BPT dan APMA membangun lapak di area Terminal Mardika, menarik retribusi sampah dan keamanan dari pedagang di pasar tradisional terbesar di kota Ambon itu.

Anggota Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno menilai aksi ilegal BPT dan APMA yang mencatut nama Pemerintah Provinsi Maluku merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab kewenangan pengelolaan terminal dan pasar Mardika adalah Pemkot Ambon.

“Apa yang dilakukan BPT dan APMA secara sepihak tanpa izin Pemerintah Kota, sudah termasuk kategori perbuatan melawan hukum,” kata Jantje, Rabu (8/3/2023).

Dia berharap Pemkot tidak hanya menggertak, namun menempuh jalur hukum. Alasannya untuk menghindari opini publik indikasi kerja sama di bawah tangan antar Pemkot dan APMA. “Kalau didiamkan, publik akan menilai pemerintah kota Ambon dan BPT maupun APMA bermain mata,” ujar politisi Perindo itu.

Jantje menegaskan Terminal Mardika dikembalikan sesuai fungsinya. “Bongkar lapak dan kembalikan fungsi Terminal sebagaimana mestinya, itu solusinya,” tegas Jantje.

Putuskan Kontrak PT BPT

Jantje mendorong Gubernur Maluku Murad Ismail mengevaluasi kerjasama dengan PT BPT. Kontrak kerjasama dengan BPT hanya sebatas aset milik Pemprov Maluku berupa ruko di Pasar Mardika.

<p>The post Anggota DPRD Maluku Minta Pemkot Ambon Polisikan APMA & PT BPT first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pungli di pasar tradisional terbesar di ibu kota provinsi Maluku itu sudah sangat meresahkan dan merugikan para pedagang. Sebab mereka tidak hanya membayar retribusi ke Pemerintah Kota Ambon, namun juga ke pihak lain.

Indah, salah satu pedagang mengakui selama ini ada oknum petugas dari PT Bumi Perkasa Timur (BPT) yang kerap menarik retribusi sampah dari pedagang sebesar Rp5.000. Selain itu para pedagang lain juga kerap membayar Rp10.000 karena berjualan di atas badan jalan.

“Kalau Rp5.000 itu kami yang di depan Pasar Apung itu ditarik setiap pagi. Itu yang tarik dari BPT mereka pakai baju biru dongker,” katanya kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Pemkot Ambon, DPRD dan Asosiasi Pedagang Pasar Mardika serta BPT di DPRD Kota Ambon, Senin (27/2/2023).

Setiap kali menarik retribusi dari pedagang, oknum dari pihak BPT kerap mengingatkan pedagang untuk tidak menyetor retribusi kepada pihak lain selain mereka. “Mereka sampaikan kepada kita bahwa ‘kalau ada yang datang tidak memakai baju seperti kita’ tidak usah dikasih,” katanya.

Selain retribusi sampah, oknum BPT juga ikut menarik retribusi parkiran dari setiap pedagang sebesar Rp10.000. “Itu sudah lama, yang Rp5.000 itu untuk sampah dan ada juga yang Rp10.000 katanya untuk lahan parkiran alasannya pedagang berjualan di atas lahan parkiran,” katanya.

Pedagang lainnya La Tanjong mengungkapkan selama ini para pedagang kerap ditagih retribusi dari oknum BPT. Padahal mereka juga harus membayar retribusi kepada Pemkot Ambon. “Setiap hari kita ditagih juga dari BPT, padahal kita juga harus bayar ke Pemkot Ambon,” katanya.

Desak Pemkot Tertibkan Retribusi Ilegal

Terkait persoalan itu, para pedagang mendesak Pemkot Ambon melakukan penertiban sebab penarikan retribusi tersebut sangat memberatkan para pedagang. “Ya kami minta segera ditertibkan karena ini sangat merugikan kami apalagi saat ini ekonomi sedang sulit,” katanya.

