AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala meminta Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal menuntaskan konflik warga di Pulau Haruku.
Dia berharap konflik dapat dituntaskan sebelum Bupati dan Wakil Bupati Malteng Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury berakhir masa jabatan pada September mendatang, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.
“Saya berharap, sebelum masa akhir jabatan bupati Malteng, konflik yang terjadi di Pulau Haruku dapat segera terselesaikan,” kata Asis di DPRD Maluku, Sabtu (2/7/2022).
Langkah-langkah strategis untuk rekonsiliasi telah difasilitasi pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko saat pertemuan di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
“Dalam hal ini KSP dengan tegas meminta Bupati Malteng menempuh langkah-langkah penanganan konflik Kariu-Pelauw secara serius,” kata Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku ini.
Pemerintah Provinsi Maluku lanjut Asis, juga berperan aktif mendorong penyelesaian masalah lewat langkah-langkah persuasif, dan berharap ada progres dari upaya penyelesaian konflik.
“Untuk itu kami berharap Bupati Abua Tuasikal segera melakukan rekonsiliasi dan penataan kembali Pelauw-Kariuw,” kata Asis. (ADI)