AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan Menteri Dalam Negeri M. Tivo Karnavian telah menetapkan Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng).
Murad menyampaikannya dalam sambutan pada acara khitanan massal di negeri Hitu, kecamatan Leihitu, kabupaten Malteng, Kamis (8/9/2022).
Dia mengungkapkan Kepala Dinas PUPR Maluku Muhamat Marasabessy telah ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Malteng. “Kebetulan saya datang dengan Pj Bupati Malteng,” ujar Murad.
Meski tidak menyebutkan nama, undangan yang hadir menyebut nama Muhamat Marasabessy sebagai Pj bupati Malteng dan memberikan ucapan selamat.
Murad datang terlambat menghadiri acara khitanan massal di Hitu. Dia mengaku karena dihubungi Mendagri dan Sekjen Kemendagri tentang Pj bupati Malteng.
”Kami datang di acara ini terlambat karena Pak Mendagri dan Sekjen telpon saya. Pj Bupati Malteng (Muhammat) datang menyampaikan Pak Sekjen telepon saya,” ungkap eks Dankor Brimob Polri itu.
Pemerintah Provinsi Maluku kini menunggu SK Mendagri tentang Pj bupati Malteng. Rencananya setelah mengantongi SK, Pj bupati Malteng akan dilantik oleh gubernur di tribun lapangan Merdeka, Ambon pada Senin (12/9/2022).
Keputusan Mendagri mengangkat Penjabat bupati menyusul masa jabatan Bupati Malteng Tuasikal Abua dan Wakil Bupati Marlatu Leleury periode 2017-2022 berakhir pada 8 September 2022.
Penempatan penjabat kepala daerah dibutuhkan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah meniadakan pilkada tahun 2022 dan 2023.
Masa transisi yang lebih dari dua tahun menjadi krusial bagi jalannya pemerintahan di daerah hingga digelarnya Pemilu serentak 2024.
Sekda Plh Bupati Malteng
Nama Muhamat Marasabessy ditunjuk sebagai Pj bupati Malteng sebagaimana disampaikan Murad sama dengan yang diberitakan sentraltimur.com, beberapa jam sebelumnya.
“Sudah diputuskan, salah satu dari tiga nama yang diusulkan gubernur Maluku, Pak M. Marasabessy,” kata sumber sentraltimur.com di Kemendagri.
Surat keputusan Mendagri tentang Pj bupati Malteng telah ditandatangani Mendagri dan akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Maluku. “(SK Mendagri) akan diserahkan ke Pemprov Maluku,” kata dia.