Perwakilan PT BPT Mohtar yang ikut hadir dalam rapat di DPRD Kota Ambon mengakui adanya peredaran kupon retribusi tersebut. Namun dia berdalih beredarnya karcis itu bukan atas nama lembaga, namun dilakukan oleh oknum BPT.

“Soal retribusi itu memang kita dari BPT sudah menyiapkan itu tapi belum koordinasikan dengan Pemkot. Tetapi ada beberapa oknum BPT yang sengaja bermain, dan pimpinan sudah mengambil tindakan untuk menarik kembali peredaran karcis itu,” katanya.

<p>The post Pedagang Pasar Mardika Keluhkan Pungli, BPT Akui Oknum Tarik Retribusi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bodewin terpaksa mengusir sejumlah orang pada rapat dengar pendapat membahas pembangunan lapak pedagang dan dugaan pungli di Terminal Mardika.

Kericuhan mulai terjadi ketika Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Ari Sahertian menyampaikan pandangannya soal tindak tanduk Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA) di terminal Pasar Mardika yang dinilai meresahkan.

Saat sedang menyampaikan pandangannya, mendadak sejumlah pedagang dan pengurus APMA melayangkan interupsi sambil mengamuk. Mereka mencoba menerobos barikade aparat Satpol PP yang berjaga hingga kericuhan pun terjadi.

“Itu fitnah, itu fitnah,” teriak pedagang dan pengurus APMA dalam rapat tersebut.

Bodewin yang menghadiri rapat menenangkan para pedagang dan pengurus APMA. Dia juga meminta pengurus APMA yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruangan. “Keluarkan dia, jangan mengintimidasi kita di sini ya, saya tidak peduli. Saya di sini bicara untuk menyelesaikan persoalan kita tidak punya itikad buruk kepada saudara-saudara,” tegas Bodewin.

Bodewin menegaskan Pemerintah Kota Ambon telah mengambil sikap untuk menghentikan pembangunan lapak di area terminal di pasar Mardika Ambon. Sehingga siapapun harus menghargai keputusan tersebut.

Soal beredarnya karcis retribusi kebersihan sebesar Rp5.000 dari pihak PT Bumi Perkasa Timur (BPT) kepada para pedagang yang mencatut nama Dinas Perhubungan, Bodewin menegaskan Pemkot Ambon tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Retribusi Kebersihan Ilegal

Retribusi kebersihan dinilai ilegal dan tidak pernah diketahui Pemkot Ambon. Karena itu dia berencana melaporkan pihak yang telah menagih retribusi ke pedagang dengan mencatut nama Pemkot Ambon.

“Bapak Kapolresta saya harap masalah ini nanti dapat ditindaklanjuti karena ini sudah mencoreng nama baik pemerintah Kota Ambon,” tegas Bodewin yang juga sekretaris DPRD Maluku ini.

Perwakilan PT BPT, Mohtar yang hadir dalam rapat mengakui adanya peredaran karcis retribusi kebersihan. Namun dia klaim beredarnya karcis itu bukan atas nama BPT namun dilakukan oknum.

“Soal retribusi itu memang kita dari BPT sudah menyiapkan itu tapi belum koordinasikan dengan pemkot. Namun ada beberapa oknum BPT yang sengaja bermain, dan pimpinan sudah mengambil tindakan untuk menarik kembali peredaran karcis itu” katanya.

<p>The post Pj Wali Kota Ambon Usir Pembuat Gaduh Rapat Bahas Lapak Terminal Mardika first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kericuhan mulai terjadi ketika Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Ari Sahertian menyampaikan pandangannya soal tindak tanduk Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA) di terminal Pasar Mardika yang dinilai meresahkan.

Saat sedang menyampaikan pandangannya, mendadak sejumlah pedagang dan pengurus APMA melayangkan interupsi sambil mengamuk. Mereka mencoba menerobos barikade aparat Satpol PP yang berjaga hingga kericuhan pun terjadi.

“Itu fitnah, itu fitnah,” teriak pedagang dan pengurus APMA dalam rapat tersebut.

