Kepala Dinas Kesehatan Malra Muhsin Rahayaan mengatakan tengah melakukan penyusunan rencana aksi untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan.

“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, namun komitmen melindungi masyarakat dari obat dan makanan berbahaya tidak boleh surut. Ini adalah prioritas,” tegas Rahayaan dalam rapat koordinasi di ruang rapat kantor Bupati Malra pada Rabu (10/9/2025).

TKPPOM dibentuk berdasarkan SK Bupati Malra No. 442 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah.

Keberadaan tim ini diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi produk yang beredar di masyarakat.

Kepala Balai POM Ambon Tamran Ismail menyambut baik inisiatif Pemkab Malra. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendiri.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk memastikan hanya produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat yang beredar di Malra. Aspek pangan dan obat sangat strategis, menyangkut kesehatan, ekonomi, bahkan ketahanan nasional,” ujarnya.

Rencana aksi TKPPOM akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Target utamanya adalah meraih predikat kabupaten pangan aman melalui penilaian mandiri yang ketat.

Keanggotaan TKPPOM Malra terdiri dari berbagai unsur, yaitu Balai POM Ambon, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berikut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan (pengawasan jajanan sekolah), Satuan Polisi Pamong Praja,    Bappelitbangda serta dinas dan lembaga terkait lainnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, pengawasan diharapkan berlangsung menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan demikian, masyarakat Malra dapat merasa lebih aman dan terlindungi. (RED)

<p>The post Targetkan Pangan Aman, Pemkab Malra Bentuk TKPPOM first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Seremoni acara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras ke masyarakat dilaksanakan di depan Kantor Gubernur oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Jumat (18/7/2025).

Lewerissa menyampaikan bantuan pangan beras ini merupakan tindaklanjut dari hasil rapat terbatas Presiden Republik Indonesia Bersama Badan Pangan Nasional mengenai penguatan bantuan sosial kepada Masyarakat.

Penyaluran bantuan pangan beras ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat. Penyaluran bantuan pangan beras ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

“Dalam Perpres tersebut telah diatur penyaluran Cadangan Pangan pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, manangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan Inflasi serta melindungi produsen dan konsumen”, ujar Lewerissa.

Penyaluran Cadangan pangan di Maluku ini diberikan kepada 119.990 kepala keluarga (KK). Dengan rincian Kota Ambon sebanyak 10.452 KK, Kabupaten Buru 10.993 KK, Kabupaten Buru Selatan 5.188 KK, Maluku Tengah 29.826 KK, Kabupaten Seram Bagian Barat 15.801 KK.

Berikut Kabupaten Seram Bagian Timur 8.604 KK, Kota Tual 4.843 KK, Kabupaten Maluku Tenggara 9.922 KK, Kabupaten Maluku Barat Daya 6.925 KK, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 10.076 KK dan Kabupaten Aru sebanyak 7.360 KK.

Bantuan cadangan pangan pemerintah yang diperuntuhkan kepada masyarakat penerima untuk bulan Juni sebanyak 1.199,9 ton dan bulan Juli 1.199,9 ton.

Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Lewerissa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga stabilitas harga pangan serta melanjutkan kebijakan nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem. “Saya berharap kepada penerima bantuan beras di 11 Kabupaten/Kota agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik guna memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga,” kata Lewerissa.

<p>The post Pemprov Maluku-Bulog Salurkan Beras untuk 119.990 Kepala Keluarga first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sidak yang dilakukan Satgas Pangan Kota Ambon dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah itu dipimpin Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta.

“Hari ini bersama tim PID dan Satgas Pangan Kota Ambon kita melakukan sidak ke sejumlah distributor besar untuk mengecek ketersediaan bahan pokok,” kata Ely kepada awak media.

Sidak dilakukan di sejumlah distributor seperti PT Tri Samudera, Indogrosir, PT Midi Utama, UD Gema Rezeki dan CV Berkat.

Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan aman bagi masyarakat hingga Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Sidak juga untuk memastikan tidak ada kenaikan harga bahan pokok.

Menurutnya dari sidak yang dilakukan tim menemukan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih dan sejumlah kebutuhan lainnya masih sangat aman hingga beberapa bulan ke depan.

“Dari sidak yang dilalukan kita memastikan bahwa semua bahan pangan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dan harganya tidak dinaikkan,” kata Ely.

Dia mengingatkan para pedagang dan distributor tidak menaikkan harga secara sepihak. Sebab bila ditemukan akan diberi sanksi tegas. “Kalau ada yang menaikkan harga secara sepihak tentu akan ditindak,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkot Ambon juga telah menggelar operasi pasar guna memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhannya. “Kita bersyukur operasi pasar yang dilakukan setiap minggu, petugas rutin turun ke pasar-pasar, ini juga membantu menekan inflasi sesuai harapan kita semua,” kata Ely. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pastikan Stok Sembako Aman hingga Idul Fitri, Wawali Ambon dan Satgas Pangan Sidak Distributor first appeared on Sentraltimur.com.</p>