LHP diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (7/1/2026). LHP diterima Bupati MBD Benyamin Thomas Noach bersama Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay.

Bupati Noach menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Maluku atas pelaksanaan audit kinerja yang profesional, independen, dan objektif.

Dia mengatakan audit kinerja menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja yang kami terima hari ini kami pahami sebagai cermin objektif atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Pemda MBD berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius dan berkelanjutan guna mendorong perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati berharap sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD dan BPK dapat terus terjalin dengan baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Penyerahan LHP oleh BPK juga dihadiri bupati dan ketua DPRD Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah. (RED)

<p>The post Terima LHP BPK, Pemkab MBD Komitmen Tingkatkan Kinerja first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kunjungan ini berkaitan dengan koordinasi tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku.

LHP BPK, Pemerintah Provinsi Maluku meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut. Hasil ini sama dengan raihan Pemprov Sulawesi Selatan.

“Sulawesi Selatan baru saja diserahkan LHP BPK dan opini WTP sama dengan Pemprov Maluku. Cuma ada beberapa mekanisme yang dikoordinasikan dengan teman-teman di Maluku berkaitan dengan tindak lanjut dari hasil LHP,” ujar Syafiuddin di kantor DPRD Maluku, Kamis (6/6/2024).

Hasil koordinasi pihaknya sudah mendapat informasi langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam upaya tindak lanjut LHP BPK. “Dengan gambaran itu, kami sudah mendapat informasi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk kita lanjut,” ujarnya.

Selain koordinasi LHP, pihaknya juga berkoordinasi terkait program dan kegiatan DPRD. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post DPRD Sulawesi Selatan Sambangi DPRD Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rapat paripurna digelar di DPRD Maluku, pada Selasa (23/5/2023). Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan empat kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiann (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2022.

“Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 Pemprpv Maluku mampu memperoleh penilaian opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Itu berarti bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan bukti-bukti dan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Benhur.

Benhur menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku atas kerjasama yang terbina selama ini, dan diharapkan bisa ditingkatkan lagi pada masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai amanat Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 191 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov Maluku telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, kepada BPK

“Setelah melewati proses pemeriksaan, hari ini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian atau dinilai telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Capain ini adalah untuk keempat kalinya secara berturut-turut dari tahun 2019-2022 yang dicapai pada masa pemerintahan 2019-2024,” ujarnya.

Pemprov Maluku akan segera menindaklanjuti rencana aksi atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya dibutuhkan komitmen bersama dan konsistensi dari seluruh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, dari yang lebih baik ke depan, secara transparan dan akuntabel.

<p>The post Pemprov Raih WTP, DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna first appeared on Sentraltimur.com.</p>