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena yang menghadiri rapat menenangkan para pedagang dan pengurus APMA. Dia dibuat gusar oleh ulah pengurus APMA yang membuat kegaduhan. Bodewin memerintahkan pembuat gaduh diusir dari ruang rapat.

“Keluarkan dia, jangan mengintimidasi kita di sini ya, saya tidak peduli. Saya di sini bicara untuk menyelesaikan persoalan kita tidak punya itikad buruk kepada saudara-saudara,” tegas Bodewin.

Bodewin menegaskan Pemerintah Kota Ambon telah mengambil sikap untuk menghentikan pembangunan lapak di area terminal di pasar Mardika Ambon. Sehingga siapapun harus menghargai keputusan tersebut.

BPT Jual Lapak

Sebelumnya Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Ari Sahertian menilai langkah APMA membangun kembali lapak di Terminal Mardika yang baru dibongkar oleh Pemkot Ambon sangat tidak berdasar dan dinilai arogan.

Apalagi mematok harga bagi pedagang yang mau berjualan di lapak yang dibangun harus membayar sebesar Rp9 juta. Menurut Ari langkah APMA tersebut telah merampas otoritas Pemkot Ambon dalam mengatur aktivitas pedagang di terminal Mardika.

“Saya bingung, aturannya sudah jelas tapi kenapa mereka bisa melakukan sesuka hati. Semua diatur hanya oleh mereka, saya di sini mau menyampaikan kebenaran dan harus saya sampaikan. Ini ancaman yang berulang-ulang kali terjadi” kata Ari dengan nada tinggi.

<p>The post Rapat Bahas Pembangunan Lapak Terminal Mardika Ricuh, Pj Wali Kota Ambon Gusar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Cerita berawal ketika ratusan sopir angkot yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Kota (ASKA) Ambon unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku pada Rabu (22/2/2023). Beragam tuntutan disuarakan mereka, satu diantaranya memprotes pembangunan lapak pedagang di area Terminal Mardika Ambon.

Sebelumnya lapak di dalam Terminal A dan B Mardika dibongkar secara sepihak oleh PT Bumi Perkasa Timur (BPT) pada Rabu (8/2/2023) lalu. Pembongkaran ratusan lapak menggunakan satu unit alat berat.

Alasan penggusuran lapak untuk menata ulang area Terminal Mardika yang terlihat kumuh. Dalih itu ternyata cuma akal-akalan. Buktinya dua pekan setelah lapak dibongkar, BPT membangun ratusan lapak baru di lokasi yang sama menggunakan konstruksi baja ringan.  

Nah, keberadaan lapak baru di dalam terminal terbesar di Maluku itu terancam mematikan sumber ekonomi sopir angkot. Hingga akhirnya ramai-ramai sopir angkot menggeruduk kantor gubernur Maluku di jalan Sultan Hairun, Ambon.

“Kami sudah cek ke Pemkot Ambon soal pembangunan lapak, ternyata izin bukan dari Pemkot tapi dari Pemprov Maluku. Lapak di terminal itu sebelumnya sudah dibongkar tapi herannya dibangun kembali,” protes sopir angkot dalam orasinya di kantor gubernur Maluku, Rabu lalu.

Mereka menuntut Gubernur Maluku Murad Ismail segera menyelesaikan masalah tersebut. Aksi demo dan ancama mogok kerja akan kembali dilakukan, jika tuntutan mereka tidak segera direalisasi. “Kalau sampai masalah ini tidak diselesaikan, kami akan terus lakukan demo dan aksi mogok,” ancam mereka.

Usai mendatangi kantor gubernur, ratusan sopir angkot ini kembali melanjutkan aksinya di depan monumen Gong Perdamaian Dunia. Mereka memblokade jalan di kawasan itu hingga kemacetan parah sulit dihindari.

Sehari pasca aksi unjuk rasa sopir angkot, Pemkot dan DPRD kota Ambon bergerak cepat melacak siapa dalang di balik pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika. Terungkap lapak dibangun oleh PT BPT.

DPRD Kecam Pembangunan Lapak

Bisa dibilang pembangunan lapak secara sepihak oleh PT BPT ilegal karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemkot Ambon maupun Pemprov Maluku melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pembangunan lapak pedagang di terminal Mardika tanpa restu Pemda ini terungkap ketika rapat Komisi III bersama Dishub, Disperindag Maluku dan Pemkot Ambon di gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (23/2/2023).

<p>The post BPT, Perusahaan Milik Orang Dekat Penguasa di Balik Pembangunan Lapak Terminal Mardika   first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bodewin dibuat gusar setelah mendengar laporan pedagang di Pasar Mardika yang mengeluhkan pungutan liar (Pungli) oleh Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA) dan tetap memaksakan pembangunan lapak.

Pungli diberlakukan kepada sekitar 300 pedagang di area terminal Mardika yang lapaknya telah dibongkar Pemkot Ambon dan dibangun kembali oleh PT Bumi Perkasa Timur. Masing-masing pedagang di area itu diharuskan membayar Rp9 juta kepada APMA.

Meski Pemkot Ambon melarang sementara pembangunan lapak, namun aktivitas pembangunan lapak konstruksi baja ringan itu tetap berlangsung.

“Kalau asosiasi ini Lawan pemerintah, kita bubarkan saja. Mereka itu dibentuk oleh Pemerintah Kota Ambon. Jadi kalau sudah melawan pemerintah berarti dia (APMA) bukan lagi mitra pemerintah,” tegas Bodewin dihadapan pedagang pasar Mardika di Balai Kota Ambon, Jumat (24/2/2023).

Dia menegaskan telah perintahkan untuk menghentikan sementara pembangungan lapak di dalam Terminal Mardika. Tetapi, jika APMA masih melanjutkan pembangunan lapak itu telah melanggar keputusannya.

“Saya perintahkan Satpol PP untuk hentikan sementara pembangunan lapak. Saya bicara mewakili pemerintah. Apa yang saya sampaikan atas nama Pemkot Ambon bukan atas nama pribadi saya,” katanya.

<p>The post Pj Wali Kota Ambon Ancam Bubarkan Asosiasi Pedagang Mardika, Ini Penyebabnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pembangunan lapak pedagang di terminal Mardika tanpa restu Pemda ini terungkap ketika rapat Komisi III bersama Dishub, Disperindag Maluku dan Pemkot Ambon di gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (23/2/2023).

Pembangunan lapak di area terminal Mardika dikecam Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela. Menurutnya pembangunan lapak tersebut merupakan tindakan yang tak pantas dilakukan.

Komisi III awalnya menduga pembangunan lapak atas restu OPD terkait di Pemprov Maluku. Namun terungkap PT. BPT tidak pernah berkoordinasi dengan Dishub dan Disperindag Maluku.

“Kewenangan di pasar Mardika itu Pemprov dan Pemkot Ambon. Tapi kalau keduanya tidak mengetahui pembangunan lapak di sana, maksud PT.BPT mendirikan lapak itu apa?,” kata politisi Partai NasDem ini.

Dia mengecam tindakan PT. BPT mendirikan lapak secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon.

Mourits menilai tindakan tersebut bentuk pelecehan terhadap Pemda. “Hari ini Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku dilecehkan oleh PT BPT. Harga diri Pemprov dan Pemkot juga telah hilang,” kecamnya.

Hentikan Pembangunan Lapak

Pembangunan kembali lapak di terminal Mardika direspon Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena.

Dia menegaskan pembangunan lapak di terminal Mardika bukan merupakan proyek dari pemerintah Kota Ambon. “Pemerintah kota tidak punya kebijakan untuk membangun lapak yang baru,” tegas Bodewin saat meninjau Terminal Mardika, Kamis (23/2/2023).

