Rakorendal diselenggarakan di Hotel Aston Sentul Lake, Begor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). Kegiatan digagas oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.

Rakorendal dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.

Tito menegaskan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus diimplementasikan dengan fokus ganda pada dimensi Keamanan (Security) dan Kesejahteraan (Prosperity).

Dia menekankan secara keamanan, perbatasan adalah simbol kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.

Sementara dari sisi kesejahteraan, perbatasan harus dikembangkan untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan pemerataan ekonomi. “Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, perbatasan harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian menjabarkan tiga tugas utama BNPP sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menjadi arah strategis BNPP periode 2025-2029. “Penyelesaian Sengketa Batas, Pembangunan PLBN, Pembangunan Kawasan” ucapnya.

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) periode 2025-2045 diarahkan untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, mencakup pertahanan, peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Untuk mendukung misi ini, BNPP telah mengalokasikan Anggaran Pengelolaan BWN-KP tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,41 triliun.

<p>The post Wagub Maluku Hadiri Rakor Perbatasan, Ini Penjelasan Mendagri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakor dipusatkan di lantai VII kantor Gubernur Maluku, kota Ambon, Kamis (11/9/2025). Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan rapat koordinasi merupakan forum resmi untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan dan memperteguh komitmen bersama untuk membangun Maluku.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 telah menegaskan tentang kedudukan gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah provinsi, tetapi juga memegang peran strategis sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah.

Menurutnya, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengembang mandat yang jelas dan legitimed antaranya mewakili Presiden di daerah dalam menjaga keutuhan NKRI, memastikan stabilitas keamanan, ketertiban, politik, sosial budaya, dan menjamin implementasi kebijakan nasional, mengkoordinasikan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, sehingga program nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan lokal.

Gubernur memiliki 46 tugas atributif yang memiliki ruang kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas), termasuk pelaksanaan tugas-tugas bupati dan wali kota, mulai dari melantik, menerima pertanggungjawaban pelaksana tugas, rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota, Evaluasi Ranperda APBD, melaksanakan Binwas, sampai dengan pembatalan pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedudukan GWPP berkewajiban memastikan setiap kebijakan nasional selain keamanan dan ketertiban, juga mengimplementasi proyek strategis nasional seperti halnya Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, Maluku Integreted Port, Penanggulangan Inflasi, Stunting, Jaminan Ketenagakerjaan/Universal Coverage Jamsostek (UCJ)/Perlindungan Tenaga Kerja Rentan.

Bukan itu saja, kedudukan GWPP lainnya berkewajiban memastikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pemanfaatan Dana Desa, Status Kepala Desa, Penguatan Ketahanan Pangan, hingga penataan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, benar-benar diimplementasikan sampai pada level masyarakat.

<p>The post Bupati MBD Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakorwil bertajuk “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua”, bertempat di Ballroom Santika Hotel, Kamis (21/8/2025).

Vanath menyebutkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulampua pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,53 persen (YOY), karena ditopang oleh kinerja sektor-sektor unggulan seperti Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pertambangan.

“Apalagi, kebijakan efisiensi sangat mempengaruhi upaya pembangunan daerah pada sektor perdagangan meskipun memiliki pangsa kredit sebesar 16,72 persen terindikasi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan kredit hanya sebesar 0,40 persen (YOY),” kata Vanath.

Kredit sektor UMKM menunjukan tren pertumbuhan yang melambat, per Mei 2025 pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,65 persen dengan kredit baru mengalami kontraksi -3,78 persen, akses pembiayaan menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM dikarenakan keterbatasan agunan dan tidak tersedianya laporan keuangan formal yang menjadi syarat administratif.

“Untuk itu, penguatan pembiayaan pada sektor-sektor strategis harus menjadi perhatian bersama, dari sisi peningkatan permintaan kredit melalui penguatan daya beli dan intensif usaha, tetapi dari sisi penawaran melalui perbaikan manajemen resiko dan peningkatan kapasitas debitur khususnya UMKM,” ucapnya.

Perlu adanya dukungan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan manajemen usaha serta pengembangan skema pembiayaan yang adaptif perlu dioptimalkan agar penyaluran kredit dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian khususnya diwilayah Sulampua secara menyeluruh.

“Kami berharap Rakorwil ini dapat menghasilkan rekomendasi dalam pelaksanaan debottlenecking untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua,” ujar Vanath. (RED)

<p>The post Wagub Maluku Buka Rakorwil Sulampua Triwulan III 2025 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakor PAKEM dilaksanakan di aula Kantor Kejari SBT, kota Bula, Selasa (19/8/2025). Kegiatan ini juga digelar untuk memperkuat pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

Kepala Kejaksaan Negeri SBT I Ketut Sudiarta menjelaskan, dasar hukum terkait fungsi dan kewenangan PAKEM telah diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-019/a/ja/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

Sudiarta menekankan pentingnya koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BIN, dinas terkait, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk mendukung program ini.

Dia berharap melalui rapat koordinasi ini bisa memberikan informasi terkait aliran agama dan kepercayaan yang sesat dan menekan penyebaran aliran agama dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama yang ada.

“Sebelumnya rapat koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat juga telah dilaksanakan di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Siwalalat,” jelasnya.

Sudiarta menyebutkan tujuan kegiatan ini dilaksanakan agar bisa dilakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya konflik keagamaan khususnya yang berkaitan dengan aliran-aliran kepercayaan. “Apabila tidak diantisipasi akan menjadi cikal bakal memunculkan masalah dan konflik,” kata Sudiarta.

Korps Adhyaks berperan dalam mencegah penyebaran aliran sesat dengan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Kejari SBT juga dapat menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan aliran sesat dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi dan pembinaan.

<p>The post Cegah Aliran Sesat, Kejari SBT Gelar Rakor PAKEM first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, serta merumuskan solusi yang tepat guna untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan di masyarakat,” kata Lawalata.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan, langkah-langkah solutif dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Malteng.

Rakor ini untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Malteng, yakni Malteng Bangkit. Salah satunya, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Beberapa masalah prioritas yang menjadi fokus antara lain penanganan stunting, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, pemerataan penyebaran tenaga kesehatan.

Berikut, perluasan cakupan imunisasi, peningkatan ketersediaan sarana prasarana Puskesmas serta penanganan masalah kesehatan di pulau Rhun. (RED)

<p>The post Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Wabup Malteng Rakor dengan Dinkes first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rapat ini untuk mempersiapkan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada serentak tahun 2024.

Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat, menyampaikan apresiasi atas dukungan aktif berbagai pihak yang berkomitmen membantu kelancaran proses demokrasi di Maluku Tenggara.

“Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada sinergi semua pihak, termasuk Pemkab Malra, TNI, Polri, serta dukungan lembaga seperti PLN, Telkom, dan BMKG,” ujar Oat.

Dalam rapat ini, KPU juga membahas langkah strategis menghadapi berbagai tantangan, termasuk logistik dan infrastruktur di daerah terpencil.

Dengan kolaborasi semua pihak, KPU optimistis Pilkada 2024 akan berjalan lancar, aman, dan sesuai harapan masyarakat.

KPU telah merancang pendistribusian logistik agar tiba di TPS tepat waktu. Terdapat 1.813 TPS tersebar di 92 ohoi (desa), dengan melibatkan 12.691 anggota KPPS.

“Tantangan utama adalah memastikan logistik, seperti surat suara dan kotak suara tiba sehari sebelum hari pencoblosan. Selain itu, infrastruktur jaringan internet di beberapa ohoi masih menjadi kendala,” kata Oat.

Sementara itu penggunaan aplikasi Sirekap untuk perhitungan suara juga memerlukan koneksi internet yang stabil. Sedangkan untuk jaringan Listrik, KPU berharap PLN dapat menjamin pasokan listrik selama tahapan Pilkada berlangsung.

KPU juga meminta dukungan Pemda Malra melalui Dinas Pendidikan. Hal ini terkait penggandaan formulir C1 pleno agar dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post KPU Malra Rakor Persiapan Pilkada Serentak first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakor berlangsung di kantor bupati dipimpin Penjabat Bupati Malra Jasmono, Senin (26/8/2024). Rakor dihadiri Pj Sekretaris Daerah, perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Komisioner KPU, Ketua dan Komisioner Bawaslu, pimpinan OPD dan pimpinan instansi terkait.

