Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa mengingatkan Pj KPN memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintah di tingkat negeri dengan penuh tanggungjawab.

“Saya berharap para KPN memiliki kemampuan inovasi, komitmen untuk menjadi leadership yang membawa pembangunan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik di negeri yang dipimpinya,” harap Sahubawa dalam sambutan disampaikan Tuarita.

Terkait dengan hak dan kewajiban serta tugas-tugas dalam menjalankan fungsi pemerintahan negeri, terutama dalam pengelolaan keuangan negeri, diingatkan kepada Pj KPN dalam penglolaan dana desa sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat dan proses pembangunan negeri.

“Gunakanlah DD dan ADD dengan baik, akubtabel dan jangan terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan dana desa,” tegasnya.

Pj KPN diharapkan segera memfasilitasi penyelesaian internal mata rumah parentah, sehingga tahapan pemilihan kepala negeri yang definitif segera dilaksanakan.

Sahubawa berharap Pj KPN manpu merangkul semua pihak termasuk elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan negeri. ”Terutama menjaga Kamtibmas menjelang Pilkada serentak November 2024. Ini dilakukan agar kondisi daerah ini tetap terjaga aman dan kondusif,” kata Sahubawa. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pj Sekda Malteng Kembali Lantik Tiga Pj Kepala Pemerintahan Negeri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelantikan berlangsung di lantai III kantor Bupati Malteng, kota Masohi, Kamis (2/5/2024). Enam Pj KPN yang dilantik adalah Telutih Baru, Kariuw, Leinitu, Siatele, Wahai dan Rumahsokat.

Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa dalam sambutan dibacakan Tuarita memberikan apresiasi terlaksananya pelantikan. “Semoga amanah dan melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan negeri,” ujar Sahubawa.

Sahubawa katakan, pelantikan ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan yang penuh tantangan, tanggung jawab, dan harapan baru bagi kemajuan masyarakat dan negeri.

Dia mengingatkan tanggung jawab jawab yang dipikul Pj KPN bukanlah beban yang harus diemban sendirian. Ini adalah panggilan tugas untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap negeri.

“Saya yakin dengan integritas, kecerdasan, dan semangat pengabdian yang tinggi, penjabat kepala pemerintah negeri mampu menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik,” tegasnya.

Dia pun berharap Pj KPN yang baru dilantik dapat menjadi pemimpin yang visioner, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, dan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan negeri.

Sahubawa mengingatkan kewajiban, tugas dan fungsi dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa. “Laksanakan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan Masyarakat dan mensukseskan pembangunan negeri,” kata Sahubawa mengingatkan.

Pj KPN diingatkan juga  menggunakan ADD dan DD dengan baik dan akuntabel. Tidak terjebak praktik penyimpangan pengelolaan dana desa. “Penjabat KPN dapat segera memfasilitasi penyelesaian masalah di internal mata rumah parentah sehingga tahapan pemilihan KPN yang definitif bisa segera dilaksanakan,” ujarnya. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pj Sekda Malteng Lantik Enam Pj Kepala Pemerintahan Negeri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Warga tergabung dalam Aliansi Pemerhati Adat Saka Mese Nusa. Demonstran mendatangi kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Senin (11/10/2021).

Warga adat mendesak pemerintah daerah SBB membatalkan rencana Pilkades serentak pada Oktober 2021.

Pendemo juga mendesak pemerintah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri Adat. Demonstran menilai Pilkades dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 mengabaikan hak-hak masyatakat adat.

BACA JUGA:

Beda Pilihan dengan DPD, Kader Golkar Ini Dukung Murad-Richard di Pilgub Maluku – sentraltimur.com

Sekjen AMAN Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Rendu Nagekeo – kliktimes.com

Meliputi hak geolologi, tradisional maupun hak-hak lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, mendesak Pemda segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri sebagai dasar hukum perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Koordinator aksi demo, Saman Amirudin Patty menegaskan, Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 membagi secara tegas desa dan desa adat. Di daerah berjuluk Saka Mese Nusa itu, sebutan desa adalah negeri sedangkan kepala desa disebut raja.

Pemerintah harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisional mereka dengan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Negeri.

“Pemerintah perlu menyikapi dua hal. Yaitu batalkan pilkades dan mengesahkan Perda Negeri agar tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat,” tegas Saman.

Bupati Tak Paksakan Desa Gelar Pilkades

Merespon aksi demonstran, Bupati SBB Timotius Akerina menyatakan, dari 92 desa di SBB, sebanyak 71 desa mengikuti pilkades tahap pertama. Sedangkan 21 desa lainnya menunggu pengesahan Peraturan Daerah tentang Negeri.

“Pemerintah tidak paksakan desa untuk ikut pilkades. Semua dikembalikan ke masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” jelasnya.

Timotius katakan, jika BPD menolak pilkades, maka pemerintah tidak paksakan untuk ikut.

<p>The post Warga Adat di Seram Bagian Barat Demo Tolak Pilkades first appeared on Sentraltimur.com.</p>