Bodewin bersama Komisi II DPRD Kota Ambon meninjau terminal Mardika Ambon untuk memastikan pembangunan lapak-lapak tersebut. Sekaligus untuk mengklarifikasi danya wacana yang berkembang di masyarakat soal pembangunan lapak tersebut.

“Kami bersama pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon ke sini untuk memastikan kondisi yang terjadi di terminal dan pasar Mardika. Beberapa hari terakhir ini viral di masyarakat pemerintah seperti memainkan sebuah lelucon. Lapak-lapak baru dibongkar kemudian dibangun kembali,” kata Bodewin yang juga Sekretaris DPRD Provinsi Maluku ini.

Dia menegaskan pembangunan lapak pedagang di terminal Mardika itu merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi Maluku. Karena itu persoalan yang menuai kecaman masyarakat itu harus dapat didudukkan secara bersama.

“Kami sadari sungguh bahwa ada kewenangan-kewenangan yang mesti kita dudukan bersama. Karena kami sadari sungguh ini milik provinsi. Saya tidak mau dibenturkan antara Provinsi dan Kota,” katanya.

<p>The post Bangun Lapak Terminal Mardika Tanpa Izin, DPRD Kecam PT Bumi Perkasa Timur  first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pembangunan lapak bagi PKL juga menuai protes dari para sopir angkutan kota (Angkot). Keberadaan lapak dinilai merugikan sopir angkot dan juga menjadi penyebab kemacetan parah di kawasan tersebut.

Ratusan sopir Angkot yang protes pembangunan lapak melakukan aksi mogok hingga unjuk rasa di kantor gubernur Maluku, Rabu (22/2/2023).

Ternyata pembangunan lapak di terminal dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT Bumi Perkasa Timur (BPT) yang menjadi mitra pemerintah provinsi Maluku.

Pembangunan kembali lapak di terminal tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena angkat bicara.

Bodewin menegaskan bahwa pembangunan lapak di terminal Mardika bukan merupakan proyek dari pemerintah Kota Ambon. “Pemerintah kota tidak punya kebijakan untuk membangun lapak yang baru,” tegas Bodewin saat meninjau Terminal Mardika, Kamis (23/2/2023).

Bodewin bersama Komisi II DPRD Kota Ambon meninjau terminal Mardika Ambon untuk memastikan pembangunan lapak-lapak tersebut. Sekaligus untuk mengklarifikasi danya wacana yang berkembang di masyarakat soal pembangunan lapak tersebut.

“Kami bersama pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon ke sini untuk memastikan kondisi yang terjadi di terminal dan pasar Mardika. Beberapa hari terakhir ini viral di masyarakat pemerintah seperti memainkan sebuah lelucon. Lapak-lapak baru dibongkar kemudian dibangun kembali,” kata Bodewin yang juga Sekretaris DPRD Provinsi Maluku ini.

Kebijakan Pemprov Maluku

Dia menegaskan pembangunan lapak pedagang di terminal Mardika itu merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi Maluku. Karena itu persoalan yang menuai kecaman masyarakat itu harus dapat didudukkan secara bersama.

“Kami sadari sungguh bahwa ada kewenangan-kewenangan yang mesti kita dudukan bersama. Karena kami sadari sungguh ini milik provinsi. Saya tidak mau dibenturkan antara Provinsi dan Kota,” katanya.

Bodewin meminta agar untuk sememtara pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk membangun lapak tersebut menghentikan aktivitasnya. “Kami minta dihentikan dulu pembangunannya sambil menunggu mekanisme atau proses di legislatif,” tegasnya.

Sebab persoalan tersebut sedang dibahas di DPRD Kota Ambon dan DPRD Provinsi Maluku. “Jadi biarkan kita membahasnya dulu. Kalau sudah ada kepastian, kami pasti akan menyampaikan ke publik. Tapi hari ini tidak ada satu pun yang mampu untuk menjelaskan,” terang Bodewin.

<p>The post Pj Wali Kota Ambon: Setop Bangun Lapak Terminal Mardika first appeared on Sentraltimur.com.</p>