AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mendesak pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan kesehatan berbasis kepulauan untuk menjawab tantangan geografis Maluku dan memastikan pemerataan layanan medis hingga ke wilayah terpencil.
Menurut Wattimury, karakteristik Maluku yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pendekatan khusus dalam pembangunan sektor kesehatan. Tanpa perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis, masyarakat di pulau-pulau terpencil berisiko menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan medis.
“Pembangunan kesehatan berbasis kepulauan tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja. Harus didukung keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” kata Wattimury kepada awak media di Gedung DPRD Maluku, Senin (19/10/2026).
Perencanaan pembangunan kesehatan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan fasilitas kesehatan, transportasi medis, sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menerapkan pendekatan pembangunan yang seragam tanpa mempertimbangkan tantangan yang dihadapi masyarakat di setiap pulau.
Karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan harus diselaraskan dengan visi dan misi gubernur serta prioritas pembangunan daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan kesehatan juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan di bidang lain. Karena itu, semuanya harus disinkronkan agar perencanaan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya politikus PDIP.
Pembenahan sektor kesehatan di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari manajemen pelayanan, kualitas tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas, hingga dukungan anggaran.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan proses bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya.