p>