AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menyikapi aspirasi dan keluhan ASN Pemerintah Provinsi Maluku terkait keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Fraksi Golkar memandang persoalan ini harus disikapi serius karena menyangkut kesejahteraan ASN, stabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. TPP merupakan bagian dari hak ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, keterlambatan pembayaran perlu disertai penjelasan yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Fraksi Partai Golkar juga memahami bahwa Pemprov dapat menghadapi tantangan fiskal dan pengelolaan kas. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak ASN secara bertanggung jawab. Pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah nyata dalam mempercepat penyelesaian pembayaran serta memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sikap sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan pembayaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan skala prioritas dan jadwal pembayaran yang jelas.
- Meminta Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan penjelasan resmi kepada DPRD dan masyarakat mengenai penyebab keterlambatan, kondisi fiskal daerah, serta langkah penyelesaiannya.
- Mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, dan mekanisme pencairan belanja pegawai agar pembayaran TPP dapat dilakukan tepat waktu pada masa mendatang.
- Mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme, integritas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun sedang menghadapi persoalan hak keuangan yang belum terpenuhi.
- Menegaskan komitmen DPRD, khususnya Fraksi Partai Golkar untuk menggunakan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa komunikasi yang terbuka, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama dalam menjaga disiplin fiskal merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik.