Akibatnya, warga terpaksa memenuhi kebutuhan BBM dari Pulau Moa, yang menimbulkan beban tambahan dan potensi gangguan sosial-ekonomi.

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda MBD, Imanuel Maupula menyampaikan SPBU Kompak telah menghentikan distribusi BBM sejak 2024, meski memiliki perizinan lengkap, termasuk izin lingkungan dari DLH, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan rekomendasi dari bupati.

“Perusahaan ini sudah pernah beroperasi sebelumnya, tetapi kini mandek tanpa kejelasan,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Terhentinya pasokan BBM di Pulau Letti memaksa masyarakat bergantung pada Pulau Moa, yang mengakibatkan lonjakan permintaan. “Kebutuhan harian BBM di Moa biasanya 2-3 ton, tetapi kini melonjak hingga 7-8 ton per hari karena harus melayani Letti,” sebutnya.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga yang semakin memberatkan warga. Pemerintah Kecamatan Pulau Letti telah melaporkan masalah ini sejak Februari 2024, tetapi hingga kini belum ada solusi konkret.

Maupula menyayangkan lamanya penanganan masalah ini dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM kembali lancar.

PT Berkat Pratama, pemilik SPBU Kompak, diminta segera menyelesaikan masalah internal agar operasional kembali normal. “Kami berharap tidak ada lagi polemik. SPBU harus segera beroperasi demi pelayanan masyarakat,” tegas Maupula.

Pemkab MBD membuka ruang bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, tetapi menekankan pentingnya komitmen dalam menjaga pasokan BBM yang stabil. “Jika masalah ini berlarut, dikhawatirkan akan memicu dampak lebih luas, termasuk gangguan aktivitas nelayan, transportasi, dan perekonomian lokal,” katanya. (MBD)

<p>The post Pemkab MBD Minta SPBU Letti Layani Masyarakat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Sebelum ke BPH Migas, kami ingin mendengarkan penjelasan pihak Pertamina lewat rapat kerja hari ini untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji. Kita ingin mengantisipasi jangan sampai terjadi kelangkaan,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut usai memimpin rapat Komisi II dengan Pertamina dan instansi terkait, Rabu (6/4/2022).

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov Maluku segera menyurati BPH Migas berkaitan dengan kuota atau pun penambahan BBM untuk kabupaten dan kota di provinsi Maluku.

Ketua Komisi II DPRD Maluku Saudah Tuanakotta Tethool meminta Pemprov menyurati bupati dan walikota untuk menyiapkan data penduduk dan kebutuhan BBM harus dikordinasikan dengan Pertamina agar ada sinkronisasi.

“Karena dalam agenda pertemuan dengan BPH Migas. Ada dua hal yang disampaikan yakni penambahan kuota BBM untuk tahun ini dan estimasi kebutuhan serta besaran kuota BBM tahun 2023,” ujarnya. (ADI)

<p>The post BBM Langka, Komisi II DPRD Maluku Segera Temui BPH Migas first appeared on Sentraltimur.com.</p>