Pemkab Malra telah mengalokasi anggaran penyelenggara Pilkada termasuk pembiayaan pengamanan selama proses politik lima tahunan itu.

Jasmono berharap Pilkada berlangsung aman, hingga terpilih bupati dan wakil bupati pilihan rakyat. Terpenting dari pelaksanaan Pilkada ini adalah keamanan dan ketertiban tetap terjaga hingga selesai.

Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat, mengatakan persiapan pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati maluku tenggara tahun 2024 berawal dari distribusi logistik, persiapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati mulai dari pemeriksaan kesehatan dan lainnya.

Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Malra sudah dilakukan pada 27 Agustus 2024. (DISKOMINFO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pj Bupati Malra Pimpin Rakor Persiapan Pilkada 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rakor berlangsung di tribun lapangan Kalwedo, Tiakur, Sabtu (24/8/2024). Rakor dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, perwira Polres MBD, Danki Brimob Kompi 4 Yon C, Pabung TNI AL dan AU, Pimpinan OPD, kepala Kantor Kementerian Agama, tokoh agama, Komisioner KPU, pimpinan Bawaslu MBD, dan pimpinan partai Politik.

Agustinus Kilikily dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu terutama di MBD.

“Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Khusus untuk seluruh Maluku Barat Daya diharapkan tetap menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilu,” jelasnya.

Untuk pimpinan partai politik dia mengharapkan agar tidak mengerahkan massa saat tahapan proses mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.“Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan antara satu dengan yang lain,” kata dia mengingatkan.

Kilikily mengingatkan pengalaman Pilkada MBD tahun 2020, hubungan kekerabatan diutamakan sehingga tidak terjadi gesekan di antara pendukung.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dalam proses politik dengan harapan situasi yang kondusif terus terjaga.

“Mudah-mudahan tahun ini, kita diberikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada karena kita adalah orang saudara sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban di daerah ini, khususnya di Maluku Barat Daya,” ujarnya.

Kapolres MBD AKBP Pulung Wietono menekankan perlunya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib.

Rakor ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 di MBD berjalan aman, tertib, dan lancar, serta menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas. (MBD)

<p>The post Wabup MBD Hadiri Rakor Lintas Sektoral Jelang Pilkada Serentak first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemda Malra terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tidak membebani rakyat. Salah satunya melakukan operasi pasar saat hari-hari besar keagamaan.

Turut Hadir Asisten Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Gerson Rumheng, mewakili Forkopimda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Malra.

video conference diikuti Pj Bupati Malra di ruang kerjanya. Pemda Malra diingatkan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pasokan distribusi barang dan jasa, yang bisa mendorong kenaikan harga barang secara umum. (DISKOMINFO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pj Bupati Malra Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen ASN tahun ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menetapkan 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah 862.174 ASN,” sebut Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024)..

Pada kesempatan itu, diserahkan surat keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. 

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach ikut hadir pada Rakor tersebut. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Noach mengatakan, Rakor ini sangat penting karena membahas persiapan pengadaan ASN tahun 2024. 

Pemkab MBD mengusulkan 3.934 formasi PNS dan PPPK. Dengan rincian sebagai berikut; CPNS teknis 919 orang, CPNS tenaga kesehatan 200 orang, PPPK teknis 2.144 orang, PPPK guru 203 orang dan PPPK tenaga kesehatan 468 orang. 

Usulan tersebut berdasarkan hasil pendataan non ASN dan surat edaran Menpan RB yang meminta Pemda wajib menyampaikan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. “Jadi tidak benar kalau dibilang Pemda MBD tidur pulas dan makan gaji buta,” tegas Noach.

Dia menjelaskan, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui hingga pengumuman jumlah formasi di kementerian dan lembaga maupun provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak bisa terburu-buru.

“Setelah Rakor ini seluruh persiapan proses pengadaan ASN akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan diatur oleh KemenPan RB dan BKN. Besar harapan saya formasi yang diusulkan ini bisa memenuhi kebutuhan ASN di Pemkab MBD,” harap Bupati Noach. (MBD)

<p>The post Hadiri Rakor Kemenpan RB, Pemda MBD Usulkan 3.934 Formasi ASN first appeared on Sentraltimur.com.</p>