banner 728x250

Usai Didemo, Pemkot Ambon dan Mahasiswa Bahas PPKM

  • Bagikan
Pemkot Ambon bersama aktivis mahasiswa yang selama ini terlibat unjuk rasa menolak (PPKM) mikro dialog bersama, Kamis (29/7/2021). (FOTO: SENTRALTIMUR.COM)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kota Ambon bersama sejumlah aktivis mahasiswa yang selama ini terlibat unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Ambon dialog bersama.

Dialog antara pemkot Ambon dengan para aktivis mahasiswa ini berlangsung di salah satu kafe jalan Sam Ratulangi Ambon, Kamis (29/7/2021).

Dialog dengan tema “Dampak Covid-19 dan solusi terhadap PPKM mikro di Kota Ambon” itu, diinisiasi oleh Pemuda Lira Kota Ambon.

Dialog menghadirkan Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, Kepala Dinas Kesehatan Ambon Wendy Pelupessy, akademisi Universitas Pattimura Jemmy Pieterz dan Saidna Azhar Bin Taher, anggota DPRD kota Ambon.

Dalam dialog tersebut, para mahasiswa mempertanyakan kebijakan Pemkot Ambon mengenai PPKM Mikro yang dianggap tidak pro rakyat.

“Kami juga mempertanyakan mengenai vaksinasi. Jika warga tidak divaksin a mereka tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah, ini namanya pemaksa,” kata Jihad, salah seorang mahasiswa.

Mahasiswa menuntut transparansi anggaran Covid-19 dari Pemkot Ambon.

“Kita butuh transparansi terhadap penggunaan anggaran Corona. Sebab ini bukan menjadi rahasia. Lagi-lagi kami harus katakan, mengapa Pemkot tidak terbuka soal itu,” ungkapnya.

Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru mengatakan PPKM mikro merupakan solusi terakhir yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kota Ambon yang sangat massif penyebarannya.

“PPKM sebetulnya kita sudah buat diawal, dengan nama PKM dua minggu. Kemudian PSBB dan PSBB transisi. Kondisi ini sudah semakin baik saat masa PSBB transisi sebelum lebaran dengan angka konfirmasi 47 kasus,” terangnya.

Namun dalam perjalanan, pasca lebaran, kasus corona kembali naik dan akhirnya diterapkan PPKM mikro diperketat, setelah regulasi Instruksi Mendagri yang baru, turun Instruksi Walikota nomor 5 dan 6 tahun 2021 tentang penerapan PPKM dengan perubahan nama PPKM level IV dan III.

Kepala Dinas Kesehatan Ambon Wendy Pelupessy katakan, vaksinasi adalah cara terbaik untuk menimalisir peningkatan kasus terkonfirmasi positif Corona.

“Vaksin juga sudah terjamin aman dan halal,” katanya.

Penulis: MEHMET SALAHUDINEditor: YANTO
  • Bagikan