JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Program vaksinasi berbayar atau vaksinasi gotong royong individu menuai kritik dari berbagai pihak.
Selain tak etis, vaksinasi berbayar yang dijalankan PT Kimia Farma tak selaras dengan ucapan Presiden RI Jokowi (Joko Widodo).
Publik tentu masih sangat ingat, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pada Rabu (16/12/2020) lalu, Kepala Negara dengan lantang menyampaikan, bahwa vaksinasi Covid-19 gratis untuk semua lapisan masyarakat.
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” katanya.
“Sekali lagi gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas mantan Wali Kota Solo itu lagi.
Vaksinasi Berbayar
Sebelumnya, Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra mengatakan, target dari perusahaannya bisa melayani penjualan vaksin Covid-19 sebanyak 1.700 peserta per hari.
Perusahaan Farmasi plat merah tersebut telah menyediakan 8 klinik di beberapa provinsi. Mereka komitmen untuk membantu menangani pandemi covid-19 dengan melakukan percepatan vaksinasi.
Klinik tersebut yaitu Klinik KFD di Pulo Gadung (Jakarta Timur), KFD Senen (Jakarta Pusat), KF Blok M (Jakarta Selatan), KF Supratman (Bandung), KF Citarum (Semarang), KF Sukoharjo (Solo), KF Sedati (Surabaya), dan KF Batubulan (Bali).
“Total kapasitas VGR individu dari delapan klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari. Tentu itu sebagai bentuk dukungan dari media Farma kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19,” jelas Agus.
Dalam pelaksanaan vaksinasi berbayar, Kimia Farma akan menjalankan proses vaksinasi sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).
Adapun pendaftaran kepesertaan akan mencakup penentuan waktu dan lokasi vaksinasi berbayar. Calon peserta dapat menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Merespons vaksinasi berbayar tersebut, anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.
“Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).